Bakal Dimulai Prabowo, Begini Makan Siang Gratis di India & China!

Jakarta, CNBC Indonesia - Program makan siang gratis menjadi andalan presiden terpilih Prabowo Subianto. Demi mensukseskan program tersebut, Prabowo bahkan berkunjung ke China untuk belajar.

Prabowo melakukan kunjungan ke China sejak Minggu (31/3/2024). Selain menemui Presiden China Xi Jinping, Prabowo juga melakukan beberapa kegiatan termasuk mengunjungi salah satu sekolah di Dongcheng District, Beijing, China, untuk melihat program makan siang gratis di sana.

Selain China, India juga telah memiliki program makan siang gratis:

Program Makan Gratis di India

Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar (The National Programme of Nutritional Support to Primary Education/NP-NSPE) yang dikenal sebagai Mid-Day Meal Scheme (MDMS) diluncurkan oleh Pemerintah India pada tahun 1995.

NP-NSPE merupakan program yang bertujuan untuk mengatasi "kelaparan di kelas" dan mendorong anak-anak miskin, yang termasuk kelompok kurang mampu, untuk bersekolah secara teratur dan membantu mereka berkonsentrasi pada kegiatan kelas.

Program ini pada dasarnya diluncurkan dalam upaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, kekurangan gizi dan akses terhadap pendidikan dalam skala nasional.

Sebagai catatan, MDMS ini merupakan program pemberian makanan sekolah terbesar di dunia yang menjangkau sekitar 12 crore anak di lebih dari 12,65 lakh sekolah/pusat EGS di seluruh negeri atau lebih dari 125 juta anak berusia 6-14 tahun.

Seiring berjalannya waktu, MDMS berubah nama menjadi PM-POSHAN (POshan SHAkti Nirman).

Program tersebut dijalankan karena terdapat beberapa masalah pada anak-anak di India. Dua masalah utama yang berkaitan dengan anak-anak di India adalah banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan besarnya kekurangan gizi.

Pada tahun 2004, sekitar 15% anak-anak pada kelompok usia 6-14 tahun tidak bersekolah.

Menurut survei kesehatan keluarga nasional ketiga yang dilakukan pada tahun 2006, 46% anak-anak di bawah usia 3 tahun di India mengalami kekurangan berat badan (dibandingkan dengan 8% di China), dan India adalah rumah bagi 57 juta anak atau lebih dari sepertiga dari 146 juta anak-anak yang mengalami kekurangan gizi di dunia.

Angka-angka tersebut mempunyai implikasi serius terhadap perkembangan pribadi dan potensi produktif bangsa serta hak asasi anak-anak di India, seperti akses terhadap makanan dan pendidikan.

Program ini pun tak luput dari tantangan. Di tahap awal, salah satu permasalahan terbesar yang dialami India yakni penerapan program dalam skala besar mengingat besarnya jumlah penerima program makan gratis ini.

Berdasarkan pedoman yang ada, pemerintah dapat memobilisasi dukungan masyarakat dan mendorong kemitraan pemerintah-swasta untuk melaksanakan inisiatif tersebut.

Maka dari itu, pemerintah India mulai bermitra dengan organisasi nirlaba, seperti Akshaya Patra, untuk melaksanakan program ini dan menyediakan makanan tengah hari untuk anak-anak di sekolah.

Pemerintah Karnataka adalah pemerintah negara bagian pertama yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menyediakan makanan siang hari kepada anak-anak sekolah di India.

Lebih lanjut, keterlibatan LSM dalam program multilateral/bilateral meningkatkan tingkat kerjasama. Lebih dari sekedar implementasi, LSM juga berperan dalam merancang dan mengelola program bersama dengan pemerintah di semua tingkatan.

Terbukti, keputusan untuk melibatkan LSM dalam pelaksanaan program pemberian makanan di sekolah membantu Pemerintah Karnataka meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya tersebut. Kesuksesan kemitraan pemerintah-swasta dalam memberi makan anak-anak di sekolah pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah menjadi sebuah preseden yang membuka peluang bagi Pemerintah India untuk berhasil memanfaatkan keterampilan dan sumber daya sektor swasta.

Dalam pembiayaan program makan siang gratis di India, dana dibagi antara Pemerintah India pusat dan pemerintah negara bagian dengan perbandingan 60:40 untuk biaya memasak dan honorarium.

Pemerintah India menanggung seluruhnya biaya untuk komponen berulang lainnya. Untuk negara bagian dari Timur Laut (NER) dan negara bagian Himalaya, rasio pembagiannya adalah 90:10. Sementara Union Teritories (UT) tanpa badan endidikan sepenuhnya didanai oleh Pemerintah India.

Untuk tahun 2021-2022, Pemerintah India mengeluarkan dana untuk MDMS sebesar 11.500 ₹ crore atau sekitar Rp23,7 triliun.

Jika dibandingkan dengan anggaran untuk kementerian endidikan, maka porsi MDMS hanya sekitar 12,5%.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2023/2024, India mengalokasikan anggaran INR 11.600 crore atau sekitar US$1,4 miliar (Rp21,45 triliun) untuk MDMS.

Program Makan Siang Gratis di China

Sejak tahun 2011, Pemerintah China memulai program yang belum pernah ada sebelumnya yang dirancang untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak di wilayah pedesaan yang luas. Melalui program ini, lebih dari 600 anak di sekolah Longfu dapat menikmati makan siang sekolah gratis setiap hari.

Selama 10 tahun terakhir, pemerintah pusat telah menghabiskan 147,2 miliar yuan (US$22 miliar) untuk program makanan sekolah, yang mencakup 1.762 kabupaten di 29 provinsi dan 40 juta siswa pedesaan pada Mei 2020.

Secara global, pemerintah telah banyak mengadopsi program makanan di sekolah sebagai cara untuk meningkatkan kesehatan anak dan mendorong kehadiran di sekolah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Program Pangan Dunia (WFP) Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 2020, lebih dari 150 negara menawarkan berbagai jenis program makanan sekolah, dengan biaya US$41 miliar hingga US$43 miliar per tahun. Lebih dari 90% pendanaan berasal dari pemerintah.

Upaya China selama 10 tahun untuk memperluas program makanan sekolah telah menunjukkan hasil yang positif. Menurut data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, rata-rata tinggi badan siswi meningkat sebesar 1,69 sentimeter antara tahun 2012 dan 2019 di wilayah yang termasuk dalam program makanan sekolah yang didukung negara. Rata-rata tinggi badan anak laki-laki bertambah 1,54 sentimeter.

Namun program ini menghadapi tantangan dari perubahan kondisi perekonomian negara dan perubahan selera masyarakat. Dalam satu dekade, rata-rata subsidi pemerintah pusat untuk mendukung program ini meningkat dari tiga yuan per anak setiap kali makan menjadi empat yuan. Namun selama periode tersebut, harga makanan pokok naik beberapa kali lipat, sehingga menambah tekanan keuangan pada pemerintah daerah dan sekolah. Sementara itu, kualitas program berbeda-beda di setiap daerah, bergantung pada implementasi di tingkat lokal, dan tantangan untuk menjadikan program ini lebih berkelanjutan adalah menguji kecerdikan para pejabat.

Pada bulan Maret, Kementerian Pendidikan bermitra dengan CDRF untuk meluncurkan tinjauan terhadap pelaksanaan program makanan sekolah selama 10 tahun terakhir. Kedua lembaga tersebut akan melakukan penilaian besar-besaran yang melibatkan inspeksi dan wawancara di seluruh negeri untuk mempelajari pencapaian dan kegagalan program tersebut.

Menurut survey CDFR, meskipun pemerintah telah memberikan subsidi miliaran yuan kepada keluarga pedesaan untuk nutrisi anak-anak sejak tahun 2008, hanya sedikit dari dana tersebut yang dibelanjakan untuk memperbaiki kualitas makanan anak-anak.

Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk mengubah program subsidi dan meluncurkan proyek makanan sekolah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Serangkaian kebijakan dan investasi diikuti. Antara tahun 2012 dan 2021, Du'an sendiri menerima sekitar 500 juta yuan dana pemerintah pusat untuk program makanan sekolah, selain 96 juta yuan untuk pembangunan kafetaria sekolah. Pemerintah daerah juga menyediakan 70 juta yuan bagi sekolah untuk mempekerjakan staf kantin.

Pada bulan November, Du'an tidak lagi terdaftar sebagai daerah "sangat miskin" seiring dengan berkembangnya perekonomian lokal. Namun bagi banyak keluarga di pedesaan, makanan yang disediakan oleh sekolah tetap menjadi sumber nutrisi utama bagi anak-anak mereka.

Program Makan Siang Gratis di Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan akan memberikan makan siang gratis untuk siswa sekolah, termasuk ibu hamil sebagai langkah pengentasan stunting saat masa kampanye.

Prabowo menjelaskan program makan siang gratis bagi seluruh pelajar dan ibu hamil diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 400 triliun.

Prabowo juga menegaskan bahwa program makan siang gratis tidak hanya berdampak kepada gizi anak dan kemampuan belajarnya. Program tersebut juga bisa mendongkrak aktivitas perekonomian dari petani hingga ibu rumah tangga.

Menurut perhitungan CNBC Indonesia Research, program makan siang gratis saja ini setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp266 triliun untuk bisa terealisasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah murid Indonesia dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 57,98 juta jiwa. Mereka tersebar di berbagai sekolah yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Prosentase terbesar ada di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau selevelnya Madrasah Ibtidaiyah yakni 28, 3 juta.

Kemudian, merujuk pada Kementerian Pendidikan, jumlah hari efektif sekolah untuk tahun ajaran 2023/2024 adalah 255 hari.

Prabowo menyebut akan ada program makan gratis dan susu gratis. Harga makan gratis kita anggap saja rata-rata Rp 15.000/anak sementara untuk susu sekitar Rp 3.000 per anak.

Menu makan siang sebesar Rp 15.000 bagi sebagian warga Indonesia tentu akan berbeda tergantung daerahnya. Untuk ukuran DKI Jakarta, uang sebesar Rp 15.000 tentu sangat kecil dan kemungkinan hanya mendapat nasi, satu jenis sayur serta ayam/ikan kecil.

Bagi daerah lain uang sebesar itu mungkin bisa lebih mewah. Kami menghitung susu harga Rp 3.000 dengan mempertimbangkan susu UHT ukuran terkecil yakni 125 ml dengan harga termurah. Harga susu bisa lebih mahal jika ukuran lebih besar serta tergantung merk.

Dengan mempertimbangkan jumlah murid (57,98 juta) dan jumlah hari sekolah (255 hari) maka anggaran untuk makan siang diperkirakan mencapai Rp 221,80 triliun. Sementara itu, anggaran untuk membeli susu sekitar Rp 44,36 triliun. Jika ditotal maka anggarannya mencapai Rp 266, 16 triliun dalam setahun.

Anggaran tersebut belum menghitung program untuk makanan gratis balita dan bantuan untuk ibu hamil.

Data BPS menunjukkan jumlah balita di Indonesia mencapai 22.094.425 jiwa. Bila satu anak mendapatkan bantuan makan senilai Rp 10.000 per tahun maka anggaran yang dibutuhkan makan gratis setahun mencapai Rp 80,65 triliun.

Jika ditotal dengan program makan gratis untuk seluruh pelajar maka angkanya membengkak menjadi Rp 346,81 triliun. Angkanya bisa membengkak lagi jika ditambah dengan program untuk ibu hamil dan menyusui.

CNBC Indonesia Research

[email protected]