Kampanye Akan Usai, Ini Strategi Akhir Anies-Prabowo-Ganjar Gaet Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Momen pemilihan presiden (pilpres) 2024 sudah tinggal satu minggu. Apa saja strategi setiap pasangan calon (paslon) untuk menggaet suara khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan yang jadi perhatian publik?

Tepat pada 14 Februari 2023, warga Indonesia akan merayakan puncak pesta demokrasi berupa pemungutan suara serentak. Seluruh rangkaian pesta demokrasi pun telah dilewati, mulai dari masa pendaftaran, verifikasi oleh lembaga negara penyelenggara pemilu (KPU), hingga masa kampanye dan 5 kali debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah dilalui, demi mewujudkan nilai-nilai demokrasi.

Strategi menggaet suara akan dibahas oleh tim sukses (timses) masing-masing capres dalam program Your Money Your Vote di CNBC Indonesia dengan tema "Pemilu Makin Dekat, Apa Strategi Pikat Suara Rakyat?" hari ini, Rabu (7/2/2024), pada pukul 19:30 WIB.

CNBC Indonesia TV dapat juga disaksikan melalui siaran TV digital channel 40 untuk wilayah Jabodetabek Banten, dan Transvision channel 805.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye selama 75 hari terhitung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 dengan menjunjung tinggi ketaatan terhadap peraturan yang telah dibuat. Minggu ini kampanye berakhir dan akan memasuki masa tenang sebelum pemilu digelar pada 14 Februari 2024.

Debat Capres dan Cawapres

KPU telah menyelenggarakan lima debat yang telah dilangsungkan dengan baik yang terdiri dari tiga debat capres dan dua debat cawapres. Debat melibatkan pasangan calon capres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Debat capres-cawapres untuk pilpres 2024 telah dimulai pertama kali pada 12 Desember 2023 dan dilanjutkan pada 22 Desember 2023. Kemudian 7 Januari 2024 serta 21 Januari 2024. Terakhir pada tanggal 4 Februari 2024 atau 10 hari sebelum pilpres dilaksanakan.

Kampanye Politik di Media Sosial

Dikutip dari website wapresri. go.id, pada Mei 2023 lalu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai menyampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Meninjau Kampanye Politik di Media Sosial Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bahwa tren media sosial akan meningkat dipergunakan untuk kampanye dalam tiga tahapan besar pemilu 2024 sejak dari pra-election, proses saat hari pemilihan, dan post-election, baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun variasi konten.

Ketua Tim Pengendalian Sistem Elektronik dan Konten Internet, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Kemenkominfo, Taruli juga mengemukakan bahwa platform media sosial yang banyak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia per Januari 2023 adalah WhatsApp dengan jumlah pengguna sebanyak 92,1% dari jumlah populasi sebesar 276,4 juta jiwa, Instagram (86,5% dari jumlah populasi), Facebook (83,8% dari jumlah populasi), dan Tiktok (70,8% dari jumlah populasi).

Potensi yang begitu besar ini perlu ada regulasi yang mengatur dalam upaya meminimalisasi konten-konten yang mengandung kampanye hitam atau bersifat politik identitas, sekaligus dalam membangun politik kebangsaan pada proses pemilu 2024.

Isu Pendidikan Jadi Kunci SDM Berkualitas

Begitu banyak visi dan misi yang dihadirkan oleh capres dan cawapres dan secara umum sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik dalam dokumen, media sosial, hingga debat.

Dari sekian banyak visi dan misi tersebut, topik pendidikan menjadi hal penting yang perlu dicermati bersama yakni biaya pendidikan semakin tinggi dan makin sulit digapai oleh penduduk miskin. Mengingat pendidikan merupakan dasar bagi suatu bangsa untuk dapat maju dan bersaing di kancah internasional.

Sebagai catatan, Pemerintah telah melakukan pemenuhan mandatory anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2009. Anggaran pendidikan pun bengkak 206,8% dari Rp216,72 triliun pada 2010 menjadi Rp665 triliun pada 2024. Anggaran pendidikan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) melesat 100% atau dua kali lipat dari Rp332,82 triliun pada 2013 menjadi Rp665 triliun pada 2023.

Kendati anggaran pendidikan begitu besar, namun mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah yang berujung pada produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi yang terhambat.

Untuk diketahui bahwa sejak 2000, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) secara konsisten mengadakan penilaian kualitas pendidikan suatu negara melalui Program for International Student Assessment (PISA) untuk mengevaluasi prestasi siswa yang berusia 15 tahun dalam tiga tahun sekali.

Baru-baru ini pada 5 Desember 2023 lalu, OECD melaporkan hasil skor PISA Indonesia periode 2022 yang hasilnya turun cukup dalam. Bahkan, skor literasi membaca Indonesia menjadi yang terendah di antara skor PISA tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merefleksikan mutu pendidikan di Tanah Air masih rendah.

Biaya pendidikan, terutama kuliah, juga masih sangat tinggi sehingga sulit bagi kalangan keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya hingga kuliah. 

Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia, biaya kuliah di Indonesia sangat beragam tergantung jurusan, tempat kuliah, serta apakah mahasiswa tersebut membayar penuh atau mendapatkan bea siswa.

Sebagai gambaran, Uang Kuliah Tunggal (UKT) Sarjana Terapan dan Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun Akademik 2023/2024 bervariasi dari Rp 7,6 juta- Rp 24,7 juta per semester.
Masih belum meningkatnya mutu pendidikan Indonesia serta tingginya pendidikan kuliah di Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia dalam pasar tenaga kerja pun tergolong rendah.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Agustus 2023 angkatan kerja paling banyak berasal dari penduduk yang berpendidikan tingkat dasar, mencapai 52,41%.

Di sisi lain, pada periode yang sama jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,86 juta orang, turun sekitar 560.000 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2023 juga terjadi penurunan sekitar 130.000 orang.

Kontributor utama penurunan pengangguran lebih banyak masih disumbang segmen pendidikan dasar (SD/SMP sederajat) dan tingkat menengah (SMA/SMK) yang sama-sama menyusut. Kontras dengan itu, tingkat pengangguran lulusan universitas atau setara D3 ke atas malah mengalami kenaikan dari 4,76% menjadi 5,1%.

Bagaimana Visi Misi Capres 2024-2029 dalam Mengatasi Pendidikan?

Anies selaku capres nomor urut 1 dalam visi misinya menjelaskan akan memastikan akses dan keterjangkauan biaya dalam hal pendidikan serta memperbanyak beasiswa khusus hingga perguruan tinggi.

Ia juga akan mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 1+12 tahun dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat serta memfasilitasi program kejar paket A, B, dan C, serta homeschooling.

Sementara Prabowo dalam visi misinya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Ia pun fokus pada penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi dengan dana riset dan inovasi diupayakan mencapai 1,5-2% dari PDB dalam 5 tahun.

Ganjar sebagai capres nomor urut 3 dalam visi misinya bertekad untuk memerdekakan rakyat miskin melalui pemenuhan hak pendidikan untuk semua. Lebih lanjut ia juga memiliki program wajib belajar 12 tahun gratis tanpa biaya dengan transformasi pendidikan termasuk penggunaan tele-education.

Isu Kesehatan Kian Penting

Tidak hanya isu pendidikan, dalam mengembangkan SDM yang berkualitas, kesehatan pun perlu dijaga dari sejak dini. 

Pentingnya kekuatan dan kemandirian di sektor kesehatan pasca pandemi Covid-19 menjadi hal yang patut diperhatikan. Sektor kesehatan menjadi penting dan krusial dan perlu diprioritaskan demi masa depan yang lebih cerah.

Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, banyak dari masyarakat Indonesia yang justru tidak bisa mendapatkan hak tersebut karena keterbatasan tenaga kesehatan (nakes), keterbatasan obat, hingga fasilitas kesehatan yang minim khususnya di desa.

Alokasi anggaran kesehatan sebenarnya sudah naik drastis di era Presiden Joko Widodo karena dipatok 5% dari APBN sejak 2016 sejalan dengan ketentuan Pasal 171 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, mulai 2024, anggaran kesehatan tidak lagi bersifat mandatory spending.

Namun per November 2023, jumlah pelayan kesehatan di Indonesia sekitar 1,6 juta jiwa atau sekitar 6,1% dari total penduduk Indonesia yang mencapai kisaran 275 juta jiwa. Hal ini masih jauh dari kata ideal apalagi terjadi ketimpangan antara fasilitas kesehatan yang menumpuk di daerah barat Indonesia dibandingkan daerah timur.

Jumlah rumah sakit umum di DKI Jakarta tercatat 141 buah dan di Jawa Barat mencapai 309. Sementara itu, jumlah rumah sakit umum di Papua mencapai 46 buah dan di Maluku Utara 20 buah.

Data Kementerian Kesehatan juga menunjukkan sebaran jumlah 9 nakes kesehatan prioritas non-ASN tertinggi ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jumlah nakes di kota tersebut mencapai 15.549.

Bandingkan dengan jumlah 9 nakes di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hanya 185 atau 0,04% bobot populasi. Begitu pula dengan Jumlah nakes di Kabupaten Jayapura juga hanya mencapai 151 atau 0,03% bobot populasi.

Lebih lanjut, sebaran 9 nakes prioritas ke puskesmas seluruh provinsi di Indonesia juga masih cenderung berada di bagian barat dibandingkan bagian timur.

Hanya sebanyak 4.254 atau 42,54% puskesmas yang memiliki 9 jenis nakes lengkap, sementara sisanya atau lebih dari 50% puskesmas tidak memiliki 9 jenis nakes lengkap.

Bagian timur Indonesia khususnya Maluku, Papua Barat, dan Papua hanya memiliki 0-15% dari 9 nakes prioritas lengkap. Berbeda halnya dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang sudah memiliki 9 nakes prioritas lengkap lebih dari 50%.

Foto: Sebaran 9 Tenaga Kesehatan Prioritas Puskesmas di Indonesia Sumber: Kemenkes

Bagaimana Visi Misi Capres 2024-2029 dalam Mengatasi Kesehatan?

Anies berkeinginan untuk menambah puskesmas baru dengan jumlah yang optimal serta layanan kesehatan primer dengan kualitas dan fasilitas yang layak di pedesaan serta meningkatkan peran posyandu dan kader kesehatan untuk kesehatan promotif dan preventif dengan dukungan digitalisasi serta pemberian insentif bagi kader.

Lebih lanjut, ia juga akan memastikan seluruh rakyat Indonesia terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara Prabowo bertekad untuk memberikan gizi bagi ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Ia juga akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan target pemberantasan TBC sebanyak 50% pada 2029.

Sedangkan Ganjar memiliki program 1 desa 1 puskesmas 1 dokter/nakes, layanan konsultasi keliling, dukungan gizi dan akses layanan kesehatan selama masa kehamilan dan menyusui.

Selanjutnya, ia pun akan menyediakan nomor darurat 24 jam 7 hari dalam seminggu bebas biaya dan membentuk lembaga komunikasi krisis untuk menangani masalah kesehatan mental secara responsif dan holistik. Terakhir juga akan ditetapkannya batas waktu standar pelayanan pasien BPJS kesehatan.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]