Ini Deretan Jasa Besar RI Jadi Juru Damai ASEAN
- Peranan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 2023.
- Pada Keketuaan tahun ini dan mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yang memberikan makna peran penting ASEAN bagi ekonomi kawasan dan dunia.
- Selama ini Indonesia terus aktif terlibat dalam sejumlah isu-isu penting di kawasan ASEAN termasuk penyelesaian berbagai konflik di ASEAN.
Jakarta, CNBC Indonesia - Peranan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 2023 tentu hal yang membanggakan. Namun tak hanya menjadi tuan rumah, peran Indonesia selama ini sangat penting karena terus aktif terlibat dalam sejumlah isu penting di kawasan ASEAN.
Sebagaimana diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 2023 pada 5-7 September 2023. Pada Keketuaan tahun ini dan mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yang memberikan makna peran penting ASEAN bagi ekonomi kawasan dan dunia.
Indonesia pun ingin mendorong ASEAN menjadi kawasan yang memiliki peran penting bagi negara kawasan dan dunia baik sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan. Selain itu, Indonesia juga ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia.
Sebagai ajang pertemuan bilateral antara pemimpin negara-negara Asia Tenggara dan negara mitra, KTT ke-43 ASEAN di Jakarta bertujuan menguatkan pencapaian dan pondasi visi ASEAN 2045. Diharapkan, pertemuan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta menjadi landasan penguatan kelembagaan ASEAN dari segi pembuatan keputusan yang efektif dan efisien.
Jika di flashback, peran Indonesia tak hanya menjadi Ketua ASEAN saja, faktanya selama ini Indonesia terus aktif terlibat dalam sejumlah isu-isu penting di kawasan ASEAN.
Dalam hal ini negara kita tak hanya melahirkan kesepakatan-kesepakatan dalam sektor politik ekonomi, sosial, dan budaya. Tapi turut berkontribusi dalam sejumlah upaya perdamaian. Hal ini dilakukan guna menjaga keamanan regional ASEAN, sekaligus menciptakan kawasan yang damai, adil, dan sejahtera.
Inilah peran besar Indonesia sebagai penengah atau mediator dalam beberapa konflik atau isu-isu penting di ASEAN.
Keterlibatan Indonesia Bantu Myanmar Keluar dari Krisis Politik
Dalam pertemuan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo sebelumnya Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya; selain Myanmar, menginisiasi Konsensus Lima Poin (5PC), yang bertujuan untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
Berikut isi 5 poin konsensus yang diunggah di laman resmi ASEAN.
Hingga kini Indonesia masih terus berupaya tegas menyatakan bahwa kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar harus dikecam, dan ASEAN berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan berdasarkan prinsip 'tak ada yang tertinggal'.
Sebagaimana diketahui, setelah militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021 lalu, kisruh politik di negeri sejuta pagoda tersebut justru semakin mendekati titik didih.
Tercatat hampir 60 orang tewas dan 1.800 pengunjuk rasa ditahan oleh aparat keamanan. Tekanan dunia internasional baik secara bilateral maupun multilateral melalui forum ASEAN dan PBB yang mengecam kudeta dan mendesak adanya dialog damai masih jauh panggang dari api.
Seruan para Menlu ASEAN melalui Informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM), misalnya, agar Myanmar membuka dialog dan menegakkan nilai-nilai demokrasi dan HAM yang termaktub dalam piagam ASEAN justru direspons dengan terbunuhnya 38 pengunjuk rasa pada 3 Maret atau berselang sehari setelah IAMM, dan menjadi hari paling berdarah sejak kudeta.
Perang saudara di Myanmar adalah konflik domestik dengan durasi terlama di dunia. Konflik yang melibatkan etnis Bamar yang merupakan mayoritas (69% dari total populasi) dengan etnis-etnis minoritas menimbulkan instabilitas politik yang membuka pintu bagi mliter untuk melakukan kudeta pada 2 Maret 1962 dengan alasan memulihkan keamanan dan ketertiban untuk menjaga integrasi nasional.
Hal ini pula yang digunakan militer sebagai alibi untuk mengambilalih kekuasaan pada 1 Februari lalu.
Langkah ini jelas merusak rasa saling percaya yang sudah dirintis secara serius dengan terselenggaranya Konferensi Perdamaian Panglong yang dimulai pada 2016 yang berlanjut pada 2017, 2018, dan terakhir pada 2020 lalu.
Penyelesaian Konflik Vietnam-Kamboja
Indonesia juga pernah memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik antara Vietnam dan Kamboja (1988-1989). Sebagai inisiator dalam rangka penyelesaian konflik, Indonesia memediasi kedua negara tersebut agar kembali berdamai. Usaha Indonesia membuahkan hasil, karena Vietnam bersedia menarik pasukannya dari Kamboja.
Diadakan di Bogor pada 5-28 Juli 1988 dan Jakarta pada 19-21 Februari 1989, Jakarta Imformal Meeting (JIM) bertujuan untuk mewujudkan perdamaian atau menyelesaikan konflik bersenjata antara dua negara bertetangga di Semenanjung Indocina, Kamboja dan Vietnam.
Melalui pertemuan tersebut, Indonesia berhasil memfasilitasi kedua negara untuk berunding dan menyelesaikan konflik berdarah yang terjadi selama bertahun-tahun.
Kamboja dan Vietnam merupakan dua negara yang sudah berkonflik cukup lama hingga menelan banyak korban.
Mengutip jurnal ilmiah berjudul Peran Indonesia dalam Proses Penyelesaian Konflik Kamboja (Periode 1984-1991) yang ditulis oleh Maradona Runtukahu, konflik antara Kamboja dan Vietnam dipicu oleh pergolakan dan besarnya ketegangan politik dalam negeri.
Puncak konflik Kamboja-Vietnam terjadi pada akhir 1978 ketika terjadi bentrokan antara rezim Khmer Merah dengan Vietnam. Dalam bentrokan tersebut terjadi pembantaian warga keturunan Vietnam di Kamboja yang membuat Vietnam akhirnya menyerbu Kamboja dengan tujuan menghentikan genosida tersebut.
Rezim Khmer Merah pun akhirnya berhasil digulingkan berkat invasi Vietnam pada Januari 1979. Kemudian, Vietnam mendirikan rezim baru di Kamboja yang dipimpin oleh Heng Samrin.
Namun, tindakan ini tentu mendapat penolakan dari berbagai pihak Kamboja dan menyebabkan perang yang terus berlanjut dan terus memakan korban tanpa ada tanda-tanda penyelesaian.
Hal inilah yang akhirnya mendorong Indonesia beserta negara ASEAN lainnya untuk mengupayakan mediasi guna mencari penyelesaian yang damai, adil, dan menyeluruh.
Mediasi Konflik Filipina-MNLF
Indonesia juga pernah terpilih menjadi penengah atau mediator dalam konflik Filipina. Alasannya karena sifat netralitas Indonesia, serta anggapan Indonesia yang memahami medan konflik antara Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF).
Moro Nationalism Liberation Front (MNLF) telah lama dianggap pemerintah Filipina sebagai ancaman. Kontinuitas dari konflik ini mengakibatkan ketidakstabilan negara Filipina yang juga mempengaruhi hubungannya dengan negara lain.
Indonesia sebagai negara tetangga dan satu kawasan dengan Filipina ikut membantu upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara Pemerintah Filipina dengan MNLF. Kehadiran Indonesia menjadi sebuah sejarah diplomasi Indonesia bagi perjuangan perdamaian dunia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia telah menjadi pihak yang mendapat pengakuan dari pemerintah Filipina terhadap kesamaan keadaan sosial budaya dan politik. Hal ini membuat pemerintah Filipina memiliki harapan bahwa Indonesia mampu memberikan solusi terhadap masalah di Filipina
MNLF merupakan sebuah gerakan yang bersifat semi-radikal, dimana terbentuk karena adanya perasaan nasionalisme dalam sebuah komunitas yang terpinggirkan dan termarjinalkan oleh perubahan-perubahan yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan mereka. Komunitas yang dimaksud adalah masyarakat Muslim Filipina di bagian selatan yang disebut dengan Bangsa Moro.
Seiring berjalannya waktu MNLF juga ikut melakukan transformasi yang dipengaruhi oleh keadaan sosial politik di Filipina. Perundingan-perundingan yang mengarah pada perdamaian terus diusahakan oleh kedua belah pihak yang salah satunya tertuliskan dalam Perjanjian Tripoli yang fasilitasi oleh Libya.
Namun perjanjian ini tidak teraplikasikan dengan lancar karena banyaknya tafsiran dari kedua belah pihak yang pada dasarnya saling mencurigai, sehingga konflik terus terjadi dan membawa instabilitas dalam wilayah Filipina.
Penuntasan Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja
Saat menjadi Ketua ASEAN tahun 2011, Indonesia menjadi mediator guna menciptakan perdamaian atas konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Selama proses resolusi konflik, Indonesia mendapat dukungan dari Amerika Serikat untuk menciptakan situasi damai di Kamboja.
Saat itu, hubungan Thailand-Kamboja bersitegang memperebutkan kuil kuno Preah Vihear tidak diselesaikan. Kedua negara mengklaim bahwa Preah Vihear berada di bawah wilayahnya.
Setelah reda beberapa tahun, konflik bersenjata antarkedua negara meletus kembali. Sebagaimana diberitakan oleh media, pada 5 Februari 2011, kedua militer saling tembak di dekat Preah Vihear.
Ketika konflik Thailand dan Kamboja terjadi, peran Indonesia sebagai Ketua Asean dipuji oleh banyak kalangan. Kesuksesan Indonesia sebagai mediator konflik tercapai ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011.
Kemudian pada 22 Februari 2011, diadakan pertemuan para menteri luar negeri se-Asean di Jakarta yang membahas masalah sengketa Thailand dan Kamboja. Indonesia dikatakan bisa mendamaikan masalah sengketa wilayah Thailand dan Kamboja.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(aum/aum)
