Pak Jokowi, RI Pernah Turuti Mau IMF, Hasilnya Negara Hancur

• Ekonomi Indonesia pernah hancur lebur pada 1997/1998 karena Krisis Moneter Asia
• IMF yang diharapkan membantu Indonesia malah membuat Indonesia semakin ambruk
• Beragam persyaratan IMF dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia -Dana Moneter Internasional (IMF) pernah diharapkan menjadi dewa penyelamat saat Indonesia hancur lebur pada 1997/1998. Namun, bantuan IMF malah menjadi obat pahit bagi Indonesia sehingga membuat ekonomi domestik terpuruk.

Krisis Moneter Asia menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan Indonesia pada 1997/1998. Tak hanya ekonomi yang luluh lantak, kehidupan berpolitik dan sosial juga mengalami titik terendahnya pada tahun tersebut.

Berawal dari krisis mata uang di Thailand, Krisis Moneter Asia membuat Indonesia mengalami resesi ekonomi. Tak hanya itu, krisis bahkan sampai menumbangkan pemerintahan Presiden Soeharto.
Krisis pada waktu itu juga diwarnai penjarahan hingga isu SARA yang sangat kencang.

Awal Muasal Krisis 1997/1998

Krisis Ekonomi Asia atau Krisis Moneter pada 1997/2998 bermula dari krisis mata uang di beberapa negara Asia, seperti Thailand. Krisis itu menjalar ke Indonesia dan dengan cepat menggoyang perekonomian nasional yang fondasi ekonominya rapuh.

Fondasi ekonomi Indonesia dinilai keropos karena sistem perbankan yang buruk serta besarnya utang dalam dollar AS.
Krisis menjatuhkan nilai tukar rupiah dari Rp 2.500 menjadi Rp 16.900 per dolar AS. Krisis juga membuat inflasi Indonesia melonjak hingga 77% sementara ekonomi terkontraksi 13% lebih.
Berdasarkan Laporan Tim Kajian Pola Krisis Ekonomi Kementerian Keuangan, sebelum 1997, perekonomian Indonesia sedang tumbuh tinggi dengan dimotori oleh investasi.

Kondisi tersebut membuat pihak swasta menambah utang untuk menggerakkan proyek akibatnya utang swasta berjangka pendek maupun jangka panjang mencapai sekitar 157% terhadap PDB pada tahun 1998.

Pengawasan yang buruk juga membuat sistem perbankan Indonesia rapuh karena banyak dikuasai sekelompok pebisnis. Pada 1988 Indonesia mengeluarkan aturan di dunia perbankan yang mengizinkan siapa saja untuk mendirikan bank asalkan memiliki modal Rp 10 miliar.
Kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mendirikan bank sekaligus membiayai bisnis termasuk dari luar negeri.

Menurut laporan Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran, pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800 perusahaan diperkirakan berkisar antara US$ 63 hingga US$ 64 milyar, sementara utang pemerintah US$ 53,5 milyar.

Obat IMF Justru Membunuh Ekonomi RI

Krisis Moneter membuat Indonesia harus bertekuk lutut meminta bantuan IMF.
Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, menandatangani kesepakatan Letter of Intent (LoI) bersama IMF.

Lembaga multilateral yang berdiri pada Desember 1945 tersebut kemudian 'mengobati' Indonesia dengan sejumlah paket dan persyaratan yang sangat berat.

Ada 50 butiran kesepakatan dalam perjanjian dengan IMF yang membuat perekonomian Indonesia ambruk mulai dari likuidiasi 16 bank hingga penerapan nilai tukar mengambang atau sesuai pasar.

Foto: Foto arsip 15 Januari 1998 ini menunjukkan Presiden Indonesia saat itu Suharto menandatangani surat perjanjian baru di hadapan Direktur Jenderal Dana Moneter Internasional (IMF) Michel Camdessus di kediaman Suharto di Jakarta. (File Foto - AFP via Getty Images/AGUS LOLONG) Foto arsip 15 Januari 1998 ini menunjukkan Presiden Indonesia saat itu Suharto menandatangani surat perjanjian baru di hadapan Direktur Jenderal Dana Moneter Internasional (IMF) Michel Camdessus di kediaman Suharto di Jakarta. Suharto menandatangani surat yang menguraikan reformasi besar-besaran dan langkah-langkah penghematan terkait dengan bailout besar-besaran yang dipimpin oleh IMF. Sepuluh tahun setelah memainkan peran kontroversial dalam krisis keuangan Asia, Dana Moneter Internasional (IMF) kini berada di tengah krisis identitasnya sendiri. Lembaga berusia enam dekade, yang meminjamkan lebih dari USD 38 miliar selama periode dua tahun ke negara-negara Asia dengan syarat mereka mengadopsi langkah-langkah penghematan yang ketat, mendapati dirinya 10 tahun kemudian dijauhi oleh banyak negara yang sebelumnya telah dibantu. (File Foto - AGUS LOLONG/AFP via Getty Images)

Di bawah kesepakatan IMF, pemerintah Indonesia diminta menghentikan subsidi kepada Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) dan membredeli kewenangan Bulog.

Perjanjian Indonesia dan IMF diperbaharui berkali-kali di mana setidaknya ada empat bidang yang diwajibkan untuk masuk dalam program reformasi ekonomi:
1. Penyehatan sektor keuangan
2. Kebijakan fiskal
3. Kebijakan moneter
4. Penyesuaian struktural

Merujuk pada keterangan resmi IMF bertanggal 5 November 1997, IMF berkomitmen IMF mengalokasikan stand-by credit senilai Special Drawing Rights (SDR) atau sekitar US$ 10,14 miliar untuk tiga tahun ke depan.

Sebanyak SDR 2,2 miliar atau sekitar US$ 3,04 miliar bisa dicairkan segera. Bantuan sebesar US$ 3,04 miliar akan diberikan pada 15 Maret 1998 jika Indonesia mampu memenuhi persyaratan.
Pemerintah sebenarnya mengamankan bantuan dari lembaga multilateral lain mulai dari Bank Dunia hingga Asian Development Bank (ADB). Nilai bantuan tersebut diperkirakan mencapai US$ 37 miliar.

Namun, bantuan tersebut diberikan dengan syarat yakni Indonesia mampu menjalankan program IMF. Di antaranya adalah:

1. Kebijakan fiskal
Indonesia diminta mempertahankan kebijakan moneter dan fiskal yang sangat ketat untuk menekan defisit
Anggaran pemerintah diminta surplus 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB)
2. Defisit transaksi berjalan ditekan hingga 2% dari PDB
Sebagai catatan, defisit transaksi berjalan pada 1996/1997 mencapai 3,3% dari PDB
2. Melikuidasi 16 bank yang tak sehat
Otoritas harus memastikan jika hanya sebagian kecil dari ongkos restrukturisasi akan dipenuhi oleh pendanaan publik

3. Pemerintah diminta hanya mengkompensasi deposit kecil dan tidak akan mengkompensasi kreditor atau pemegang saham swasta

4. Pemerintah tidak akan menjamin liabilitas apapun dari perusahaan non keuangan swasta, baik domestik ataupun asing.
5. Menyehatkan sektor keuangan
6. Liberalisasi perdagangan dan investasi
Liberalisasi perdagangan termasuk menghapus pajak-pajak impor untuk beberapa produk, seperti produk pertanian
7. Menutup segala praktek monopoli
8. Membuka lebih besar kepada pihak swasta di sektor infrastruktur
9. Memperluas program privatisasi
10. Cadangan devisa bruto minimal 5 bulan impor
11 Menghentikan belanja negara terkait proyek infrastruktur BUMN
12., Penerimaan ditingkatkan melalui kenaikan pendapatan pajak secara besar-besaran sementara pengecualian pajak tertentu dihilangkan
13. Memperluas dan menambah pemodal asing yang masuk ke Indonesia
14. Mengurangi angka kemiskinan dan memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk belanja sosial

Persyaratan IMF justru membuat Indonesia limbung. Program reformasi IMF kepada negara-negara yang membutuhkan dinilai terlalu seragam. Padahal, masing-masing negara memiliki persoalan yang berbeda.
Selain Indonesia, sejumlah negara juga meminta bantuan IMF pada saat yang bersamaan seperti Thailand dan Korea Selatan.
Sayangnya, program pada ketiga negara dinilai gagal semua. IMF pun dituding tidak menguasai persoalan.

IMF juga tidak memberikan gambaran jelas mengenai kebijakan apa yang harus diambil dalam menguatkan nilai tukar rupiah.

Bukti kegagalan IMF di antaranya adalah ekonomi Indonesia yang tak kunjung membaik bahkan masuk ke resesi. Ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 13,02% pada 1998 dan inflasinya menembus 77%.

IMF juga dikiritik karena terlalu mencampuri kedaulatan negara, terutama terkait privatisasi dan deregulasi investasi untuk asing.
IMF juga terus menunda pencairan stand-by credit sehingga Indonesia tidak leluasa melakukan pemulihan ekonomi.

IMF bahkan terus mencampuri Indonesia dengan terus meminta reformasi politik untuk mencairkan bantuan. Penundaan pencairan anggaran ini membuat lembaga lain menahan diri untuk menyalurkan bantuan karena mereka menunggu sinyal IMF.
Dengan begitu banyak pengalaman buruk Indonesia bersama IMF maka tak heran jika IMF kemudian mendapatkan citra buruk dan trauma bagi masyarakat Indonesia.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]