CNBC Indonesia Research

Enam Negara Pasifik Ini Rawan Resesi, Ada RI?

Susi Setiawati, CNBC Indonesia
18 May 2023 14:30
Fiji adalah negara kepulauan di Oseania (iStock)
Foto: Fiji adalah negara kepulauan di Oseania (iStock)

Jakarta, CNBC Indonesia - Enam negara Pasifik berisiko tinggi mengalami tekanan utang karena pengeluaran pemerintah dalam menanggapi krisis COVID-19, laporan dari Bank Dunia pada hari Kamis (18/5/2023).

Utang yang banyak membuat biaya pelunasannya ikut melambung. Bahkan, biaya ini bisa menanjak hingga sampai ke titik di mana negara tidak mampu melunasinya lagi. Hal ini dapat memicu guncangan ekonomi yang bisa menyebabkan berbagai masalah ekonomi serius bahkan resesi.

Laporan berjudul Raising Pasifika menyebutkan, konsolidasi fiskal diperlukan di Kiribati, Republik Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Samoa, Tonga, dan Tuvalu. Pasalnya, negara-negara tersebut kekurangan pasar utang domestik dan akses ke pasar modal internasional.

Di antara negara-negara lain di kawasan ini, Vanuatu dinilai berisiko sedang, sementara utang Palau dan Nauru berkelanjutan, dari laporan tersebut.

Utang telah melonjak di wilayah tersebut sejak 2019 karena ekonomi yang bergantung pada pariwisata terpukul oleh penutupan pariwisata dan pembatasan karena COVID-19, perdagangan dirugikan oleh tantangan logistik, dan peristiwa cuaca yang menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah. Bank Dunia pada bulan lalu mengatakan bahwa Fiji juga harus segera mengambil tindakan untuk mengurangi beban utangnya.

Stephen Ndegwa, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Papua Nugini & Kepulauan Pasifik, mengatakan upaya menekan utang, penguatan pendapatan, dan peningkatan kualitas belanja pemerintah merupakan bidang penting yang harus ditangani oleh negara-negara Pasifik.

Dalam laporan tersebut diberitahukan perlunya akses bisnis berkelanjutan untuk menemukan proyek investasi modal untuk pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim.

Laporan Bank Dunia merekomendasikan bahwa pengeluaran harus lebih efisien, peningkatan pengumpulan pajak harus menjadi prioritas bagi pemerintah Pasifik untuk memastikan individu dan bisnis memberikan kontribusi yang adil bagi perekonomian kawasan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa negara-negara Pasifik harus banyak melakukan langkah-langkah bantuan dan perlindungan sosial.

"Investasi ini akan membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus mendukung masyarakat di masa-masa sulit, termasuk setelah bencana terkait iklim atau guncangan ekonomi besar, seperti yang dialami wilayah tersebut akibat pandemi COVID-19 dan bencana alam baru-baru ini di Tonga. dan Vanuatu," ucap Stephen.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(saw/saw)
Tags

Related Articles

Most Popular
Recommendation