Kacau! Bupati Mendominasi Deretan Pejabat yang Kena OTT 2023

• Korupsi di lingkungan pemerintahan kini menjadi menjadi perhatian pasalnya banyak pemimpin daerah yang terseret.
• Sepanjang 2023 ini saja setidaknya sudah ada 8 pejabat yang kena Operasi Tangkap Tangan alias OTT.
• Seakan lupa bahwa ada hukum yang bakal menjerat, nyatanya masih banyak pejabat publik yang terseret kasus korupsi sepanjang tahun 2023 ini. Siapa saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Korupsi di lingkungan pemerintahan kini menjadi menjadi perhatian pasca kasus pejabat pajak Rafael Alun terungkap. Masyarakat Indonesia pada dasarnya tak begitu terkejut dengan kasus korupsi yang sudah sering dilakukan oleh oknum pejabat publik.

Kalau kita lihat data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini sudah menangani sebanyak 1.351 kasus tindak pidana korupsi untuk periode 2004-2022. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, kasus korupsi paling sering terjadi di wilayah pemerintah pusat. Berikut rinciannya.

Dari data di atas bisa kita lihat bahwa korupsi di lingkungan pemerintah pusat bukanlah hal yang baru. Sepanjang periode 2004-2022 KPK sudah menangani sebanyak 430 kasus atau 31,82% dari total kasis 19 tahun terakhir.

Seakan lupa bahwa ada hukum yang bakal menjerat, nyatanya masih banyak pejabat publik yang teseret kasus korupsi sepanjang tahun 2023 ini. Siapa saja? simak ulasanya.

Yana Mulyan, Walikota Bandung

Korupsi kembali menyeret jajaran pemerintah kali ini pemerintah daerah yakni Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditangkap KPK, pada Jumat (14/4/2023). Dia bersama delapan orang lainnya dijerat Ope

Dalam hal ini KPK tetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City.

Salah satu tersangkanya adalah Walikota Bandung Yana Mulyana, yang hasil suapnya itu dipakai untuk membeli sepatu bermerek Louis Vuitton.

Dari keenam tersangka, yang ditahan di Gedung Merah Putih KPK, hanya empat tersangka yang dihadirkan dalam konferensi pers. Sementara dua lainnya tidak bisa dihadirkan karena positif Covid-19.

Keenam orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK pada dugaan suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City yakni Walikota Bandung Yana Mulyana (YM), Kadishub Pemkot Bandung Dadang Darmawan (DD).

Tersangka lainnya yakni Sekretaris Dishub Pemkot Bandung Khairul Rijal (KR), Direktur PT Sarana Mitra Adiguna Benny (BN), CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi (SS), dan Manajer PT Sarana Mitra Adiguna Andreas Guntoro (AG).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, KPK menyita uang pecahan dolar AS, ringgit Malaysia, yen Jepang, dan baht Thailand dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Yana Maulana. Tak hanya itu, KPK juga menyita sepatu merk Louis Vuitton.

Harno Trimadi, Pejabat Eselin II Kementerian Perhubungan

Salah satu pejabat eselon II di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa 11 April 2023 adalah Direktur Prasarana Ditjen PerkeretaapianHarno Trimadi.

Harno Trimadi terjaring OTT KPK bersama 5 orang lainnya di lingkungan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun demikian, Ia merupakan satu-satunya pejabat eselon II yang terjaring OTT KPK karena menerima suap proyek pembangunan jalur kereta api. Lima orang lainnya adalah pejabat eselon III dan pegawai pelaksana di lingkungan Ditjen Perkeraapian Kemenhub.

Muhammad Adil, Bupati Meranti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membekuk Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang sempat viral setelah menyebut Kementerian Keuangan 'setan' dalam operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan Muhammad Adil ditetapkan tersangka atas 3 kasus yakni dugaan korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan.

KPK mengungkapkan Adil disangkakan terlibat dalam 3 kasus. Kasus pertama, terkait korupsi pemotongan anggaran. Kasus kedua terkait penerimaan gratifikasi dari biro perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Kasus ketiga yakni terkait suap untuk pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari ketiganya, Alexander mengatakan Adil diduga telah menerima Rp 26,1 miliar.

Tagop Sudarsono Soulissa, Bupati Buru Selatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menetapkan tersangka terduga pemberi suap baru dalam kasus dugaan korupsi eks Bupati Buru Selatan, Maluku, Tagop Sudarsono Soulissa.

perkara ini merupakan pengembangan dari fakta persidangan kasus suap Tagop yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon. Dalam hal ini, suap diberikan terkait berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan.

Sebagai informasi, Adapun Tagop merupakan Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021. Ia ditetapkan sebagai tersangka suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Tagop.

Ia dinilai terbukti terlibat dalam kasus gratifikasi dan TPPU terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Buru Selatan tahun 2011-2016.

Ben Brahim S Bahat, Bupati Kapuas

Pada akhir Maret lalu, KPK juga menetapkan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S Bahat dan anggota DPR Fraksi NasDem Ary Egahni Ben Bahat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Keduanya diduga menerima suap dari sejumlah pihak terkait kedudukan mereka sebagai penyelenggara negara.

Ben sebenarnya bukan sosok baru di birokrasi. Jabatan sebagai Bupati Kapuas sudah dia emban selama 2 periode, terhitung sejak tahun 2013. Sebelum menjadi orang nomor satu di Kabupaten Kapuas, Ben merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sebelumnya, KPK mengumumkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi berkaitan dengan perbuatan meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kas umum seolah-olah memiliki utang pada penyelenggara negara tersebut, padahal diketahui hal itu bukan utang.

Para tersangka diduga juga telah menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara.

Gazalba Saleh, Hakim Agung MA

OTT KPK menyeret dua hakim agung, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh menjadi terdakwa korupsi. Kaki tangannya ikut diringkus. Salah satu perkara yang beroma suap yaitu kasus pailit rumah sakit di Makassar. Bagaimana kasusnya?

Hal itu terungkap dalam dakwaan atas nama PNS MA, Albasri. Sebagaimana dilansir website Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (13/2/2023), kasus yang beraroma suap itu mengantongi nomor 1262 K/Pdt.Sus.Pailit/2022.

Diceritakan Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa memesan alat kesehatan kepada PT Mulya Husada Jaya pada 12 Juli 2019. Pembayaran dicicil dengan agunan 2 sertifikat tanah dan bangunan. Nilai kredit Rp 2,3 miliar.

Singkat cerita, RS Sandi Karsa tidak bisa membayar utangnya dengan lancar. Akhirnya PT Mulya Husada Jaya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada awal 2022.

Sebagai kreditur kedua yaitu PT Internusa Dua Medika yang memiliki piutang Rp 1 miliar. Pada 24 Maret 2022, PN Makassar mengabulkan permohonan PKPU PT Mulya Husada Jaya.

Pada 23 Mei 2022, PN Makassar akhirnya menyatakan RS Sandi Karsa pailit dengan segala akibat hukumnya. Atas putusan tersebut, RS Sandi Karsa tidak terima dan mengajukan kasasi. Yayasan yang diwakili Wahyudi Hardi menunjuk kuas ahukum Irwan Muin dan Mulyadi Rachim.

Pada awal Juli 2022, pensiunan PNS MA Ramli Sidik dihubungi oleh mantan hakim PN Jakpus, Syarifuddin menyampaikan akan memperkenalkan pihak yayasan. Ramli diminta agar mengenalkan dengan orang MA agar diurus kasus itu.

Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo

Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Saiful kembali menjadi tersangka berdasarkan fakta persidangan yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada perkara yang menjeratnya sebelumnya.

Saiful selama menjabat sebagai Bupati Sidoarjo pada periode 2010 - 2015 dan 2016 - 2021 diduga banyak menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang. Pemberian tersebut seolah-olah diatasnamakan sebagai hadiah ulang tahun, uang lebaran, hingga fee atas penandatangan sidang peralihan tanah gogol gilir.

Ricky Ham Pagawak, Bupati Mamberamo Tengah

Februari lalu lagi-lagi kasus OTT Bupati kembali menyeruak. Setelah buron 7 bulan, tersangka kasus suap proyek pembangunan Mamberamo Tengah. Ricky Ham Pagawak alias RPH akhirnya dibekukPolda Ppaua.

Bupati Mamberamo Tengah ini ditangkap di Abepura, Jayapura. Setelah menginap di Mako Brimob Papua, RPH diboyong ke Jakarta hari ini, Senin, 20 Februari 2023.

Ricky merupakan Bupati Mamberamo Tengah dua periode. Jabatan pertama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sejak 25 Maret 2013 hingga 25 Maret 2018. Dia kemudian digantikan oleh penjabat bupati Ricky D. Ambrauw untuk ikut Pilkada Bupati selanjutnya. Dia terpilih kembali dan dilantik oleh Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe pada 24 September 2018.

Ricky maju menjadi politikus di bawah payung Partai Demokrat. Kedudukan di partai Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu terbilang strategis. Di Papua, dia ditunjuk sebagai Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai berlambang bintang mercy itu.

Ricky Ham Pagawak diduga menerima uang suap senilai Rp 24,5 miliar dari sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Mamberamo Tengah, Papua. KPK menyatakan Ricky menerima uang suap dari tiga petinggi perusahaan yang menggarap proyek infrastruktur di wilayahnya. Ketiganya pun telah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK.

Mereka adalah Direktur Utama Bina Karya Raya, Simon Pampang, Direktur PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang, dan Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding.

Mereka disebut menyerahkan uang kepada Ricky agar perusahaannya mendapat paket pekerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah itu.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]