Special Interview

Jonan dan Dilema Kebijakan Energi di Tahun Politik

Profil - Tim CNBC Indonesia, CNBC Indonesia
25 October 2018 13:48
Jonan dan Dilema Kebijakan Energi di Tahun Politik
Jakarta, CNBC Indonesia- Empat tahun sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan. Di sektor energi sendiri, Jokowi sudah dua kali mengganti menterinya untuk menyesuaikan program-program kementerian dengan nawa cita yang ia gadang-gadang di kampanye 2014 lalu.

Setelah Sudirman Said dan Arcandra Tahar, Jokowi akhirnya memilih Ignasius Jonan pada Oktober 2016 untuk mengawal kementerian yang cukup strategis ini. Masuk di tengah fluktuasi harga komoditas yang tak menentu, tumpukan pekerjaan rumah dan sejumlah kebijakan dilematis langsung di hadapi Jonan saat menduduki kursi jabatannya.

Tinggal hitungan bulan sebelum pemerintahan Jokowi-JK berakhir di 2019 nanti, apa saja yang dikejar Jonan dan coba dibereskan dalam waktu singkat. Serta, apa saja alasan di balik kebijakan-kebijakan di sektor energi selama ini?


Jonan buka-bukaan dengan CNBC Indonesia, pada Selasa (23/10/2018) kemarin. Diwawancara oleh Wahyu Daniel, Gustidha Budiartie, dan Anastasia Arvirianty berikut cuplikan wawancara tim CNBC Indonesia dengan Jonan.

[Gambas:Video CNBC]



Apa sebenarnya pesan khusus Pak Jokowi saat melantik Anda sebagai Menteri Energi, apa ada pesan khusus apa yang harus dibenahi di sektor ini?

Kalau pandangan saya yang pertama itu bahwa pembangunan energi itu adalah pembangunan yang tidak bisa semuanya selesai dalam satu dua tahun, bahkan kalau di bidang migas khususnya hulu migas, ini perencanaannya panjang.
Jadi seperti yg saya katakan, pembangunan infra termasuk hulu migas, dan juga pertambangan, dan kelistrikan itu makan waktu yang cukup panjang sekali.

Ini kan ga bs dipotong-potong berdasarkan masa periode politik, tapi adalah melanjutkan pembangunan yang menerus untuk bangsa dan negara.

Arah energi Pak Jokowi ke depan bagaimana?
Intinya, Bapak Presiden menghendaki bahwa energi dalam bentuk digunakan untuk kesejahteraan masyarkat. Jadi yang berkeadilanlah. Harus berkeadilan, bagi setiap orang sebisa mungkin punya akses sesuai kebutuhan, bukan hanya sesuai kemampuan.

Apakah itu sudah tercapai ?
Mengenai listrik, arahan Pak Presiden itu satu pemerataan jaringan atau layanan listrik, kalau anda tanya sampai kuartal III 2018, itu rasio elektrifikasi sudah 98%.

Kalau lihat RPJMN targetnya 97,5 di 2018 sekarang sudah lewat, ini sebuah kemajuan menurut saya. Terima kasih ke rekan-rekan PLN, EBTKE, Gatrik kita dorong supaya bisa 100%. 2% itu tidak sedikit, karena artinya ada 5,2 juta orang belum nikmati layanan penerangan.

Tarif, arahan Pak Presiden semaksimal mungkin harus terjangkau, diatur efisiensinya dan pengendalian harga batu bara. Lalu juga harus ada pemerataan jaringan dan distribusi. Pembangkit 35 Ribu MW juga sampai mana? Yang sudah terpasang dan jalan itu 2000 MW, tahun keempat nanti mungkin 6000-7000 MW. Tahun kelima bisa 10-12 ribu MW.

Kalau BBM, kita mencoba. Sebenarnya orang itu pada dasarnya tidak mau pakai yang murah dan disubsidi kalau dia mampu pasti belilah. Tapi karena ini banyak masyarakat yang daya belinya masih terbatas kita coba kendalikan.



Jadi BBM dikendalikan untuk jaga daya beli masyarakat bawah?
Betul. Itu kenapa solar tidak naik karena itu untuk truk, bus, dan lain-lain harganya dipertahankan. Memang subsidinya naik dari Rp 500 jadi Rp 2000 per liter, sebab jika tidak dilakukan harganya bisa Rp 6650 atau Rp 6750.

Kalau dilepas begitu nanti harga barang-barang ikut naik, dan pertumbuhan ekonomi tidak pesat, daya beli masyarakat akan turun begitu.

Dulu Anda bertekad tingkatkan efisiensi di sektor energi, bagaimana progresnya?  
Arahan Presiden kita harus bersaing dengan negara lain, harus kompetitif. Kompetitif itu dua, satu produktivitas, dua efisiensi. Nah di sektor ekstraktif ini tidak mudah, apa untuk produktivitas bisa naik itu belum tentu karena tergantung alam, tetapi kalau efisien itu bisa.

Listrik misalnya, PLN kita sepakat tarif tidak naik atau berkurang makin efisien. Hulu migas selama ini ada cost recovery yang ditanggung negara akan teken yang tidak perlu.

Sekarang ini membaik 5-10%, tidak bisa drastic. Namun pemerintah sudah tegaskan dua tahun lalu kita pakai gross split. Jadi kontraktor harus efisien. Untuk kontrak migas yang jatuh tempo nanti semua pakai gross split, yang jalan masih pakai yang lama karena tidak bisa semena-mena.

Efisiensi pertambangan sudah lebih maju, royalty misalnya 13,5% batu bara selesai.

Harga minyak sedang naik, ini pasti tantangan di sektor ESDM. Khususnya neraca perdagangan migas dan subsidi yang jadi sorotan. Apa tindakan Anda?
Subsidi energi itu cuma empat jenis, yakni listrik, solar, minyak tanah, dan LPG. Minyak tanah konsumsinya kecil, Solar bisa 14-15 Juta KL dengan demand kurang lebih 3% setahun. Ini untuk yang transportasi, logistik, ini yang disubsidi.

[Gambas:Video CNBC]

Bensin premium tidak disubsidi. Tapi ada yang bilang ini bebankan Pertamina? Memang kalau di Rp 6.550 per liter Pertamina pasti tekor tapi pemerintah sudah kasih kompensasi banyak. Blok Mahakam, Sanga-Sanga, plus 10 lainnya. Belum lagi Rokan.


Waktu sebelum rokan saya dengan Dirut Pertamina, kalau anda kelola ini semua nilainya berapa sih? Dalam 20 tahun itu kalau dinilai bisa sekitar US$ 20 miliar atau nilainya sekarang Rp 300 triliun. Tapi dalam 20 tahun, memang pelan-pelan saya bilang, tapi nanggung tekor ini kan tidak selamanya mungkin tahun ini nanggung tekor Rp 7 triliun- Rp 10 triliun kan plus minus. Atau mau dikembalikan sekarang? Pemerintah bisa jual dapat uang banyak untuk kasih subsidi, kan sama saja.

Jonan dan Dilema Kebijakan Energi di Tahun Politik Foto: Menteri ESDM Ignasius Jonan (dok ESDM)


Terkait defisit neraca perdagangan migas?

Ini juga pemahamannya harus lebih komprehensif. Migas ini adalah salah satu komponen produksi bukan direct consumption, tidak ada orang yang minum minyak. Migas ini kalau sesuai dengan pembangunan itu sudah berubah, bahwa migas dan semua SDA itu digunakan sebagai modal pembangunan. Tidak digunakan sebagai komoditas ekspor semata.

Sekarang neraca berjalan defisit, apa dulu gak defisit? Apa sebelum saya dan Pak Jokowi gak defisit? Bisa lihat data BPS, pasti ada saat saat defisit kalau harga minyak mulai naik. Mau premium naik Rp 7000-Rp 8000 per liter apa orang tidak pakai premium kalau harganya segitu, tiba tiba dari naik sepeda motor terus jadi naik sepeda? Tidak mungkin.

Jadi ini sebenarnya migas ini modal pembangunan, ada industri berbagai macam semua kegiatan industry besar, pertanian besar, kreatif besar, manufaktur besar, kenapa ekspornya tidak meningkat besar?

Migas bahan baku kok, untuk kegiatan produksi. Ini menghidupkan roda ekonomi, masa ada orang beli premium sebulan 10 liter untuk diminum kan tidak ada.

Perkembangan B20 bagaimana?

B20 itu sebenarnya sudah jalan 2-3 tahun, Pak Presiden arahannya 3 bulan lalu per 1 September semua minyak solar wajib pakai b20. Sekarang pertumbuhannya pelan-pelan, tinggal diatur logistiknya juga sentra pencampurannya jangan terlalu banyak.
Yang penting dari B20 ini apa? Bukan hanya untuk petani sawit tetapi juga penduduk Indonesia. Mengurangi polusi, udara lebih bersih.

Mau ditingkatkan jadi B30?

Kalau sampai akhir tahun depan harapannya B20 tetap jalan apa mau ke 30 belum tahu, dunia berkembang cepat, teknologi berkembang cepat, efisiensi, produksi, oleh karena itu kita jajaki apakah mau naik B20 atau dibalik langusng mengarah ke green diesel yang 100% minyak sawit.


B100 berarti, Pak?
Jadi minyak solar misalnya 14,5 juta KL atau anggaplah misalnya total konsumsinya itu yang disubsidi. Kalau tidak disubsidi mungkin 30 juta KL, total setahun. Mungkin separuh lebih produksi kelapa sawit di Indonesia bisa dipakai, kalau ini bisa green diesel semua ya sudah tidak usah B20. Pada saat itu terjadi kemungkinan impor solarnya akan 0, atau sangat minimal sehingga gak ribut lagi neraca migas.

Dari sisi harga bersaing?
Kita lagi coba, lagi jalan dapat laporan Pertamina akan gunakan dua kilang untuk olah diesel jadi green diesel, lagi dihitung. Sementara hitungannya memang mungkin setara Pertamina Dex, mahal Rp 10 ribu lebih kita coba cari jalan.

Setelah biosolar, apa bioetanol juga akan dijajaki pemerintah?
Kalau saya pribadi, solar ini dengan adanya green diesel sekarang tinggal etanol gimana? Ini gasoline, bensin ini ya, ada daerah yang menerapkan 2% ada daerah misalnya Sulsel, mendorong kalo dari nira jadi etanol, sepakat saya, silakan saja dilakukan. Kalau saya inginnya malah bukan hanya E5 atau E2 kalau perlu E30, E100, tp siap gak produsen dalam negerinya?

Apakah sawit bisa dibikin etanol? saya kira mungkin bisa tinggal kita liat aja. 100% kalau perlu premium itu 100% dr etanol.


Kira-kira sisa tahun ini dan 2019 apa yang akan Bapak lakukan?

Pertama, tingkatkan peranan EBT, pemasangan lampu tenaga surya uuntuk rumah yang belum ada sambungan listrik kita selesaikan. Kedua, arahan Pak Presiden juga, bbm satu harga ini targetnya 160 titik, kalau sampai sekarang yang sudah 80-90 lebih titik, ini akan kita selesaikan 120 titik akhir tahun ini, mungkin sekarang sudah selesai 130-an, 30-nya tahun depan.
Ketiga yg sudhah dibangun IPP, perluasan jaringan, seluruh Pulau Sumatra jaringannya jadi satu. Hulu migas, akan tetap genjot kendalikan cost recovery, akan genjot Freeport juga tapi ini lebih banyak di Kemenkeu dan BUMN, tapi memang belum dibayar tenang aja, bisalah.
(gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading