BI & Upayanya Hadirkan Rupiah di Pelosok RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) telah menyatakan komitmennya untuk menyediakan mata uang rupiah di seluruh wilayah di Indonesia untuk mempertegas eksistensi rupiah di garis terdepan Republik Indonesia (RI).

Ribuan kilometer dengan jalanan yang terjal dilalui untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat perbatasan bahwa rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Selain itu, BI juga berbicara mengenai bahan baku mata uang rupiah yang sebagian besarnya masih impor, kajian menambah unsur mata uang, serta wacana pembuatan mata uang khusus untuk dua event internasional yang digelar tahun ini.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi dalam wawancaranya dengan CNBC Indonesia dengan beberapa waktu lalu di ruang kerjanya, kompleks perkantoran BI. Berikut adalah petikannya.


Rupiah ini adalah alat pembayaran yang sah di NKRI. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mempertegas bahwa semua transaksi tunai maupun non-tunai yang dilakukan oleh para pihak di NKRI itu harus menggunakan rupiah atau dalam rupiah. Jadi, seyogyanya semua pihak kalau transaksi di dalam negeri, artinya kita beli barang dan jasa di dalam negeri, harus menggunakan rupiah.

Ini kewajiban Bank Indonesia untuk menghadirkan rupiah di manapun berada di wilayah perkotaan sampai di ujung negeri, di 3T. Terluar, Terdepan, dan Terpencil. Jadi ini secara bertahap, kita pun hadir di wilayah ini. Supaya betul-betul sesuai dengan amanat UU konstitusi rupiah yang digunakan.

Kalau masih ada [yang tidak menggunakan rupiah] tentu akan kami edukasi bahwa itu adalah amanat undang-undang dan pelanggaran atas undang-undang akan dikenakan sanksi. Jadi, kalau masalahnya ketidaktahuan, proses edukasi yang kami gencarkan. Sementara proses penegakan hukum, kami juga bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mengingatkan kembali. Jadi, kalau kita beli apartemen, beli barang di sini, penjualnya ada di sini, ya tidak boleh pakai mata uang lain selain rupiah. Tentu akan dikenakan pidana. Sekarang ini perkembangannya sudah bagus. Kalaupun masih ada, ini tanggung jawab kita bersama.

Belum lama ini kami buka layanan di pulau Sebatik, pulau di sebelah timur laut Kalimantan. BRI buka di sana, tapi BNI juga punya kas keliling dan melayani penukaran uang ringgit. Artinya kami apresiasi BRI untuk melayani kebutuhan rupiah bagi orang yang datang dari Malaysia membawa ringgit.


Jumlah pulau sekarang berapa? 17.000. Jadi, pasti masih ada [yang belum didatangi]. Tapi kami pastikan wilayah penduduk yang besar, pasti kami sudah pernah ke sana. Artinya pulau seperti di Sulawesi Utara, Miangas, kami sudah sampai di sana. Marore juga. ATM juga sudah ada. Mungkin kantor banknya belum, tapi kita melakukan layanan penukaran uang. Di Miangas itu sudah ada lapangan terbang. Mungkin sudah ada ATM.

Kami ada kantor di seluruh Indonesia. Kami dalam kondisi pulau yang tidak masuk dalam 3T itu, kami melayani melalui kantor kita dan kas titipan. Kas titipan sekarang mencapai 114. Ini kas kita yang kerjasama dengan bank. Misalnya, di Talaut. Kantor kita cuma ada di Manado. Bagaimana melayani daerah Talaut? Jadi kami kerjasama dengan bank pemerintah maupun BPD.

Untuk wilayah kabupaten kota, kita sudah bisa menjangkau seluruhnya. Untuk daerah terpencil, dilakukan melalui kas keliling atau kerja sama dengan bank. Jadi jemput bola. Jadi, kita secara rutin kerja sama dengan angkatan laut itu menyusuri pulau terluar terpencil sekaligus kita sinergi. Kami juga akan menarik uang yang sudah lusuh.


Ini kewajiban bersama, karena bukan hanya insiatif BI tapi inisiatif negara. BI terus sosialisasikan bersama instansi lain. Termasuk yang non-tunai, kalau kita tidak larang, yang harusnya dengan rupiah saja bisa dengan dolar. ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Kemudian, kalau transaksi yang harusnya rupiah tapi menggunakan dolar akan ada transaksi yang tidak perlu. Ini akan memberikan pengaruh terhadap kursnya. Jadi, kami akan kerjasama terus bersinergi dengan semua pihak. Misalnya, masalah toursim, pelancong. Kami imbau bahwa uang yang digunakan itu rupiah, dan selalu kita juga menata perizinan money changer betul-betul harus punya izin tidak boleh seperti zaman dulu yang liar. Karena ini masuk dalam perlindungan konsumen, jangan sampai ada kurs yang lebar kalau kita mau jual dolar harganya murah, tapi kalau beli jadi mahal. Pokoknya kalau dengan sengaja, tidak bisa diberitahu, akan dipidana.


Sebenarnya pemasoknya banyak dari berbagai negara maju. Tapi kita sudah ada satu perusahaan di Kudus yang sudah bisa memproduksi itu. Semoga nanti ada yang bisa buat lebih bagus lagi. Kalau dari luar negeri banyak. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, Jerman, Italia, Inggris, dari Soviet, Korea. Ini hanya uang kartal. Tapi uang logam sebagian besar sudah menggunakan bahan baku dari dalam negeri.

Dari sisi kualitasnya, kami terus tingkatkan kualitas uang yang kami edarkan. Kualitas ini bisa dari bahannya supaya jangan mudah dipalsu, unsur pengamannya ditingkatkan, termasuk juga teknik cetaknya. Kertas uang itu menggunakan kertas khusus, dalamnya juga bisa ditanam unsur pengaman yang merupakan benteng untuk menjaga upaya pemalsuan.


Unsur pengamanan di uang ada banyak. Ada watermark, dan tidak mudah rusak. Sekarang ini, di Indonesia baru satu perusahaan yang bisa membuat kertas uang dengan kualitas tinggi. Sehingga dari mana sisanya? Kita harus melakukannya secara pengadaan tender terbuka, secara internasional. Itu pun dengan berbagai pihak yang menemui syarat. Kalau mencetak, cuma satu tempatnya, yaitu Peruri.

Kita ini dengan jumlah penduduk yang besar, kita termasuk yang melakukan pencetakan besar. Jadi, kita bandingannya dengan negara-negara besar seperti China, India, Amerika. Di samping sekarang ini kita harus mengembangkan non-tunainya. Jadi, kebutuhan uang itu masih tinggi.


Kami berkoordinasi dengan baik bersama seluruh pihak. Polisi itu sekarang semakin responsif. Sekarang penindakan uang palsu tidak hanya kepada pengedar maupun pembuat, tapi target harus sampai pemodal. Jadi setiap pengungkapan kasus pidana uang palsu, Bareskrim mengungkap sampai pemodal. Jadi mudah-mudahan ini memberikan efek jera.

Temuan uang palsu ini, atau yang dilaporkan itu tetap terkendali bahkan terus menurun. Sekarang ini perbandingannya itu tiga lembar dari 1 juta lembar uang yang diedarkan. Semakin kecil. Tahun lalu itu masih sembilan. Sekarang sudah cenderung di bawah lima.


Kamu bayangkan saja, pasti ada yang mencoba meskipun jauh dari keaslian yang sekarang. Karena di manapun, hal ini tidak akan sama dan tidak mudah.

Sekarang sudah ada belasan unsur pengamanan dalam uang rupiah. Apakah BI sudah cukup puas? Apakah ada kajian untuk menambah unsur pengamanan rupiah? Apakah unsur pengamanan yang saat ini sudah mengacu pada best practice internasional?

Tentu akan kami lakukan kajian sesuai tren global dan akan kami sempurnakan. Nanti akan disesuaikan dengan percetakan uang emisi baru. Kami selalu siapkan diri. Dengan rendahnya temuan uang palsu, ini menunjukan bahwa security feature pengamanan uang kita itu cukup kuat menangkal pemalsuan. Bisa saja dipalsukan, tapi jauh sekali karena kita punya 12 lebih unsur pengamanan.

Kami sudah amati dan kerjasama dengan bank sentral lain untuk studi banding unsur pengamanan di uang mereka yang baru. Sehingga kami akan pertimbangkan. Unsur pengamanan itu ada di bahannya, dan ditanamkan di uangnya dalam proses cetak. Itu variasinya banyak. Tapi apapun yang dipilih bisa lebih kuat dari unsur pemalsuan.


Jangan dikotomikan. Yang penting bagaimana membuat masyarakat bertransaksi lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih aman. Jadi, tugas BI adalah menyediakan sarananya. Kalau perlu kartal, tersedia. Kalau sudah convenient dengan uang elektronik karena tidak perlu uang fisik, itu lebih bagus. Pokoknya semua pilihan ada di masyarakat.


Seperti di Jepang. Semua tersedia. Mau yang pakai apapun, ada. Tapi kalau orang kasih angpau pakai uang kartal, ada saja. Yang penting efisien. Kalau bisa non-tunai, kenapa harus tunai? Lebih efisien, nyaman, dan aman. Jadi. jangan dikotomikan. Karena tugas kita menyediakan sehingga transaksi ekonomi berjalan. Jangan sampai kegiatan ekonomi yang tidak optimal karena ketidaksediaan uang kartal di transaksi non-tunainya.

Kalau uang logam, kami mencetak dan mengedarkan karena ada kebutuhan. Kalau kebutuhan berkurang, kita kurangi juga. Kita ini sifatnya melayani. Kalau dulu kebutuhan uang logam tinggi karena banyak digunakan untuk bayar tol. Sekarang tol sudah pakai e-money, dan jadi berkurang, kami kurangi juga. Tapi yang penting apabila dibutuhkan tersedia. Sejak kewajiban elektronifikasi itu, memang ada penurunan uang logam. Kalau uang kartal masih tumbuh.


Sampai sekarang ini masih wacana tapi belum ada eksekusinya. Kita memang ada mata uang khusus untuk memperingati momen-momen tertentu. Bukan hanya uangnya, tapi nominalnya. Bahannya juga khusus. Di masa lalu kami pernah menerbitkan itu. Tapi prosesnya sama, karena ada gambar pahlawannya, dan itu harus penetapannya dengan Presiden. Kalau ada akan diberi tahu. Kami siap melaksanakan, tapi belum. Nanti pasti akan kami kasih tahu.
(prm) Next Article Kisah Bos Wardah, dari Usaha Rumahan hingga Masuk Forbes Asia