Sawit atau Hutan?
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
"Ketika pohon terakhir habis ditebang, ketika sungai terakhir mengering, ketika ikan terakhir habis ditangkap, barulah manusia akan sadar bahwa mereka tidak dapat memakan uang."
(Eric Weiner)
Setiap kali angka deforestasi tahunan dirilis, Kalimantan hampir selalu berdiri di podium teratas. Ini bukan prestasi. Pulau yang dahulu dijuluki paru-paru dunia itu kini lebih tepat disebut etalase dari satu pertarungan lama yang belum juga usai: hutan sebagai penyangga kehidupan melawan sawit sebagai mesin uang. Pertanyaannya bukan lagi apakah sawit penting bagi ekonomi Indonesia-jelas penting-melainkan berapa harga yang rela kita bayar, dan siapa sebenarnya yang membayarnya.
Laporan Status Deforestasi Indonesia 2025 mencatat hilangnya 433.751 hektare hutan alam sepanjang 2025, melonjak 66 persen dibanding 261.575 hektare pada 2024 (Auriga Nusantara, 2026). Kalimantan kembali menjadi pulau dengan deforestasi terluas, yakni 158.283 hektare, bertambah sekitar 22 persen dari tahun sebelumnya, dan telah memuncaki daftar ini sejak 2013 (Mongabay Indonesia, 2026). Tiga provinsinya-Kalimantan Tengah (56.900 ha), Kalimantan Timur (47.135 ha), dan Kalimantan Barat (31.876 ha)-masuk jajaran sepuluh provinsi dengan deforestasi terluas (GoodStats, 2026).
Di balik angka itu ada arsitektur perizinan yang masif. Lembaga WALHI se-Kalimantan mencatat sedikitnya 4.110 izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sebagian besar untuk Perkebunan kelapa sawit, 1.717 izin pertambangan, dan 330 perizinan pemanfaatan hutan beroperasi di pulau ini (Mongabay Indonesia, 2026b).
Dengan kata lain, deforestasi di Kalimantan bukan semata ulah perambah liar; ia adalah konsekuensi dari keputusan administratif yang ditandatangani di atas meja. Seringkali di Jakarta. Secara spesifik, sepanjang 2025 sebanyak 719 konsesi sawit berkontribusi pada deforestasi seluas 37.910 hektare secara nasional (Green Network, 2026). Angka ini mungkin terlihat kecil dibanding total, tetapi ia menunjukkan bahwa klaim "sawit sudah tidak lagi membuka hutan" belum sepenuhnya benar.
Cuan yang Nyata
Cuan dari industri sawit memang riil. Maka ia menjadi buah simalakama. Sepanjang 2025 produksi CPO Indonesia mencapai 51,66 juta ton dengan nilai ekspor US$35,87 miliar atau sekitar Rp590 triliun, naik 29 persen dari tahun sebelumnya (Kontan, 2026).
Industri ini disebut menyerap sekitar 16,2 juta tenaga kerja dan menyumbang kira-kira 3,5 persen produk domestik bruto (Investortrust, 2025). GAPKI kerap menegaskan bahwa sawit menjadi penyelamat devisa dan lapangan kerja di masa krisis, dari 1998 hingga pandemi Covid-19. (Investortrust, 2026).
Bagi jutaan petani swadaya di Kalimantan, sawit adalah jalan keluar dari kemiskinan-sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh aktivis lingkungan yang menulis dari kota. Menolak sawit secara total tanpa menawarkan alternatif penghidupan sama saja dengan memindahkan beban konservasi ke pundak orang-orang termiskin.
Dan bukan hanya petani, penelusuran kami di Kalimantan Barat pada Agustus - November 2026, aparat pemerintahan, aparat penegak hukum, dosen, guru, hingga tokoh adat, tokoh agama dan tokoh Masyarakat-pun pada memiliki Perkebunan sawit dengan luasan bervariasi.
Namun, angka-angka ekonomi itu memiliki satu cacat mendasar: ia tidak menghitung apa yang hilang. Produk domestik bruto mencatat setiap ton CPO yang terjual, tetapi tidak mencatat banjir yang makin sering, sumur yang mengering, kabut asap (jerebu dari gambut yang terbakar, atau konflik agraria dengan masyarakat adat. Biaya-biaya ini disosialisasikan kepada publik, sementara keuntungannya diprivatisasi.
Sawit Bukan Satu-satunya Tersangka
Studi citra satelit empat dekade menunjukkan bahwa antara 1973 dan 2015 sekitar 18,7 juta hektare hutan tua Borneo hilang, 14,4 juta hektare di antaranya di sisi Indonesia, selebihnya di Malaysia. Sementara perkebunan industri bertambah 9,1 juta hektare-7,8 juta hektare di antaranya sawit (Gaveau et al., 2016).
Menariknya, di Kalimantan hanya sekitar 15-16 persen deforestasi yang langsung dikonversi menjadi perkebunan dalam waktu singkat; banyak kebun dibangun di atas lahan yang sebelumnya rusak oleh pembalakan dan kebakaran (Gaveau et al., 2016).
Temuan ini sering dipakai industri untuk membela diri. Tetapi studi lanjutan periode 2001-2017 menemukan bahwa luas hutan Borneo menyusut 14 persen (6,04 juta hektare) dan terdapat korelasi positif yang kuat antara ekspansi perkebunan industri dan kehilangan hutan: ketika perusahaan berhenti memperluas kebun, laju deforestasi pun melambat (Gaveau et al., 2019). Artinya, sawit mungkin bukan satu-satunya pelaku, tetapi ia adalah penggerak permintaan lahan yang membuat pembalakan dan pembakaran menjadi menguntungkan.
Korban paling ikonik dari dinamika ini adalah orangutan Kalimantan. Lebih dari 100.000 individu orangutan hilang antara 1999 dan 2015-sekitar separuh populasi-akibat kombinasi kehilangan habitat dan perburuan (Voigt et al., 2018). Satwa ini adalah penanda: jika ekosistem tidak lagi mampu menopang kerabat terdekat manusia, tanda bahaya itu sesungguhnya juga berlaku bagi manusia.
Land Grabbing: Perampasan yang Berbaju Izin
Untuk memahami konflik sawit di Kalimantan, konsep land grabbing (perampasan tanah) lebih jujur daripada istilah "investasi" atau "pembukaan lahan". Dalam kajian ekonomi politik agraria, land grabbing pada dasarnya adalah control grabbing: perebutan kuasa untuk mengendalikan tanah beserta sumber daya yang melekat padanya-air, hutan, mineral-agar dapat menguasai manfaat dari penggunaannya (Transnational Institute, 2013).
Borras dan Franco (2012) menekankan bahwa gelombang perampasan tanah kontemporer berpusat pada produksi pangan, pakan, bahan bakar nabati, kayu, dan mineral, serta mengubah sekaligus penggunaan lahan dan relasi kepemilikannya.
Dari kerangka itu ada tiga pelajaran penting. Pertama, perampasan tidak selalu ilegal; ia justru sering berlangsung lewat izin yang sah di atas kertas. Kedua, perampasan yang dibuat lebih transparan tetaplah perampasan, karena yang dipertaruhkan adalah siapa yang berhak memutuskan untuk apa tanah dipakai sekarang dan di masa depan (Transnational Institute, 2013).
Ketiga, Li (2011) mengingatkan bahwa dalam banyak ekspansi perkebunan, yang diinginkan adalah tanahnya, bukan orangnya: warga lokal kehilangan lahan tanpa terserap sebagai tenaga kerja yang layak.
Pola Kerja di Kalimantan
Setidaknya ada empat mekanisme yang berulang dalam ekspansi sawit di Kalimantan, yaitu:
(a) Klaim negara atas tanah adat. Wilayah yang dikelola turun-temurun dianggap tanah negara atau kawasan hutan, lalu dilepaskan untuk konsesi. RUU Masyarakat Adat yang tak kunjung disahkan selama 16 tahun membuat pengakuan hak adat tetap lemah dan konflik terus berulang (Mongabay Indonesia, 2026);
(b) Izin berlapis di atas ruang hidup. Izin lokasi, izin usaha perkebunan, pelepasan kawasan hutan, dan HGU terbit bertumpuk, sering tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC - Free Prior Informed Consent alias PADIATAPA) dari warga;
(c) Janji plasma yang tak ditepati. Kewajiban kebun plasma 20 persen menjadi pemanis agar warga melepas lahan, tetapi kerap tidak terealisasi;
(d) Kriminalisasi dan kekerasan. Ketika warga melawan, mereka berhadapan dengan pasal pidana dan aparat bersenjata.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 341 letusan konflik agraria sepanjang 2025, naik 15 persen dari tahun sebelumnya, dengan perkebunan sawit sebagai penyumbang kenaikan terbesar (74 kasus); pada tahun yang sama 404 orang dikriminalisasi, 19 orang tertembak, dan satu orang tewas (Mongabay Indonesia, 2026). Sektor perkebunan secara keseluruhan menyumbang 135 letusan konflik di atas lahan seluas 352.156 hektare (GoodStats Data, 2026).
Wajah Baru: Green Grabbing dan Perampasan oleh Negara
Konsep ini juga membantu membaca kebijakan terbaru. Fairhead, Leach, dan Scoones (2012) memperkenalkan istilah green grabbing, yaitu perampasan lahan dan sumber daya yang dilegitimasi dengan tujuan lingkungan. Mandatori B50 yang dibingkai sebagai transisi energi berisiko menjadi versi lokalnya: permintaan "bahan bakar hijau" yang mendorong ekspansi ke tanah adat dan hutan tersisa.
Di sisi lain, penertiban kawasan hutan yang memindahkan jutaan hektare kebun ke kendali negara dan BUMN tanpa verifikasi partisipatif juga dapat dibaca sebagai control grabbing. Kuasa atas tanah berpindah tangan, tetapi masyarakat lokal tetap tidak diajak menentukan nasib ruang hidupnya. Karena itu, ukuran keadilan bukan sekadar legal atau ilegalnya sebuah kebun, melainkan apakah pemilik ruang hidup ikut memutuskan. Ikut berpartisipasi menentukan nasibnya sendiri.
Penertiban Hutan atau Pengalihan Kendali?
Pemerintah tentu tidak diam. Melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 dibentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang mengambil alih kebun sawit ilegal di dalam kawasan hutan dan menyerahkan sebagian pengelolaannya kepada BUMN PT Agrinas Palma Nusantara (Mongabay Indonesia, 2025). Hingga April 2026, Satgas mengklaim telah menguasai kembali sekitar 5,89 juta hektare kawasan hutan dari sektor perkebunan sawit (Metro TV News, 2026).
Langkah tegas terhadap korporasi pelanggar layak diapresiasi. Akan tetapi, yang patut dipertanyakan adalah arah pemulihannya. Jika kebun sawit ilegal hanya berganti pengelola-dari swasta ke BUMN-tanpa dipulihkan menjadi hutan, maka yang terjadi adalah pergantian pemilik cuan, bukan kemenangan konservasi.
Kritik juga muncul karena luas yang ditertibkan (4,09 juta ha dalam setahun) melampaui data keterlanjuran yang sebelumnya hanya 3,5 juta ha, sehingga memunculkan pertanyaan soal kepastian hukum dan nasib petani kecil (Kompas.com, 2026). Penertiban yang tidak melibatkan masyarakat dalam verifikasi berisiko menjadikan petani gurem sebagai korban, sementara pemain besar tetap lolos (Mongabay Indonesia, 2025)
.
Hutan Adat, Perhutanan Sosial, dan Kawasan Hutan yang Harus Dijaga
Jika inti dari land grabbing adalah pertanyaan tentang siapa yang berhak memutuskan, maka jawabannya harus dikembalikan kepada mereka yang selama ini benar-benar menjaga hutan. Di sinilah tiga agenda saling mengunci: pengakuan hutan adat, perhutanan sosial, dan penjagaan kawasan hutan dari peruntukan yang merusak. Ketiganya bukan program pelengkap di pinggir kebijakan kehutanan, melainkan syarat agar Kalimantan berhenti kehilangan hutannya dari tahun ke tahun.
Lebih dari satu dekade setelah Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara (Mahkamah Konstitusi, 2013), pengakuan masih berjalan merayap. Hingga April 2026, Kementerian Kehutanan baru menetapkan 174 unit hutan adat seluas 368.877 hektare (Times Indonesia, 2026).
Bandingkan dengan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA): 2.284 wilayah adat seluas 36,6 juta hektare telah diregistrasi, tetapi baru 7,54 juta hektare-sekitar 20,6 persen-yang memperoleh penetapan pemerintah daerah, sementara sekitar 27,32 juta hektare wilayah adat berada di dalam kawasan hutan (Katadata, 2026a).
Kalimantan sendiri memiliki sekitar 11,77 juta hektare wilayah adat terpetakan, terluas kedua setelah Papua (GoodStats Data, 2026b). Artinya, wilayah adat di dalam kawasan hutan masih lebih dari 70 kali lipat luas hutan adat yang sudah ditetapkan.
Mengapa ini mendesak? Karena wilayah adat yang tidak diakui adalah wilayah yang paling mudah dilepaskan. BRWA mencatat izin usaha yang menumpang di atas wilayah adat telah mencapai sekitar 7,3 juta hektare (Hukumonline, 2025).
Kisah hutan adat Laman Kinipan di Lamandau, Kalimantan Tengah, adalah contohnya: hutan yang dijaga turun-temurun dilepaskan untuk perkebunan sawit sebelum hak masyarakatnya diakui, hingga DPR mendesak pelepasan itu dievaluasi (Mongabay Indonesia, 2018; Tirto.id, 2020).
Sebaliknya, pengakuan telah terbukti melindungi. Analisis titik panas BRWA sepanjang 2026 menemukan 18 wilayah adat di Jambi yang diakui dan bebas izin hanya mencatat satu titik panas, sedangkan 12 wilayah adat yang belum diakui dan dikepung izin mencatat 838 titik; di Kalimantan Barat, Menua Sungai Utik yang telah diakui dan bebas izin hanya mencatat 11 titik panas (Katadata, 2026b).
Belajar dari Hutan Adat di Kalimantan Barat
Penelusuran penulis dan Tim Ekspedisi Patriot UI di Kabupaten Sanggau 2026 menelaah bahwa di Kalimantan Barat, pengakuan budaya itu perlahan diikuti pengakuan hukum. Sejumlah kabupaten telah menerbitkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, antara lain Sintang (Perda No. 12 Tahun 2015), Sanggau (Perda No. 1 Tahun 2017), Kapuas Hulu (Perda No. 13 Tahun 2018), Sekadau (Perda No. 8 Tahun 2018), Ketapang (Perda No. 8 Tahun 2020), serta Landak (Mongabay Indonesia, 2019).
Di tingkat provinsi, praktik pembukaan ladang berbasis kearifan lokal juga diakui melalui Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2022 (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2022). Hasilnya terlihat: Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan penetapan wilayah adat terbanyak, yakni 55 penetapan dengan luas 740.385 hektare (GoodStats Data, 2026).
Kisah masyarakat Dayak Iban Menua Sungai Utik di Kapuas Hulu menunjukkan mengapa kerangka hukum itu penting. Sejak 1970-an mereka menolak tawaran perusahaan kayu yang menginginkan hutan mereka (Mongabay Indonesia, 2019), dan pada 2019 meraih Equator Prize dari UNDP. Namun, hutan adat seluas 9.480 hektare itu baru ditetapkan negara pada 20 Mei 2020, setelah Perda Kapuas Hulu tentang masyarakat hukum adat terbit (Mongabay Indonesia, 2020).
Jejak itu berlanjut: pada Desember 2025, Hutan Adat Hiva Aset Uheng Kareho seluas 30.700 hektare ditetapkan bagi masyarakat hukum adat Dayak Punan Uheng Kereho, juga di Kapuas Hulu (Kompas.com, 2025). Pelajarannya, perda pengakuan masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten membuka jalan bagi penetapan hutan adat, dan daerah lain di Kalimantan semestinya menirunya.
Perhutanan Sosial: Dari Izin Menjadi Daya
Di luar hutan adat, perhutanan sosial-hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan-memberi warga di dalam dan sekitar hutan akses kelola yang legal. Pemerintah mencatat akses perhutanan sosial telah mencapai sekitar 8,3 juta hektare (Kompas.com, 2026), masih jauh dari angka ideal 12,7 juta hektare. Sebagian pengamat bahkan menilai capaian efektifnya lebih rendah dan ambisinya melemah dalam tiga tahun terakhir (Afriandi, 2026).
Bukti ilmiah menunjukkan skema ini layak diperjuangkan, tetapi bukan tongkat sihir. Evaluasi terhadap skema Hutan Desa menemukan bahwa secara keseluruhan pengelolaan oleh desa berhasil mencegah deforestasi, meskipun kinerjanya makin bervariasi dan rentan pada tahun-tahun kemarau ekstrem, terutama di lahan gambut (Santika et al., 2017).
Studi lanjutan menunjukkan dampaknya terhadap konservasi dan kesejahteraan sangat bergantung pada konteks sosial dan biofisik setempat (Santika et al., 2019). Artinya, surat keputusan saja tidak cukup. Perhutanan sosial membutuhkan pendampingan, permodalan, akses pasar bagi hasil hutan bukan kayu, serta perlindungan dari klaim konsesi yang tumpang tindih.
Perhutanan sosial juga harus dijaga dari pembelokan tujuan. Rencana memanfaatkan areal perhutanan sosial untuk cadangan pangan dan energi melalui kerja sama dengan sektor perkebunan (Mongabay Indonesia, 2025), serta pemetaan sekitar 6,28 juta hektare areal perhutanan sosial untuk perdagangan karbon (Kompas.com, 2026), hanya dapat diterima bila fungsi hutan tetap utuh dan manfaatnya kembali kepada komunitas. Jika tidak, perhutanan sosial bisa berubah menjadi pintu masuk monokultur atau versi baru dari green grabbing yang dibahas sebelumnya.
Kawasan Hutan Bukan Bank Lahan
Ancaman terbesar terhadap hutan Kalimantan justru datang dari cara pandang yang memperlakukan kawasan hutan sebagai cadangan lahan untuk apa saja. Pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 20,6 juta hektare kawasan hutan untuk cadangan pangan, energi, dan air (Mongabay Indonesia, 2025).
Menteri Kehutanan menegaskan rencana itu bukan deforestasi, melainkan upaya memaksimalkan fungsi hutan (Tirto.id, 2025). Akan tetapi, kelompok masyarakat sipil seperti Forest Watch Indonesia mengingatkan bahwa deforestasi sulit dihindari karena seluruh lahan proyek berada di dalam kawasan hutan (Mongabay Indonesia, 2025).
Kalimantan sudah punya pelajaran pahit. Di Desa Tewai Baru, Gunung Mas, sekitar 1.500 hektare hutan-sebagian merupakan koridor hidup orangutan-dibuka untuk food estate singkong yang kemudian mangkrak; sejak itu banjir makin sering dengan ketinggian yang naik dari sekitar 50 sentimeter menjadi 1,5 meter (Mongabay Indonesia, 2024).
Tekanan serupa datang dari pertambangan: di Kalimantan Timur saja, sekitar 448.546 hektare hutan masuk dalam konsesi batu bara (Mongabay Indonesia, 2025), dan Taman Nasional Kutai pun digerogoti oleh izin tambang dan sawit yang beririsan dengan kawasannya (Mongabay Indonesia, 2026).
Karena itu, garis yang tegas perlu ditarik. Kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan alam tersisa harus menjadi zona tertutup bagi kegiatan yang membuka tutupan hutan, entah atas nama sawit, tambang, food estate, maupun proyek energi.
Label "proyek strategis nasional" atau "ketahanan pangan dan energi" tidak boleh menjadi karpet merah untuk pelepasan kawasan hutan. Satu-satunya perubahan yang sah di kawasan seperti ini adalah pemulihan ekosistem dan pemanfaatan lestari oleh masyarakat yang hidup di dalamnya, dengan rencana yang terbuka dan persetujuan masyarakat yang terdampak.
Apa yang Harus Dilakukan?
Sejatinya keduanya, antara sawit dan hutan tak harus dipertentangkan. Tapi wajib diatur. Dan ditaati. Karena sawit adalah mesin uang dan mencetak kesejahteraan. Hutan adalah penjaga kehidupan dan keberlanjutan. Maka, keduanya harus diatur.
Pertama, moratorium izin baru sawit di hutan alam dan gambut harus dipermanenkan dan diperluas, bukan sekadar wacana, serta disertai audit menyeluruh terhadap ribuan HGU di Kalimantan. Kedua, lahan hasil penertiban di kawasan konservasi dan lindung harus dipulihkan menjadi hutan, bukan dikelola ulang sebagai kebun negara.
Ketiga, pengakuan hutan adat dan perhutanan sosial harus dipercepat-melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat, penyederhanaan penetapan, perda pengakuan masyarakat hukum adat di setiap kabupaten seperti yang telah ditempuh sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat, pembebasan wilayah adat dari izin yang tumpang tindih, dan pendampingan setelah izin terbit-karena masyarakat adat dan komunitas lokal terbukti menjadi penjaga hutan yang paling konsisten.
Keempat, kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan alam tersisa harus dikunci dari peruntukan yang merusak, termasuk rencana cadangan pangan dan energi di kawasan hutan; setiap rencana pemanfaatan kawasan hutan wajib terbuka dan tunduk pada persetujuan masyarakat yang terdampak.
Kalimantan tidak membutuhkan pahlawan yang memilih salah satu sisi secara membabi buta. Ia membutuhkan kejujuran untuk mengakui bahwa cuan hari ini sedang dibiayai dengan utang ekologis yang akan ditagih kepada generasi berikutnya-dalam bentuk banjir, asap, krisis air, dan punahnya satwa yang tak tergantikan.
Alias, sawit boleh tetap menjadi tulang punggung ekonomi, asalkan ia tumbuh ke atas (produktivitas), bukan ke samping (ekspansi), dan selama hutan yang tersisa dijaga oleh mereka yang paling berkepentingan atasnya: masyarakat adat dan komunitas lokal yang haknya diakui negara. Jika tidak, kita akan mewariskan Kalimantan yang kaya di atas kertas neraca perdagangan, tetapi miskin di atas tanahnya dan penduduknya sendiri.
(miq/miq)