Penggeledahan Ponpes dan Proporsionalitas Kewenangan Kepolisian

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Peristiwa penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur'an (HQ) di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, telah menjadi sorotan publik. Peristiwa yang terjadi pada 27 Oktober 2026 tersebut menuai kontroversi, terutama menyangkut prosedur dan cara aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pesantren.

Persoalan ini semakin mendapat perhatian setelah Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) mengambil tindakan dengan mencopot Kapolres Sukoharjo beserta tiga anggota lainnya yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Sebagaimana diberitakan Tirto.id pada 30 Oktober 2026 dalam artikel berjudul "Kronologi Penggerebekan Ponpes di Sukoharjo & Dugaan Intimidasi", penggeledahan ponpes dimaksud merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan atas kasus pembakaran dan perusakan sebuah warung mi babi di wilayah tersebut.

Dalam perkara itu, polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, salah satunya berinisial AS, sedangkan satu orang lainnya masih buron. Dalam kaitan dengan penyelidikan tersebut, aparat kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di lingkungan Ponpes Hamalatul Qur'an. Namun, tindakan aparat justru menuai sorotan setelah muncul dugaan adanya intimidasi serta penyitaan barang tanpa disertai dokumen resmi yang dipersoalkan oleh pihak pengelola pesantren.

Persoalan tersebut semakin mendapat perhatian publik setelah Tribunnews.com pada 3 November 2026 memberitakan melalui artikel berjudul "Kronologi Penggeledahan Ponpes Sukoharjo Berujung Pencopotan Kapolres dan 3 Anggota".

Pemberitaan tersebut mengungkapkan bahwa penggeledahan bermula dari dugaan keterlibatan penghuni pesantren dalam peristiwa pembakaran warung mi babi. Namun, pelaksanaan tindakan kepolisian kemudian menjadi sorotan setelah pihak pengurus pesantren mengungkapkan kronologi kedatangan aparat hingga proses pemeriksaan terhadap sejumlah santriwati.

Berkaitan dengan kronologi pelaksanaan penggeledahan tersebut, pihak pengurus Ponpes Hamalatul Qur'an memberikan penjelasan melalui surat edaran Nomor 010/RTQ-HQ/SE/X/2026. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa aparat kepolisian mendatangi lingkungan pesantren sekitar pukul 03.20 WIB, ketika sebagian besar santriwati masih tertidur. Kedatangan sejumlah anggota Brimob dengan persenjataan lengkap bersama puluhan personel kepolisian dilaporkan menimbulkan kepanikan di lingkungan pesantren.

Kronologi ini menjadi penting untuk dicermati, bukan semata-mata dalam konteks pengungkapan tindak pidana yang sedang diselidiki, melainkan juga untuk menilai apakah tindakan aparat dalam menjalankan kewenangan penyelidikan dan penggeledahan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum serta prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kronologi yang disampaikan pengurus, sebagian santriwati yang terbangun kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kamar ustazah, karena belum mengenakan jilbab. Akan tetapi, pintu kamar tersebut disebut turut didobrak hingga hampir mengalami kerusakan.

Setelah pintu terbuka, sejumlah santriwati diklaim ditarik keluar, dibentak, bahkan ditodong dengan senjata laras panjang dalam kondisi belum mengenakan jilbab maupun pakaian sebagaimana mestinya.

Kronologi tersebut kemudian beredar luas melalui media sosial setelah diunggah oleh akun Threads Salsabilaazlf pada Jumat, 30 Oktober 2026. Unggahan tersebut meminta agar peristiwa itu mendapat perhatian publik dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Tidak hanya itu, dalam surat edaran yang sama, pengurus pesantren juga mengungkapkan adanya seorang santriwati yang berada di ruang belakang dan mengalami pemeriksaan dengan cara yang dipersoalkan. Santriwati tersebut disebut diminta tiarap, kemudian tubuhnya dibolak-balik dan wajahnya dicengkeram sambil berulang kali ditanya, "Kamu laki-laki atau perempuan?" Bahkan, ia diklaim diminta memperlihatkan rambutnya ketika senjata laras panjang diarahkan kepadanya.

Apabila kronologi tersebut benar terjadi sebagaimana disampaikan oleh pihak pengurus pesantren, tentu terdapat persoalan serius yang perlu diperiksa secara objektif, khususnya mengenai kepatutan tindakan aparat, perlindungan martabat manusia, serta penghormatan terhadap hak-hak para santriwati. Namun demikian, seluruh keterangan tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai informasi dan klaim dari pihak pengurus pesantren yang harus diuji melalui pemeriksaan secara menyeluruh.

Di sisi lain, persoalan ini juga perlu dicermati secara hati-hati dan berimbang. Jangan sampai penilaian publik yang berkembang justru mendahului proses pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang bertugas saat itu.

Hal ini penting karena tindakan penggeledahan pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas dan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum serta prinsip proporsionalitas.

Perkembangan selanjutnya sebagaimana diberitakan CNN Indonesia pada 2 November 2026 dalam artikel berjudul "Kapolres Sukoharjo & 3 Anggota Dicopot Buntut Geledah Ponpes Dini Hari", Mabes Polri telah mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatannya sebagai Kapolres Sukoharjo.

Selain itu, tiga anggota lainnya yang terlibat dalam penggeledahan tersebut juga dikenai tindakan serupa. Keputusan tersebut diambil setelah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap empat personel, yakni AKBP Andika Dharma Sena selaku Kapolres Sukoharjo, Iptu AS selaku Kasat Reserse, Ipda FA selaku Kanit Pidum, dan Ipda RAP selaku Kanit PPA.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, sebagaimana dikutip CNN Indonesia, menyampaikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan terhadap keempat personel tersebut. Mabes Polri juga menyampaikan permohonan maaf atas trauma yang dialami para santri. Sementara itu, proses hukum terkait dugaan pembakaran warung tetap berjalan secara terpisah.

Perkembangan tersebut tentu harus menjadi perhatian, bukan hanya dari perspektif penegakan hukum, tetapi juga dari sudut pandang prinsip negara hukum. Penegakan hukum tidak boleh kehilangan legitimasi hanya karena aparat penegak hukum mengabaikan batas-batas kewenangannya.

Sebaliknya, kritik terhadap tindakan aparat juga tidak boleh mengesampingkan prinsip praduga tidak bersalah dan objektivitas dalam pemeriksaan. Sebab, dalam negara hukum, bukan hanya masyarakat yang dituntut untuk tunduk pada hukum, melainkan aparat negara juga wajib mempertanggungjawabkan setiap penggunaan kewenangannya berdasarkan hukum.

Dengan demikian, persoalan penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur'an tidak seharusnya berhenti pada kontroversi pencopotan Kapolres dan tiga anggota Polri. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum tetap berada dalam koridor hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas.

Namun, penilaian terhadap tindakan tersebut juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi konkret yang dihadapi personel kepolisian ketika penggeledahan berlangsung. Sebab, pelaksanaan tugas penegakan hukum di lapangan tidak selalu berlangsung dalam situasi yang ideal, sehingga tindakan personel perlu dinilai secara utuh dengan memperhatikan konteks faktual, tingkat urgensi, dan tantangan yang dihadapi saat itu. Pada saat yang sama, pemeriksaan terhadap anggota kepolisian harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti yang memadai, bukan semata-mata didasarkan pada tekanan opini publik.

Pada akhirnya, kewibawaan kepolisian tidak semata-mata diukur dari keberhasilannya mengungkap pelaku tindak pidana, tetapi juga dari kemampuannya menjalankan kewenangan secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penerapan hukum positif tidak seharusnya dilakukan secara kaku dan formalistik, melainkan harus mempertimbangkan situasi konkret serta keadaan faktual yang melingkupi tindakan kepolisian di lapangan.

Hal ini penting agar penilaian terhadap tindakan personel tidak hanya bertumpu pada aspek prosedural, tetapi juga mempertimbangkan kewajaran dan proporsionalitas tindakan dalam menghadapi situasi yang sebenarnya. Sebab, tujuan hukum bukan sekadar mewujudkan kepastian melalui penerapan norma, melainkan juga menghadirkan keadilan.

Oleh karena itu, kepastian hukum dan keadilan harus ditempatkan secara seimbang. Dalam negara hukum, tujuan penegakan hukum memang tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menggunakan segala cara, tetapi penerapan hukum juga tidak boleh kehilangan kepekaan terhadap keadilan. Hukum harus ditegakkan, tetapi proses penegakannya pun harus senantiasa tunduk pada hukum dan berorientasi pada keadilan.

(miq/miq)