Penyadapan Presiden, Makar, dan Penyalahgunaan Wewenang
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Mengejutkan, beberapa petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, aktivis organisasi masyarakat sipil dan pihak-pihak lain.
Penyadapan ini tentu saja bukan terkait penegakan hukum, tapi mengarah pada tindakan penyadapan yang melanggar hukum (unlawful interception). Beruntung, kepolisian dapat mengungkap unlawful interception ini dan menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Penyadapan merupakan bagian dari mekanisme extraordinary dalam penegakan hukum. Penyadapan diperlukan untuk pengungkapan kasus-kasus dengan tingkat kesulitan tinggi dan kejahatan serius, misalnya korupsi, suap, terorisme, narkoba, dan tindak pidana berat lainnya.
Sepanjang dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum, maka penyadapan sah dilakukan. Akan tetapi, apabila dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme hukum, maka tindakan penyadapan masuk kategori pelanggaran hukum atau unlawful interception.
Peristiwa penyadapan ilegal yang dilakukan oleh mantan kapolri dan beberapa jenderal yang diduga dilakukan terhadap banyak pihak bahkan presiden, termasuk kategori tindakan makar, penyalahgunaan wewenang, dan melanggar HAM.
Pertama, perbuatan makar. Tindakan penyadapan ilegal terhadap presiden dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar sebagaimana diatur dalam KUHP. Bahwa tindakan ilegal tersebut dapat bertujuan supaya presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau bertujuan untuk menggulingkan presiden dengan cara-cara yang tidak sah.
Ancaman hukumannya tak tanggung-tanggung, bisa diterapkan pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun penjara. Dugaan makar ini harus didalami secara serius oleh Bareskrim Polri yang saat ini memeriksa kasus ini, sebab perbuatan makar tergolong kejahatan berat, apalagi dilakukan terhadap Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
Kedua, penyalahgunaan wewenang, sebab tindakan penyadapan tersebut dilakukan bukan atas dasar penegakan hukum dan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Ketentuan Pasal 258 KUHP menegaskan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
Ketiga, melanggar HAM. Pada dasarnya, penyadapan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi warga negara. Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Dalam perspektif HAM, tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan beberapa jenderal Kepolisian tersebut, tentu saja melanggar hak privasi dan hak komunikasi yang dijamin oleh UU No. 39/1999 tentang HAM. Tindakan unlawful interception ini tidak hanya mengancam pejabat negara, tetapi juga mengancam hak warga negara.
Selain ketiga pelanggaran hukum di atas, menarik untuk mengungkap motif dilakukannya penyadapan terhadap Presiden dan pihak-pihak lain tersebut. Ada banyak analisis soal motif ini. Mulai dari motif politik sampai pada isu keamanan negara. Namun, diantara sekian banyak motif yang bersileweran, tidak ada motif yang berkaitan dengan penegakan hukum.
Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa penyadapan ilegal ini ada kaitan dengan politik. Pada titik ini, penegak hukum perlu mengungkap apa motif di balik penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pihak-pihak lain tersebut.
Apabila memang berkaitan dengan motif politik, maka perlu ditelusuri siapa saja pihak yang memerintahkan dan pihak yang mendapat manfaat secara politik atas penyadapan ilegal ini. Pihak-pihak tersebut perlu diungkap oleh penegak hukum dan merupakan bagian dari komplotan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan makar.
Ke depan, untuk menghindari penyalahgunaan, maka penyadapan harus diatur secara komprehensif dalam undang-undang khusus. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 006/PUU- I/2003 menyatakan: "untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman, Mahkamah berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud".
Selanjutnya dalam putusan MK nomor 5/PUU-VIII/2010 ditegaskan bahwa penyadapan harus diatur dengan Undang-Undang, sebab materi muatan yang akan diatur berhubungan dengan pembatasan HAM yang merupakan materi muatan undang-undang sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi.
Saat ini pengaturan soal penyadapan belum secara rinci diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturannya masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Dan model pengaturan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya juga berbeda.
Belum ada aturan yang secara komprehensif menjadi patokan/rujukan dalam melakukan penyadapan. Hal inilah yang menjadi concern dalam jaminan HAM. Bahwa tidak adanya pengaturan terperinci soal penyadapan berpotensi melanggar HAM dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusi.
Pengaturan penyadapan harus mengakomodir dua kepentingan besar. Pertama, menjamin kepentingan perlindungan HAM, khususnya hak privasi. Kedua, menjamin kepentingan penegakan hukum dimana penyadapan dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan tertentu demi melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat supaya tidak disalahgunakan.
(miq/miq)