Listyo Cs Bisa Dikenakan Pasal Makar? Ini Penjelasan Menko Yusril
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan pemerintah menyebut adanya dugaan makar dalam kasus penyadapan terhadap kasus Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa hal ini sudah berdasarkan temuan alat bukti.
Yusril mengatakan telah ditemukan bukti yang mengindikasi tindak pidana makar, selain dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik. Meskipun Bareskrim Polri belum mengenakan pasal terkait makar kepada para tersangka.
Menurutnya pada awal penahanan tiga orang dalam kasus itu, pasal yang dikenakan masih berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik berdasarkan KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Namun seiring perkembangan penyidikan Bareskrim menemukan bukti terkait indikasi tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam pasal 191,192, dan 193 KUHP.
"Penyidikan berkembang terus, dan besoknya baru kami bisa memastikan bahwa ini ada indikasi tindak pidana makar sesuai dengan pasal 191,192,193. Jadi bukan saya, 'kok Yusril bilang hari pertama gak ada makar, hari kedua ada makar'," terangnya, saat konferensi pers, di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dia menegaskan bahwa untuk menyatakan makar diperlukan alat bukti terlebih dahulu. Sementara alat bukti yang mengarah pada dugaan makar baru ditemukan setelah penahanan dilakukan, hingga kemudian perkembangan kasus itu disampaikan ke publik bahwa dalam kasus ini juga ada indikasi tindak pidana makar.
Dalam perkembangan kasus ini pemerintah disebut berhati-hati dalam menetapkan pasal pidana. Sebabnya, lanjut Yusril, jika sejak awal penyidik langsung menetapkan dugaan makar tanpa didukung minimal dua alat bukti, keputusan itu berpotensi digugat melalui praperadilan.
"Tanpa dua alat bukti, permohonan cukup itu bisa berbalik. Kalah di praperadilan nanti. Kami ini hati-hati bekerja dan berpikir jangan sampai lakukan kesalahan," kata Yusril. "Tapi sekarang dapat dipastikan bukan sekedar penyadapan intersepsi elektronik tapi mengarah ke satu tindak pidana makar," tambahnya.
Politikus Senior Partai Bulan Bintang itu juga mengatakan bahwa, penyadapan terhadap presiden tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana penyadapan biasa. Hal ini karena presiden merupakan pemegang jabatan negara yang memiliki kedudukan tertinggi dalam konstitusional atau primus inter pares, beda dengan masyarakat sipil.
"Penyadapan presiden tidak bisa dianggap penyadapan biasa karena itu harus dicari kaitannya dengan pasal lain, yaitu pasal 191 sampai 193," katanya. "Kaitannya untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Kalau lebih beratnya lagi, membunuh presiden, ya menggulingkan pemerintahan. Tapi kita belum tahu tentang hal itu karena masih dalam tahap penyelidikan," tambahnya.
Tapi dari hasil pemeriksaan saat ini cukup untuk mengaitkan pasal makar terhadap para tersangka. Meskipun saat ini pendalaman penyelidikan masih terus dilakukan, untuk menetapkan pasal makar kepada para tersangka.
"Tentu ada alat-alat bukti permulaan untuk itu (disebut upaya makar), tapi penetapan (pasal) itu nanti diserahkan pada penyidik. Tapi rakyat mengentahui bahwa dalam penyidikan ini tidak hanya penyadapan, tapi juga terkait perbuatan makar yang diatur dalam pasal 191 sampai 193 KUHP," tuturnya.
Lebih lanjut, mantan menteri sekretaris negara 2004 - 2007 ini juga menjelaskan, pengungkapan kasus penyadapan ini bermula dari laporan di kepolisian. Kemudian dilakukan penyelidikan terkait dimana alat sadap hingga siapa yang terlibat. Lalu dari temuan itu Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan laporan kepada Prabowo.
"Presiden memberi arahan agar dilakukan penegakan hukum secara objektif sesuai norma hukum berlaku dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu," imbuhnya.
(miq/miq)