Pelemahan Rupiah dan Urgensi Penguatan Fundamental Ekonomi Nasional
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.183 per dolar AS pada 28 Oktober 2026 bukan sekadar gejolak nilai tukar, tetapi sinyal rapuhnya struktur ekonomi nasional di tengah tekanan global. Pelemahan ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan memberi tekanan besar khususnya pada belanja negara yang sensitif terhadap pergerakan kurs.
Subsidi energi dan beban utang luar negeri menjadi yang paling terdampak signifikan. Namun, respons pemerintah cenderung melihat pelemahan rupiah sebagai gejolak eksternal yang bersifat sementara. Padahal pelemahan ini telah merembet pada sektor riil dan kesejahteraan masyarakat.
Ancaman bagi perekonomian
Pelemahan rupiah menurut para ekonom merupakan hasil akumulasi berbagai tekanan secara bersamaan yang disebut perfect storm. Konflik geopolitik dan kebijakan suku bunga tinggi bank sentral The Fed mendorong penguatan terhadap dolar AS.
Kondisi tersebut memicu arus modal keluar (capital outflow) dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebab investor cenderung menjadikan dolar AS sebagai aset aman (safe haven) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Dalam konteks Indonesia, pelemahan rupiah juga memicu kecemasan baru, utamanya bagi dunia usaha dan masyarakat. Sebab struktur ekonomi masih sangat rentan terhadap gejolak eksternal, seperti ketergantungan bahan baku impor, industri manufaktur lemah, hilirisasi belum optimal, ekonomi masih berbasis komoditas hingga aliran modal asing. Fenomena ini membuat stabilitas ekonomi domestik semakin mudah terguncang.
Lonjakan biaya input produksi menjadi hal yang tidak terhindarkan, sebab 70 persen bahan baku manufaktur nasional masih didatangkan dari luar negeri. Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor makanan dan minuman, konstruksi, energi, pendidikan dan kesehatan. Dalam situasi ini, pelaku usaha akan lebih defensif, menahan ekspansi, dan mengurangi kapasitas produksi untuk menjaga likuiditas.
Masalah di atas juga memberikan efek langsung bagi masyarakat, utamanya pada kelas menengah yang rentan menghadapi kenaikan biaya hidup, terutama bahan pokok dan ketidakpastian kerja. Sebab pada umumnya porsi pengeluaran masyarakat sebesar 70 persen untuk kebutuhan pangan.
Fenomena ini akan menekan daya beli masyarakat dan UMKM sebagai mesin pertumbuhan. Implikasinya berpotensi terjadinya PHK dan memunculkan fenomena kemiskinan baru, jika tidak dikendalikan.
Keadaan ini tentu bertentangan dengan prioritas pemerintah yakni penuntasan kemiskinan ekstrim nol persen 2026. Lebih lanjut, dinamika ini juga berpotensi merembet ke layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
Di sisi lain, pelemahan rupiah juga berpotensi memperbesar pendapatan pelaku usaha yang bergerak di bidang komoditas, seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, dan gas alam. Hanya saja menurut data BPS pada kuartal I-2026 mencatat nilai ekspor hanya tumbuh 0,34 persen pada periode yang sama di tahun 2025.
Sementara nilai impor tumbuh 10,05 persen pada kuartal yang sama di tahun 2025. Artinya terjadi ketimpangan antara pertumbuhan ekspor dan impor yang berimbas pada potensi tekanan pada neraca perdagangan. Selain itu, kondisi ini juga akan memberikan tekanan pada belanja negara yang berpotensi memperbesar defisit APBN.
Kenaikan harga barang impor dapat mendorong substitusi impor dan memperkuat industri domestik, jika kapasitas produksi dalam negeri mampu merespons. Hal ini akan memicu pertumbuhan industri bahan baku domestik dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global. Dalam jangka panjang, jika impor turun, maka defisit perdagangan dapat mengecil atau tekanan pada CAD (current account deficit) akan berkurang.
Menjaga Stabilitas
Pelemahan rupiah bukan sekadar angka kurs, tetapi ancaman terhadap kesejahteraan dan pembangunan. Jika pelemahan ini tidak diantisipasi dengan serius, maka memperdalam ketimpangan sosial, kemiskinan baru, dan menghambat target pembangunan karena akan mempersempit ruang fiskal.
BI telah melakukan upaya dalam menjaga stabilitas nilai tukar yakni: intervensi pasar, operasi moneter, menaikkan tingkat suku bunga dan berbagai instrumen lainnya memang penting untuk meredam volatilitas jangka pendek. Namun, instrumen moneter memiliki keterbatasan ketika tekanan berasal dari faktor struktural dan fiskal.
Ketika defisit anggaran, ketergantungan impor, serta ketidakseimbangan neraca perdagangan masih tinggi, maka tekanan terhadap rupiah akan cenderung berulang.
Karena itu, intervensi lebih lanjut menjadi penting, di mana pemerintah dan otoritas terkait perlu menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar.
Salah satunya, memberikan insentif bagi industri bahan baku domestik dan mempercepat hilirisasi manufaktur untuk mengurangi ketergantungan impor. Kebijakan fiskal-moneter yang konsisten dan kepastian kebijakan bagi pelaku usaha dan investor juga menjadi prioritas jangka pendek di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sebab investor dan dunia usaha sangat sensitif terhadap negara yang tidak memiliki arah kebijakan jangka panjang atau "grand design" ekonomi yang jelas dan konsisten.
Selain itu, penguatan koordinasi antar-lembaga, peningkatan transparansi kebijakan, serta percepatan reformasi struktural juga penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi dalam jangka menengah. Upaya menjaga inflasi tetap terkendali, stabilitas nilai tukar, serta memperluas basis ekspor dan investasi perlu terus didorong agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan.
Dalam jangka panjang, perlu diversifikasi ekspor, sebab Indonesia masih sangat tergantung pada sektor batu bara, sawit, dan nikel. Harga komoditas ini sangat fluktuatif, sehingga ke depan perlu dorongan ekspor teknologi dan produk bernilai tambah tinggi. Penguatan ketahanan pangan dan energi terbarukan juga krusial, sebab sektor ini paling cepat memicu inflasi saat rupiah melemah.
(miq/miq)