Membaca Kondisi Terkini Perekonomian Indonesia
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Belakangan ini percakapan tentang ekonomi Indonesia terdengar semakin muram. Rupiah masih lemah, harga energi tinggi, biaya pembiayaan belum murah, PHK menjadi pembicaraan, sementara kasus korupsi besar terus menggerus kepercayaan publik.
Di media sosial, kesimpulannya bahkan lebih cepat: ekonomi Indonesia sedang menuju krisis. Benarkah demikian? Barangkali kita perlu membedakan antara ekonomi yang sedang menghadapi tekanan dan ekonomi yang benar-benar masuk ke krisis sistemik.
Sosok dua ekonom yang banyak mempelajari krisis, Milton Friedman dan Ben Bernanke, memberikan cara yang cukup sederhana untuk melihat perbedaannya. Friedman, ekonom University of Chicago dan penerima Nobel Ekonomi 1976, bersama Anna Schwartz mempelajari Depresi Besar Amerika.
Salah satu pelajaran pentingnya adalah sebuah guncangan tidak otomatis menjadi depresi. Masalah menjadi jauh lebih berat ketika kesalahan kebijakan moneter dan gangguan perbankan memperbesar guncangan tersebut.
Bernanke kemudian melengkapi penjelasan itu. Mantan Gubernur Bank Sentral AS dan penerima Nobel Ekonomi 2022 tersebut menunjukkan bahwa krisis bukan hanya persoalan jumlah uang. Yang sangat menentukan adalah apakah mesin kredit masih bekerja.
Ketika bank mulai enggan memberikan kredit, perusahaan kesulitan memperoleh pembiayaan. Investasi ditunda, produksi melemah, perekrutan berkurang, konsumsi melambat, dan tekanan sektor keuangan akhirnya masuk ke ekonomi sehari-hari.
Dengan kacamata Friedman dan Bernanke, kondisi Indonesia saat ini belum menunjukkan pola seperti itu. Data pasar sampai akhir Agustus memang memperlihatkan tekanan. Rupiah masih berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS dan yield SBN 10 tahun sekitar 7%. Namun IHSG berada di sekitar 6.500 dan CDS Indonesia sekitar 84 basis poin.
Angka-angka tersebut tentu tidak berarti semua persoalan selesai. Biaya modal masih tinggi. Ketidakpastian global besar. Harga energi tetap perlu diawasi. Tetapi sistem keuangan belum berhenti bekerja. Pasar obligasi masih berfungsi, perbankan tetap menjalankan fungsi intermediasi, dan pemerintah masih memiliki akses terhadap pembiayaan.
Karena itu pertanyaan yang lebih berguna bukan, "Apakah ekonomi Indonesia akan runtuh?", melainkan "Apakah tekanan sekarang sedang dikelola dengan baik, atau perlahan mulai masuk ke sektor riil?"
Di sinilah kualitas kebijakan menjadi penting. Korupsi bukan hanya persoalan hukum dan moral. Jika modal mengalir ke proyek yang kurang produktif, biaya transaksi meningkat, dan kepastian usaha menurun, return investasi ikut turun.
Birokrasi yang rumit juga mempunyai harga. Kebijakan yang sering berubah mempunyai harga. Ketidakpastian mempunyai harga. Pada akhirnya semua itu dapat muncul dalam rupiah, yield obligasi, premi risiko, kredit perbankan, investasi, dan lapangan kerja.
Karena itu saya justru lebih khawatir ketika mendengar pengusaha mengatakan, "Saya tunda investasi dulu," daripada ketika IHSG turun beberapa persen dalam sehari. Saya juga akan lebih waspada jika bank mulai enggan membiayai perusahaan yang sebenarnya sehat.
Sebab di situlah pelajaran Bernanke menjadi relevan: masalah finansial mulai berubah menjadi masalah ekonomi riil. Indonesia hari ini belum berada di sana. Tetapi itu bukan alasan untuk merasa nyaman.
Friedman mengajarkan pentingnya menjaga stabilitas moneter. Bernanke mengingatkan pentingnya menjaga mesin kredit tetap bekerja. Tantangan Indonesia sekarang adalah memastikan keduanya tetap berjalan, sambil menjaga satu hal yang semakin mahal nilainya: kepercayaan.
Jadi kita tidak perlu terlalu cepat mengatakan Indonesia akan hancur. Namun kita juga tidak boleh terlalu cepat mengatakan semuanya baik-baik saja. Yang harus dijaga adalah agar uang tetap mengalir, kredit tetap bergerak, investasi tetap terjadi, dan masyarakat masih percaya bahwa masa depan layak untuk dibiayai.
(miq/miq)