Ekonomi Tumbuh, Mengapa Rumah Tangga Masih Tertekan?
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pertumbuhan ekonomi semestinya memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya beli, dan memberi keluarga ruang untuk merencanakan masa depan. Angka pertumbuhan yang baik belum cukup apabila hasilnya belum terasa merata dalam kehidupan sehari-hari.
Ada dua kenyataan yang berjalan beriringan dalam perekonomian Indonesia. Di satu sisi, angka pertumbuhan menunjukkan kinerja yang relatif kuat. Di sisi lain, banyak keluarga masih harus berhitung cermat untuk memenuhi kebutuhan bulanan, membiayai pendidikan anak, membayar cicilan, dan menyiapkan tabungan.
Bagi sebagian keluarga, persoalan bahkan belum sampai pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan, tetapi bagaimana menjaga agar pengeluaran tidak melampaui pendapatan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Sepanjang semester pertama, pertumbuhan mencapai 5,45 persen.
Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,06 persen pada triwulan yang sama. Angka-angka ini menunjukkan kegiatan ekonomi tetap bergerak dan belanja masyarakat masih menjadi salah satu penopangnya. Namun, pertumbuhan agregat belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana kemampuan setiap keluarga memenuhi kebutuhan hidupnya.
Angka dan Pengalaman
Produk domestik bruto mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian. Ia penting untuk membaca arah ekonomi nasional, tetapi bukan cermin utuh keadaan setiap rumah tangga. Pertumbuhan dapat meningkat bersamaan dengan tekanan biaya hidup, ketimpangan kesempatan kerja, atau pendapatan yang belum memadai bagi kelompok tertentu.
Inflasi September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan dan 0,30 persen secara bulanan. Inflasi tahunan memang menggambarkan perubahan harga dibandingkan September tahun sebelumnya, bukan kenaikan harga semua barang dalam besaran yang sama.
Akan tetapi, angka nasional itu tidak menghapus kenyataan bahwa pengeluaran keluarga sangat dipengaruhi komposisi belanja mereka. Keluarga berpendapatan rendah, misalnya, memiliki ruang yang lebih sempit untuk menyesuaikan pengeluaran ketika harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi meningkat.
Karena itu, menyebut daya beli tetap kuat hanya dengan merujuk pertumbuhan konsumsi perlu dilakukan secara hati-hati. Konsumsi yang meningkat tidak selalu berarti semua keluarga semakin sejahtera.
Ada keluarga yang berbelanja lebih banyak karena pendapatannya bertambah. Ada pula yang mempertahankan pengeluaran dengan mengurangi tabungan, menggunakan pinjaman, atau menunda kebutuhan lain. Data agregat belum cukup untuk membedakan seluruh keadaan tersebut.
Gelar dan Pekerjaan
Tekanan rumah tangga juga terlihat dalam persoalan ketenagakerjaan. Bagi banyak keluarga, pendidikan tinggi merupakan investasi panjang dengan harapan anak memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan hidup mandiri.
Harapan itu menjadi beban ketika kelulusan tidak segera diikuti kesempatan kerja. Data BPS mencatat 1.010.652 penganggur berpendidikan universitas pada Februari 2025. Pada Agustus 2025, jumlahnya mencapai 904.440 orang, dari total 7.461.507 penganggur terbuka.
Pada Agustus tahun itu, tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas tercatat 5,39 persen. Angka tersebut tidak berarti pendidikan tinggi kehilangan manfaat, tetapi memperlihatkan bahwa ijazah tidak otomatis menjamin akses ke pekerjaan.
Pengangguran lulusan perguruan tinggi tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada kampus. Ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri perlu dibenahi melalui kurikulum yang adaptif, pengalaman kerja, pelatihan, dan hubungan yang lebih baik antara dunia pendidikan dan dunia usaha.
Namun, perbaikan pendidikan saja tidak cukup apabila perekonomian belum menyediakan pekerjaan produktif dalam jumlah yang memadai. Di balik statistik itu ada keluarga yang terus membiayai kebutuhan anak setelah wisuda, sementara lulusan menunda kemandirian finansial dan pembentukan tabungan.
Investasi pendidikan yang semestinya memperluas mobilitas sosial dapat berubah menjadi masa tunggu yang panjang. Pemerintah perlu memastikan bahwa strategi pertumbuhan, kebijakan industri, dan investasi benar-benar memperbesar kesempatan kerja yang layak, bukan hanya meningkatkan angka produksi.
Ketimpangan yang Terlihat
Gambaran kesejahteraan juga perlu dibaca melalui distribusi pendapatan dan pengeluaran. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Jumlah ini menurun dibandingkan September 2025, sebuah perkembangan yang patut dicatat.
Namun, pada periode yang sama, rasio Gini pengeluaran naik dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Porsi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah tercatat 19,22 persen.
Data tersebut tidak berarti seluruh keluarga mengalami penurunan kesejahteraan. Kemiskinan yang menurun menunjukkan kemajuan, sedangkan kenaikan rasio Gini mengingatkan bahwa distribusi pengeluaran masih menghadapi tantangan. Pertumbuhan dan pemerataan bukan dua agenda yang harus dipertentangkan. Keduanya menentukan apakah kemajuan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
Ukuran Kesejahteraan
Pemerintah tentu membutuhkan angka pertumbuhan untuk menyusun kebijakan dan menilai kinerja ekonomi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak semestinya berhenti pada angka itu.
Pertumbuhan perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan dengan upah memadai, perlindungan sosial yang tepat sasaran, akses pendidikan yang membuka kesempatan, serta harga kebutuhan dasar yang tidak menggerus penghasilan keluarga.
Evaluasi kebijakan ekonomi juga perlu lebih peka terhadap kualitas pekerjaan, perubahan pendapatan riil, beban pengeluaran rumah tangga, dan distribusi manfaat pertumbuhan. Program pemerintah layak dinilai dari dampaknya terhadap kehidupan warga, bukan hanya dari besarnya anggaran atau luasnya kegiatan yang dijalankan.
Ekonomi yang tumbuh merupakan modal penting bagi kesejahteraan. Akan tetapi, bagi sebuah keluarga, keberhasilan itu terasa ketika pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa terus-menerus berutang, ketika anak yang lulus kuliah memperoleh pekerjaan, dan ketika masih ada uang yang dapat disisihkan untuk masa depan.
Lebih jauh, pertumbuhan 5 persen lebih patut diapresiasi, tetapi tidak perlu membuat pemerintah berpuas diri. Ukuran paling dekat dari kemajuan ekonomi adalah kemampuan warga menjalani hidup dengan lebih aman dan bermartabat.
Ketika angka nasional membaik sementara banyak keluarga masih bergulat dengan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, memberi catatan yang serius bahwa pekerjaan rumah pembangunan belum selesai.
(miq/miq)