Anak Muda & Krisis Masa Depan: Kuliah Tinggi, Pekerjaan Makin Sulit
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Ada paradoks yang menghantui Indonesia hari ini. Angka pertumbuhan ekonomi kita terlihat solid 5,11% sepanjang tahun 2025, ditopang investasi yang naik 12,66 % dan ekspor yang tumbuh 7,03 %. PDB berdasarkan paritas daya beli menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-8 dunia.
Di atas kertas, negeri ini sedang "tumbuh". Namun di lapangan, di gang-gang sempit perkotaan, di kos-kosan sempit anak muda, di antrean panjang job fair yang tak pernah sepi pertumbuhan itu terasa seperti angka yang tak pernah sampai ke kantong. Inilah krisis yang paling senyap: pertumbuhan ekonomi yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan generasi mudanya.
Sarjana yang Menganggur, Ijazah yang Tak Lagi Menjamin
Pada tahun 2025, sebanyak 1,01 juta lulusan perguruan tinggi tercatat menganggur dari total 7,28 juta pengangguran nasional. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cerita tentang ribuan anak muda yang menghabiskan empat tahun kuliah, menggeluti puluhan mata kuliah, membayar uang semester yang tak murah, lalu berakhir dengan ijazah di tangan dan ketidakpastian di depan mata.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Fauzan, mengakui bahwa kampus belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan "punya ijazah, tapi kompetensinya tidak cukup untuk membedah problematika yang ada di sekitarnya". Di mata industri, mereka bukan "siap bekerja" melainkan "siap dilatih". Pendidikan tinggi kita masih menggunakan "langgam lama", sementara dinamika zaman telah bergerak jauh.
Yang lebih pahit: banyak lulusan sarjana akhirnya memilih bekerja di sektor informal menjadi sopir, asisten rumah tangga, atau penjaga keamanan hanya untuk bertahan hidup. Ijazah yang dulu dianggap tiket menuju kelas menengah kini justru menjadi pengingat akan janji yang tak ditepati.
Kelas Menengah yang Rapuh, Daya Beli yang Terkikis
Kelas menengah Indonesia tulang punggung konsumsi nasional, penyumbang 81,5 persen dari total konsumsi rumah tangga sedang mengalami erosi yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, jumlah mereka mencapai 57,3 juta orang. Pada tahun 2025, tinggal 46,7 juta. Bank Dunia bahkan mencatat penyusutan yang lebih tajam: dari proporsi yang signifikan menjadi hanya sekitar 7 persen.
Survei Litbang Kompas mengungkap realitas getir: sekitar enam dari sepuluh responden kelas menengah memiliki penghasilan yang pas-pasan, dan 62 persen dari kelas menengah bawah tidak memiliki tabungan ataupun dana darurat. Mereka hidup dalam "survival mode" gaji habis untuk kos, transportasi, makan, dan tagihan, tanpa sisa untuk menabung, apalagi berinvestasi.
Ini bukan sekadar soal gaya hidup. Ini soal struktural. Ketika daya beli tergerus, konsumsi melemah, dan pertumbuhan ekonomi kehilangan salah satu pendorong utamanya. Lingkaran setan ini berputar: pekerjaan sulit, pendapatan rendah, daya beli lemah, dan pada akhirnya pertumbuhan yang tidak inklusif.
Biaya Hidup yang Tak Sebanding dengan Upah
Di DKI Jakarta, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada 2025 mencapai Rp5,9 juta per bulan. UMP Jakarta 2025 hanya Rp5,39 juta. Selisihnya memang terlihat kecil, tetapi bagi pekerja yang harus menanggung biaya transportasi, makan, dan tempat tinggal di kota yang sama, selisih itu adalah jurang antara hidup layak dan sekadar bertahan.
Yang lebih memprihatinkan: survei BPS dan sejumlah lembaga menunjukkan biaya hidup rata-rata rumah tangga di Jakarta mencapai sekitar Rp14,8 juta per bulan. Angka ini jauh di atas UMP mana pun. Artinya, satu upah minimum tidak cukup untuk menghidupi satu rumah tangga. Keluarga muda harus bekerja berdua, atau berutang, atau menekan pengeluaran hingga batas yang tidak lagi sehat.
Sementara itu, ketimpangan tetap lebar. Gini Ratio nasional pada September 2025 tercatat 0,363, dengan ketimpangan perkotaan mencapai 0,383. Di DKI Jakarta dan Jawa Barat, angka ketimpangan perkotaan bahkan menembus 0,441 dan 0,426. Jurang antara si kaya dan si miskin tidak hanya tetap ada ia menganga.
AI dan Bonus Demografi: Peluang atau Bencana?
Di tengah semua ini, dua kekuatan besar sedang bergerak: kecerdasan buatan dan bonus demografi. World Economic Forum memperkirakan 23 juta pekerjaan tradisional di Indonesia berpotensi hilang akibat otomatisasi pada tahun 2030.
Tugas-tugas rutin administrasi, layanan pelanggan, operasional manufaktur rentan digantikan oleh sistem AI yang bekerja tanpa henti. Bagi lulusan baru, dampaknya langsung terasa: peran junior yang dulu menjadi tangga karier kini banyak yang telah diambil alih oleh otomatisasi. Di sisi lain, pemerintah dan sejumlah pihak optimistis bahwa AI akan menciptakan 90 juta pekerjaan baru. Namun optimisme ini perlu diuji dengan kritis.
Pekerjaan baru tersebut menuntut keterampilan digital yang tinggi sementara 65% pekerjaan pada tahun 2030 diperkirakan membutuhkan keahlian AI, Indonesia masih terkendala infrastruktur digital yang tidak merata dan akses pendidikan teknologi yang terbatas. Tanpa intervensi serius, AI bukan hanya menggantikan pekerjaan, tetapi juga memperlebar ketimpangan antara mereka yang punya akses dan mereka yang tidak.
Sementara itu, bonus demografi terus berpacu dengan waktu. Hasil Supas 2025 menunjukkan angka kelahiran Indonesia semakin mendekati replacement level, dan proporsi lansia sudah melampaui 10 %. Rasio ketergantungan mencapai 45,05 masih dalam rentang ideal, tetapi mendekati batas.
Angka NEET (tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti pelatihan) pada usia 15-24 tahun masih 19,44 persen. Artinya, hampir satu dari lima anak muda tidak terserap dalam aktivitas pembangunan ekonomi.
Bonus demografi bukan berkah otomatis. Tanpa pendidikan yang relevan dan lapangan kerja yang memadai, bonus itu bisa berubah menjadi bencana sosial. Indonesia memiliki jendela waktu yang sempit untuk memanfaatkannya dan jendela itu sedang menutup.
Kritik Sosial-Politik: Ketika Suara Muda Dibungkam
Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah ketika anak muda mencoba bersuara, mereka justru dihadapkan pada tembok represi. Kontras mencatat sepanjang Juli 2024-Juli 2025 terjadi 89 pelanggaran terhadap kebebasan sipil, termasuk 42 pembubaran aksi massa. Dalam rentang 25 Agustus-2 September 2025, 3.337 orang ditangkap polisi pasca-gelombang demonstrasi di puluhan kota, dengan 33 di antaranya mengalami penghilangan paksa jangka pendek.
Ruang berekspresi menyempit. Indeks Demokrasi The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia di posisi ke-59 pada 2024, turun dari peringkat ke-56 pada 2023, dengan skor 6,44. Penurunan itu dipicu oleh fungsi pemerintahan yang tidak efektif, partisipasi politik yang melemah, dan kebebasan sipil yang merosot.
Survei terhadap 2.400 responden di 34 provinsi dari 2019 hingga 2025 menemukan bahwa upaya negara mengelola perbedaan pendapat secara top-down justru memicu lonjakan sinisme digital yang signifikan (beta = 0,48, p < 0,001). Defisit kepercayaan terhadap institusi politik telah mendalam 32 persen sejak 2019. Anak muda tidak lagi percaya pada janji-janji demokrasi yang tidak terwujud.
Makna Kesejahteraan yang Harus Didefinisikan Ulang
Selama ini, kesejahteraan diukur dengan angka pertumbuhan ekonomi, PDB, atau indeks pembangunan manusia. Tetapi bagi anak muda yang menghabiskan separuh gajinya untuk kos, yang tidak bisa menabung, yang melihat teman-temannya beremigrasi ke luar negeri demi pekerjaan yang layak kesejahteraan adalah sesuatu yang jauh lebih konkret.
Survei menunjukkan bahwa 34 % Gen Z dan 33 % milenial menempatkan stabilitas ekonomi sebagai prioritas teratas, bahkan di atas makna kerja atau kontribusi sosial. Ini bukan generasi yang materialistis. Ini generasi yang lelah berjuang dalam ketidakpastian dan hanya ingin hidup tanpa cemas.
Kesejahteraan sejati bukan hanya tentang seberapa besar PDB kita, tetapi tentang apakah seorang lulusan sarjana bisa mendapat pekerjaan yang layak, apakah seorang pekerja bisa menghidupi keluarganya dengan satu upah, apakah seorang anak muda bisa merencanakan masa depan tanpa dibayangi utang dan ketidakpastian.
Jalan yang Harus Ditempuh
Kritik tanpa solusi adalah keluhan. Maka izinkan saya menawarkan beberapa hal yang bisa dilakukan bukan sebagai janji manis, tetapi sebagai langkah konkret.
Pertama, reformasi pendidikan tinggi yang benar-benar terhubung dengan industri. Kampus tidak bisa lagi menjadi menara gading yang mengajarkan teori-teori usang. Center of Excellence yang dirancang bersama industri, seperti yang didorong Wamendiktisaintek, perlu diperluas dan diintegrasikan ke dalam kurikulum inti.
Kedua, kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi, bukan sekadar menyerap. Program magang nasional yang telah menyerap 102.696 peserta pada 2025 adalah langkah awal yang baik, tetapi tanpa jalur jelas menuju pekerjaan tetap, program ini berisiko hanya menjadi tambal sulam. Perlu insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan lulusan baru secara permanen, bukan hanya sebagai tenaga magang murah.
Ketiga, jaring pengaman sosial untuk kelas menengah yang rapuh. Selama ini perlindungan sosial lebih fokus pada kelompok miskin. Padahal, kelas menengah bawah adalah kelompok yang paling rentan jatuh miskin ketika guncangan ekonomi datang. Diperlukan skema asuransi pekerjaan, bantuan perumahan, dan akses kredit yang lebih inklusif.
Keempat, investasi masif dalam keterampilan digital. Digital Talent Scholarship yang melatih 100 ribu talenta adalah langkah baik, tetapi skalanya masih jauh dari cukup. Jika kita ingin memanfaatkan bonus demografi, pelatihan AI dan data science harus menjangkau jutaan anak muda, bukan hanya ratusan ribu.
Kelima, jaminan kebebasan sipil dan ruang partisipasi. Anak muda yang tidak bisa bersuara adalah anak muda yang tidak bisa berkontribusi pada solusi. Membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan generasi muda bukan hanya soal demokrasi, tetapi soal kualitas kebijakan itu sendiri.
Generasi yang Menolak Menyerah
Kita sering mendengar bahwa anak muda adalah "harapan bangsa". Tetapi harapan tidak bisa dibiarkan menggantung tanpa dukungan konkret. Generasi ini tidak menolak bekerja keras. Mereka hanya menolak bekerja keras tanpa hasil. Mereka tidak menolak kuliah tinggi. Mereka hanya menolak ijazah yang tidak berarti.
Krisis masa depan yang dihadapi anak muda Indonesia hari ini bukan krisis individu. Ini krisis struktural yang membutuhkan respons kebijakan yang berani dan terukur. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, pendidikan yang tidak relevan, pasar kerja yang tidak ramah lulusan baru, ketimpangan yang melebar, dan ruang sipil yang menyempit semua ini adalah persoalan yang saling terkait dan tidak bisa diselesaikan dengan narasi optimistis semata.
Kesejahteraan sejati adalah ketika seorang anak muda bisa bermimpi tanpa cemas, bekerja tanpa putus asa, dan hidup tanpa takut akan masa depan. Selama itu belum terwujud, selama itu pula pertumbuhan ekonomi hanyalah angka dan anak muda Indonesia berhak menuntut lebih dari sekadar angka.
(miq/miq)