Bertahan di Tengah Squeeze BBM, Pangan, dan Suku Bunga
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Tekanan terhadap saku masyarakat datang lagi secara simultan. Kenaikan harga BBM nonsubsidi, harga pangan, dan tren kenaikan suku bunga acuan menciptakan compounding effect bagi rumah tangga dan dunia usaha (CNBC Indonesia, 10/6/2026). Dalam lanskap makroekonomi, fenomena ini melahirkan kondisi triple squeeze: tekanan simultan yang menggerus purchasing power, mengerek cost of production, dan mempermahal cost of fund.
Kondisi ini tidak bisa dianggap remeh sebagai siklus musiman. Konsumsi rumah tangga merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Data BPS kuartal pertama 2026 secara ajeg menunjukkan; konsumsi domestik menyumbang lebih dari 53 persen terhadap PDB. Saat daya beli turun, efek dominonya akan langsung memukul profitabilitas dunia usaha akibat jebloknya domestic demand.
Ekonom Mohammad Faisal (2024) sudah mengingatkan; pelemahan daya beli kelas menengah merupakan ancaman sistemik bagi target pertumbuhan ekonomi. Sebagai penggerak utama roda konsumsi nasional, ketika mulai menahan belanja akibat cost of living crisis, perlambatan ekonomi makro menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Secara teoretis, kenaikan harga BBM nonsubsidi memicu multiplier effect. Kenaikan ongkos transportasi dan distribusi langsung mentransmisikan tekanan harga ke barang konsumsi. Inilah cost-push inflation; inflasi yang dipicu oleh lonjakan harga di sisi hulu produksi.
Kondisi ini diperparah oleh komoditas pangan strategis yang rentan mengalami volatilitas akibat disrupsi rantai pasok. Di sisi lain, kenaikan BI-Rate untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah berdampak pada kenaikan suku bunga perbankan.
Joseph E. Stiglitz (2010), menjelaskan; kombinasi dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan tingginya biaya pembiayaan akan selalu memukul kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan rendah secara paling agresif.
Strategi Survival: Adaptasi Mikro dan Korporasi
Menghadapi tekanan berlapis ini, kita dipaksa mengubah strategi demi mempertahankan solvabilitas. Pada level rumah tangga, kemampuan beradaptasi menjadi jangkar utama.
Penelitian Irmayanti dan Santosa (2025), menemukan bahwa strategi paling efektif dalam meredam tekanan inflasi adalah dengan melakukan rasionalisasi pola konsumsi, diversifikasi sumber pendapatan, memperkuat bantalan likuiditas, serta memangkas pos pengeluaran non-prioritas. Saat suku bunga tinggi, menekan utang konsumtif yang memiliki floating rate menjadi langkah krusial menyelamatkan arus kas keluarga.
Tantangan di sektor dunia usaha pun tidak kalah menantang. Menurut Mohammad Faisal (2024), ketika daya beli melambat sedangkan biaya produksi naik, korporasi harus mengalihkan fokus dari ekspansi agresif menuju pengetatan efisiensi dan optimalisasi pasar yang ada. Menurut Michael Porter (1985), ketahanan korporasi di masa krisis sangat ditentukan oleh kemampuannya melakukan efisiensi biaya tanpa mengorbankan inovasi nilai.
Penelitian Annazwa dan Faradila (2025) terhadap pelaku usaha menunjukkan bahwa digitalisasi operasional, diversifikasi produk, efisiensi rantai pasok, dan kolaborasi bisnis merupakan klaster strategi yang paling efektif dalam mengungkit daya tahan usaha.
Ini diperkuat riset Yuli Soesetio dkk. (2024) yang membuktikan bahwa inovasi dan kapabilitas adaptasi pasar berpengaruh positif signifikan terhadap daya saing usaha di tengah turbulensi ekonomi. Lebih spesifik, penelitian Hamzah dkk (2024) mengonfirmasi bahwa transformasi digital mampu memangkas biaya operasional sekaligus memperluas jangkauan pasar secara instan. Maknanya, korporasi tidak bisa sekadar cost cutting, tetapi harus melakukan transformasi operasional secara fundamental.
Perlunya Perlindungan Sektoral dan Sinergi Kebijakan
Dalam kondisi triple squeeze ini, pemerintah harus mengambil peran sebagai stabilizer; Pertama, secepatnya stabilisasikan harga pangan pokok. Menurut Amartya Sen (1981), krisis pangan sering kali bukan disebabkan oleh food availability, tetapi akibat rapuhnya aksesibilitas dan entitlement failure. Karena itu, pembenahan tata niaga logistik dan pengawasan rantai pasok harus diprioritaskan.
Kedua, memberikan insentif strategis bagi sektor padat karya dan UMKM. Subsidi bunga kredit produktif dan relaksasi pajak, bukan menaikkan, menjadi penting agar sektor riil tidak melakukan efisiensi ekstrem berupa PHK massal. Infrastruktur logistik harus diperbaiki, karena biaya logistik yang mahal berkontribusi besar terhadap pembentukan inflasi daerah.
Ekonom Teuku Riefky (2024), mengingatkan bahwa penguatan kelas menengah, peningkatan daya saing industri, dan penciptaan lapangan kerja produktif merupakan prasyarat mutlak agar Indonesia tidak terjebak dalam perangkap middle-income trap.
Selama ini, kebijakan ekonomi kita masih sering terjebak dalam pola reaktif, merespons setelah gejolak harga terjadi di pasar. Sudah saatnya membangun early warning system berbasis data komoditas yang terintegrasi. Selain itu, perhatian kebijakan harus diperluas. Jika kelompok miskin dilindungi oleh bantuan sosial, kelas menengah yang menjadi motor konsumsi justru sering kali terabaikan dari jaring pengaman ekonomi.
Laporan Bank Dunia (2020) menggarisbawahi bahwa kelas menengah adalah mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menjaga mobilitas ekonomi kelompok ini melalui kepastian lapangan kerja berkualitas dan stabilitas inflasi adalah kunci utama.
Keberhasilan kita keluar dari himpitan triple squeeze ini tidak bisa hanya bersandar pada efisiensi dunia usaha atau penghematan masyarakat, tetapi juga harus ada keteladanan pemimpin untuk berhemat. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang antisipatif, presisi, dan berpihak pada daya beli riil adalah satu-satunya cara agar fondasi ekonomi tetap kokoh dan berkelanjutan.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google