Kota Besar dan Kelas Menengah yang Lelah
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Di kota besar seperti Jakarta, gaji tetap semakin tidak identik dengan rasa aman, terutama ketika biaya hidup meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Ketidakstabilan ekonomi yang berulang membuat banyak pekerja kelas menengah hidup dalam tekanan untuk terus bertahan.
Menurut World Bank, kelas menengah di Indonesia didefinisikan sebagai kelompok dengan pengeluaran Rp1,2 juta hingga Rp6,0 juta per kapita per bulan. Di Jakarta, kelompok ini mencakup mayoritas penduduk perkotaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebanyak 89,85 persen penduduk Jakarta pada 2024 tergolong kelas menengah. Namun, besarnya proporsi tersebut tidak serta-merta mencerminkan tingkat keamanan ekonomi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara status kelas menengah secara statistik dan pengalaman ekonomi yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Opini bahwa bekerja di kota besar dapat memberikan pendapatan yang lebih besar dan menjanjikan perubahan hidup yang lebih baik masih banyak dipercaya. Namun realita memang tidak seindah dongeng yang sering dibacakan orang tua sebelum tidur.
Jakarta tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai pusat tekanan biaya hidup yang terus meningkat. Setiap bulannya, kelas menengah menghadapi tantangan kenaikan inflasi yang konsisten. Tekanan tersebut paling nyata tercermin dari kenaikan harga kebutuhan dasar yang dihadapi kelas menengah setiap bulan, di mana makanan dan minuman sebagai kebutuhan pokok masih menjadi kontributor utama inflasi.
Dominasi pengeluaran warga Jakarta untuk kelompok bukan makanan juga menjadi problematika tambahan yang kerap menambah beban untuk alokasi rumah tangga, seperti misalnya pengeluaran untuk transportasi. Kendaraan bermotor sebagai moda mobilitas utama warga Jakarta juga mengalami kenaikan biaya setiap bulannya, baik dari sisi tarif angkutan umum maupun biaya operasional kendaraan pribadi.
Bagi pekerja perkotaan, mobilitas bukanlah pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan akses ke tempat kerja, pendidikan, dan layanan publik. Kenaikan biaya pada transportasi memberikan efek berganda kepada konsumsi masyarakat di mana hal ini dapat mempersempit ruang konsumsi dan tabungan.
Biaya transportasi yang terus menaik umumnya didorong dari harga bensin yang terus meningkat sebagaimana bensin merupakan komponen terpenting untuk kendaraan bermotor, sehingga komponen tarif lainnya seperti angkutan umum juga terpengaruh.
Kenaikan tarif angkutan umum dipicu oleh meningkatnya biaya operasional dan keterbatasan subsidi, sehingga penyesuaian tarif diberlakukan untuk menutup biaya tersebut. TransJakarta sebagai angkutan umum massal berbasis bus menjadi tulang punggung mobilitas harian warga Jakarta, terutama bagi kelompok pekerja yang bergantung pada transportasi publik.
Selama ini, Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan subsidi tarif TransJakarta hingga Rp9.700 per tiket, sehingga harga yang perlu dibayarkan penumpang hanya sebesar Rp3.500 per tiket. Besarnya subsidi ini menunjukkan tarif TransJakarta bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah daerah, dan setiap penyesuaian kebijakan akan berpotensi langsung memengaruhi biaya mobilitas harian rumah tangga kelas menengah.
Di Jakarta, jarak antara tempat tinggal dengan aktivitas harian menjadi dilema tersendiri yang dipengaruhi oleh keterjangkauan harga hunian di pusat kota. Tidak hanya finansial, kelas menengah perkotaan juga menanggung opportunity cost lainnya, yaitu waktu, energi dan produktivitas.
Bagi kelas menengah, waktu tempuh perjalanan yang lama menambah akumulasi beban yang ditanggung dan menjadi biaya tak kasat mata. Dalam konteks ini, waktu yang habis di perjalanan mengurangi kesempatan untuk aktivitas produktif maupun pemulihan kualitas hidup.
Pada praktiknya, beban ini bekerja layaknya pengurangan pendapatan riil, meskipun gaji nominal tidak berubah. Dengan demikian, inflasi transportasi bukan hanya sekedar kenaikan harga saja, melainkan juga mekanisme yang secara perlahan menggerus kapasitas ekonomi kelas menengah.
Tidak hanya itu, tekanan inflasi juga datang dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang mencakup kebutuhan dasar perawatan diri hingga jasa penitipan anak. Kelompok pengeluaran ini sering dianggap sebagai kenaikan gaya hidup, tetapi kelas menengah di kota besar melihat bahwa pengeluaran ini mencerminkan kebutuhan untuk tetap produktif dan sebagai bentuk upgrade diri agar bisa lebih diterima oleh lingkungan sosial dan pekerjaan.
Berbeda dengan pangan atau transportasi, inflasi pada perawatan pribadi cenderung naik perlahan namun berlangsung terus-menerus, sehingga dampaknya sering luput dari perhatian. Akibatnya, ruang konsumsi dan tabungan kelas menengah semakin menyempit, meskipun nominal pendapatannya terlihat stabil.
Stabilitas pendapatan tidak selalu diikuti oleh stabilitas risiko, akhirnya membuat kelas menengah semakin tergerus. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang meningkat tidak serta-merta menandakan peningkatan kesejahteraan. Bayang-bayang peningkatan pengeluaran justru memberikan ancaman bagi kelas menengah untuk tetap bertahan. Pendapatan yang habis untuk bertahan hidup.
Struktur pengeluaran rumah tangga semakin menyempitkan ruang menabung dan investasi, sehingga tidak mencukupi untuk membangun aset jangka panjang seperti rumah, dana pensiun, maupun investasi keuangan lainnya. Tekanan ini paling kuat dirasakan oleh Gen Z yang perannya semakin signifikan di pasar kerja.
Di era sekarang, memiliki rumah hanya menjadi wishlist atau daftar keinginan semata karena seiring semakin meningkatnya harga rumah di perkotaan. Data kepemilikan rumah yang dirilis oleh BPS menyebutkan bahwa proporsi penduduk Provinsi Jakarta yang memiliki rumah dengan status "milik sendiri" masih tergolong rendah dibandingkan provinsi lainnya, yaitu hanya sekitar 54,44 persen.
Kondisi ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang dirilis oleh Bank Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun harga properti residensial terus meningkat, laju kenaikannya tertahan akibat terbatasnya daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.
Perlambatan ini mencerminkan tertahannya permintaan, bukan membaiknya keterjangkauan harga. Laporan dari World Bank juga menunjukkan dominasi backlog perumahan di wilayah perkotaan yang mengindikasikan bahwa banyak rumah tangga kelas menengah terpaksa bertahan di hunian yang tidak ideal. Akibatnya, kondisi ini lah yang mendorong sebagian dari mereka memilih membeli rumah yang lebih terjangkau, meskipun harus berada di kawasan pinggiran kota.
Ketika daya beli kelas menengah tergerus secara perlahan, dampaknya tidak langsung terlihat dalam satu waktu, tetapi terakumulasi dalam keputusan ekonomi sehari-sehari. Kelas menengah sebagai tulang punggung konsumsi rumah tangga berperan besar dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, melemahnya kelas menengah dapat memberi risiko struktural bagi ekonomi perkotaan maupun pertumbuhan jangka menengah dan panjang.
Dalam jangka panjang, tekanan yang terus menumpuk ini berisiko menghambat mobilitas sosial dan memperpanjang fase "bertahan" kelas menengah, khususnya bagi generasi muda di perkotaan. Konsumsi kelas menengah yang tertahan bukan selalu menandakan kekuatan ekonomi, melainkan cerminan adaptasi di tengah tekanan biaya hidup.
Kebijakan ekonomi perkotaan perlu lebih sensitif pada tekanan biaya hidup yang dihadapi oleh kelas menengah, baik dari makanan, transportasi, hingga jasa lainnya, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada daya tahan dan peningkatan kesejahteraan nyata.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan lagi seberapa lama kelas menengah bisa bertahan di kota besar, tetapi apakah kota besar masih mampu memberikan rasa aman bagi kelas menengah sebagai tulang punggung konsumsi dan aktivitas ekonomi perkotaan.
(miq/miq)