Mengapa Kemasan Sachet Menjadi Tantangan Besar bagi Sustainability RI?
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Setiap kali isu sampah plastik dibahas, percakapannya hampir selalu sama. Bawa tumbler. Gunakan tote bag. Tolak sedotan plastik. Kurangi plastik sekali pakai.
Semua anjuran itu penting. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang muncul. Apakah semua orang benar-benar memiliki pilihan untuk melakukannya?
Saat menempuh studi sustainability di Harvard University, saya mempelajari sebuah konsep yang disebut poverty penalty. Konsep ini menjelaskan masyarakat berpenghasilan rendah sering kali justru membayar lebih mahal untuk kebutuhan sehari-hari jika dihitung per satuan produk. Alasannya sederhana. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli kemasan besar sehingga terpaksa membeli produk dalam kemasan kecil seperti sachet.
Fenomena ini telah lama menjadi pembahasan dalam studi bisnis dan pembangunan karena menyangkut akses pasar sekaligus keadilan sosial. Ironisnya, kelompok yang memiliki daya beli paling rendah justru harus membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang sama.
Di Indonesia, fenomena ini sangat mudah ditemukan. Mulai dari sampo, kopi, minyak goreng, kecap, hingga deterjen tersedia dalam kemasan sachet dengan harga ratusan hingga ribuan rupiah. Bagi banyak keluarga, membeli sachet bukanlah preferensi, melainkan satu-satunya pilihan yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka.
Di sisi lain, kemasan sachet menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah. Sebagian besar sachet menggunakan plastik multilayer yang sangat sulit didaur ulang dengan teknologi yang tersedia saat ini. Akibatnya, sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir, mencemari lingkungan, atau bahkan masuk ke sungai dan laut.
Namun, menyalahkan konsumen bukanlah solusi. Ketika seseorang hanya memiliki uang yang cukup untuk membeli satu sachet minyak goreng hari itu juga, pilihan untuk membeli kemasan satu liter sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Dalam kondisi seperti ini, persoalannya bukan lagi soal kesadaran lingkungan, tetapi soal keterbatasan akses ekonomi.
Inilah mengapa sustainability tidak hanya berbicara tentang perubahan perilaku individu, tetapi juga tentang keadilan. Selama kemiskinan masih membatasi pilihan masyarakat, kita tidak bisa mengharapkan perubahan hanya melalui kampanye perubahan gaya hidup.
Artinya, tanggung jawab terbesar juga tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada konsumen. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendorong sistem distribusi yang lebih inklusif.
Industri perlu berinvestasi dalam desain kemasan yang lebih mudah didaur ulang atau model distribusi yang memungkinkan masyarakat memperoleh produk dengan harga terjangkau tanpa menghasilkan lebih banyak sampah. Pada saat yang sama, inovasi perlu diarahkan untuk menghadirkan solusi yang mempertimbangkan realitas ekonomi masyarakat, bukan hanya idealisme lingkungan.
Jika tujuan kita adalah mengurangi sampah plastik, maka akar persoalannya tidak berhenti pada plastik itu sendiri. Kita juga perlu melihat bagaimana kemiskinan membentuk pilihan konsumsi jutaan orang setiap hari.
Sustainability pada akhirnya bukan hanya tentang menjaga lingkungan. Sustainability juga tentang memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk membuat pilihan yang lebih berkelanjutan.
(miq/miq)