Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pendekatan Polisentris

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur sejak awal telah diproyeksikan sebagai instrumen pemerataan pembangunan nasional sekaligus solusi terhadap tingginya konsentrasi kepadatan di Pulau Jawa.

Namun hingga saat ini, efektivitas IKN sebagai pusat pertumbuhan baru masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun pembangunan infrastruktur masih berlangsung dan investasi mulai masuk, namun dampak terhadap pemerataan ekonomi nasional relatif terbatas.

Di tengah belum optimalnya perpindahan fungsi pemerintahan dan aktivitas sosial ekonomi, pembangunan yang hanya fokus pada satu pusat pertumbuhan rawan terjadi ketimpangan baru antarwilayah jika tidak diimbangi dengan penguatan daerah yang lain.

Konsep pembangunan IKN hadir sebagai respons atas tingginya konsentrasi aktivitas sosial ekonomi di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2025 Pulau Jawa masih menyumbang 56,93 Produk Domestik Bruto (PDB), kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi nasional masih sangat terpusat dan pemerataan wilayah jadi salah satu tantangan baru pemerintah, termasuk salah satunya IKN.

Dalam pandangan ekonomi regional, pembangunan yang bersifat sentripetal memang cenderung menarik modal, investasi, tenaga kerja terampil, dan fasilitas publik ke satu kawasan tertentu. Jika akibat dari efek penggandaan (multiplier effect) belum dapat menjangkau daerah-daerah penyangga lainnya, maka daerah pusat pertumbuhan baru justru menciptakan konsentrasi sosial ekonomi baru.

Berbagai studi ekonomi regional menunjukkan konsep pembangunan yang terlalu sentripetal berpotensi menimbulkan fenomena backwash effect di mana kondisi ketika modal, tenaga kerja serta aktivitas ekonomi terus disedot menuju pusat pertumbuhan, di lain sisi daerah lain akan kehilangan sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang sehingga mengakibatkan wilayah di luar pusat pembangunan mengalami perlambatan investasi yang menyebabkan menurunnya daya saing ekonomi daerah.

Risiko lain juga juga tampak dengan meningkatnya ketergantungan perekonomian terhadap satu kawasan pertumbuhan, jika aktivitas sosial ekonomi terlalu terkonsentrasi pada satu kawasan wilayah dan dihadapkan dengan guncangan ekonomi maupun bencana alam akan memberikan dampak sangat besar terhadap perekonomian nasional karena sifatnya yang terpusat.

Penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) mencatat bahwa pendekatan Inter-Regional-Output (IRO) menunjukkan pembangunan IKN berpotensi meningkatkan output ekonomi, pendapatan rumah tangga, hingga penyerapan tenaga kerja, namun pemanfaatan maksimal dapat tercapai jika diimbangi dengan pemerataan dan konektivitas ke wilayah daerah sekitar.

Hingga saat ini, pembangunan IKN masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan pemerintahan, sehingga aktivitas sosial, ekonomi swasta, industri dan sektor penyangga belum beroperasi sehingga efek ekonomi yang diharapkan belum dapat dirasakan dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan IKN tidak hanya diukur melalui pembangunan fisik namun juga kemampuan menciptakan pusat aktivitas sosial ekonomi baru.

Risiko lain juga turut dirasakan, dengan konsentrasi belanja negara hanya berfokus pada proyek strategis tertentu maka pembangunan IKN harus selaras dengan percepatan pembangunan kawasan lain, jika tidak maka daerah yang lebih maju akan semakin kompetitif sementara wilayah yang masih tertinggal akan menghadapi keterbatasan infrastruktur dan investasi. Jika tidak diselesaikan dalam jangka panjang kondisi seperti ini akan memperlebar kesenjangan pembangunan antar daerah.

Seyogianya, pembangunan nasional mengedepankan pendekatan polisentris, dengan membangun banyak pusat pertumbuhan yang saling terhubung melalui jaringan infrastruktur dan logistik. Dengan pendekatan seperti ini IKN tidak hanya sebagai konsentrasi wilayah namun juga daerah-daerah lain juga mengalami pemerataan.