Pengelolaan Industri ACG Sebagai Kunci Pembuka Kesuksesan IP Nasional

Animasi, komik, dan gim atau yang lazim disingkat ACG selama bertahun-tahun diposisikan sebagai pelengkap industri hiburan, sebuah subsektor yang mengiringi film dan televisi tanpa pernah benar-benar didudukkan sebagai motor ekonomi yang berdiri sendiri.

Namun konstelasi itu kini bergeser. Data teranyar dari Indonesia Animation Report 2026 yang dirilis Asosiasi Industri Animasi Indonesia bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Universitas Dian Nuswantoro mencatat nilai industri animasi nasional menembus Rp798,15 miliar pada 2025, tumbuh rata-rata 12,86 persen per tahun dan melonjak 3,3 kali lipat dalam satu dekade terakhir.

Yang lebih menarik dari sekadar besaran angka adalah komposisinya, sebab untuk pertama kalinya pendapatan dari karya animasi orisinal berbasis kekayaan intelektual melampaui pendapatan jasa animasi yang diekspor, dengan kenaikan mencapai 279,53 persen dibanding 2015. Fenomena ini menandai pergeseran fundamental, dari Indonesia sebagai bengkel kerja animasi murah bagi studio asing, menjadi negara yang mulai berani mengelola ceritanya sendiri.

Pergeseran inilah yang hendak dibedah dalam tulisan ini, bahwa pengelolaan industri ACG yang terintegrasi merupakan kunci pembuka bagi suksesnya intellectual property (IP) nasional Indonesia, bukan sekadar program kosmetik ekonomi kreatif.

Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat kontribusi industri kreatif secara keseluruhan mencapai 7,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto pada 2024, dengan target naik menjadi 8,37 persen pada 2029. ACG, menurut Direktur Percetakan dan Fotografi Kementerian Ekonomi Kreatif Iman Santosa, kini diposisikan sebagai motor baru penggerak ekonomi kreatif global, bukan lagi anak tiri di antara subsektor fesyen dan kuliner yang selama ini mendominasi alokasi anggaran.

Persoalannya, potensi besar tanpa pengelolaan yang matang hanyalah angka di atas kertas. Industri gim Indonesia adalah contoh paling gamblang. Berdasarkan data Mordor Intelligence, Indonesia memimpin pangsa pasar gim Asia Tenggara dengan 29,45 persen pada 2025, ditopang adopsi smartphone yang mencapai 99,4 persen di kalangan pengguna internet pada 2024.

Namun pasar besar tidak otomatis berarti kedaulatan IP, sebab sebagian besar pemain masih berperan sebagai konsumen dan distributor gim asing, bukan pencipta kekayaan intelektual yang bisa diekspor balik ke pasar global.

Perpres 19/2024 yang mengoordinasikan lintas kementerian untuk mendorong porsi pengembang domestik adalah langkah awal yang baik, dengan target investasi swasta tahunan sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat, tetapi angka tersebut masih jauh tertinggal dibanding skala investasi negara tetangga yang telah menjadikan ACG sebagai pilar strategi diplomasi budaya.

Perbandingan dengan Korea Selatan barangkali paling instruktif untuk memahami jarak yang masih harus ditempuh Indonesia. Menurut data Korea Creative Content Agency, industri gim Korea menghasilkan pendapatan 23,8 triliun won pada 2024 dan menyumbang 60,4 persen dari total ekspor konten Korea yang mencapai 14,1 miliar dolar Amerika Serikat.

Industri webtoon, rahim bagi banyak adaptasi drama dan film, tumbuh 4,4 persen menjadi 2,2856 triliun won pada tahun yang sama, dengan ekspor terkonsentrasi ke Jepang sebesar 49,5 persen dan Amerika Utara sebesar 21 persen. Yang membedakan Korea bukan semata bakat kreatif individual, melainkan arsitektur kelembagaan.

KOCCA berfungsi sebagai agensi tunggal yang mengintegrasikan pendanaan riset, dukungan ekspor, dan pembiayaan investasi dalam satu kerangka kebijakan koheren, dengan alokasi anggaran terbagi rapi mulai dari 1.044 miliar won untuk riset hingga 751 miliar won untuk dukungan ekspor.

Jepang menunjukkan pola serupa dengan skala lebih masif. Asosiasi Animasi Jepang mencatat industri anime mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada 2024, senilai 3,84 triliun yen atau setara 25,25 miliar dolar Amerika Serikat, dengan pendapatan luar negeri yang kini telah melampaui pendapatan domestik sejak 2023.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang menempatkan industri konten sebagai prioritas yang sejajar dengan baja dan semikonduktor, dengan target meningkatkan pendapatan luar negeri industri konten dari 2,1 triliun yen menjadi 6 triliun yen pada 2033 melalui strategi New Cool Japan.

Program IP360 yang diluncurkan METI bahkan menyediakan dana hibah hingga 10 juta yen bagi pengembang independen, mencakup proses praproduksi hingga lokalisasi dan promosi luar negeri. Pola konsisten dari kedua negara ini adalah keberanian pemerintah memperlakukan ACG sebagai instrumen kebijakan industri dan perdagangan yang setara kedudukannya dengan sektor manufaktur strategis lainnya.

Perbandingan dengan Australia justru menyajikan pelajaran berbeda arah. Sebagai negara maju dengan basis industri kreatif mapan, skala dukungan Australia terhadap subsektor gim relatif modest, Screen Australia hanya menginvestasikan tiga juta dolar Australia pada tahun anggaran 2024 hingga 2025 untuk mendukung 49 gim dan 200 pengembang.

Skala ini jauh lebih kecil dibanding Korea maupun Jepang, namun menunjukkan kematangan kelembagaan yang patut dicatat lewat integrasi badan pendanaan film dan gim dalam satu atap institusional yang konsisten lintas siklus politik.

Di lingkup ASEAN, Thailand dan Filipina menawarkan model yang patut diperhatikan Indonesia karena kemiripan posisi sebagai negara berkembang dengan sumber daya kreatif melimpah namun keterbatasan modal.

Filipina, menurut catatan ASEAN Magazine, telah menjadikan industri kreatifnya, termasuk animasi dan pengembangan gim, sebagai kontributor 3,2 miliar dolar Amerika Serikat bagi perekonomian pada 2018 dan menempati posisi pertama di kawasan ASEAN untuk sektor jasa kreatif berbasis hak cipta.

Thailand melangkah lebih jauh lewat strategi soft power eksplisit yang meniru pola Cool Japan dan Hallyu Wave Korea, membentuk Thailand Creative Culture Agency dengan inisiatif yang menargetkan dua puluh juta lapangan kerja kreatif lintas sektor, termasuk gim sebagai salah satu dari sebelas industri prioritas. Nilai ekonomi kreatif Thailand sendiri diperkirakan mencapai 42 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8,9 persen dari Produk Domestik Bruto negara itu.

Dari rangkaian perbandingan ini, dapat ditarik benang merah bahwa keberhasilan ACG sebagai kunci pembuka IP nasional tidak pernah lahir dari potensi pasar semata, melainkan dari pengelolaan tiga pilar sekaligus, yaitu kelembagaan terintegrasi, pembiayaan konsisten dan berorientasi jangka panjang, serta kepemilikan kekayaan intelektual yang dijaga sejak tahap penciptaan.

Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan bahan baku budaya. Riset BRIN mencatat 308 karya animasi orisinal aktif telah diproduksi dan didistribusikan ke berbagai platform global, jumlah yang menunjukkan denyut kreativitas nyata di tingkat studio. Yang masih harus dibenahi adalah jembatan antara kreativitas itu dengan struktur pembiayaan dan strategi ekspor terarah sebagaimana dilakukan KOCCA dan METI.

Tantangan struktural yang diungkap Indonesia Animation Report 2026 cukup gamblang, bahwa sebagian besar studio animasi nasional masih kekurangan dana untuk ekspansi global, persoalan yang sebenarnya telah lama dipecahkan negara pembanding melalui skema tax credit produksi dan dana hibah pengembangan IP.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memang telah menyebut ACG sebagai sumber devisa alternatif sejak 2023, namun pernyataan normatif ini perlu segera diterjemahkan menjadi instrumen kebijakan konkret, baik berupa insentif pajak produksi maupun unit ekspor khusus yang menyerupai fungsi KOCCA di Korea.

Pada akhirnya, narasi besar tentang ACG sebagai kunci pembuka kesuksesan IP nasional Indonesia bukan romantisme tentang potensi kreatif anak bangsa semata. Persoalan sesungguhnya terletak pada arsitektur kebijakan yang membutuhkan keberanian politik untuk menempatkan animasi, komik, dan gim setara dengan sektor strategis lainnya, sebagaimana dilakukan Jepang terhadap baja dan semikonduktornya.

Pertumbuhan 279,53 persen pendapatan IP animasi dalam satu dekade adalah bukti bahwa fondasi kreatif Indonesia sudah bergerak ke arah yang benar. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal apakah Indonesia memiliki bakat untuk bersaing di panggung ACG global, melainkan apakah negara bersedia membangun rumah kelembagaan yang kokoh agar bakat itu tidak sekadar menjadi jasa murah bagi IP milik bangsa lain, melainkan tumbuh menjadi pemilik sah atas ceritanya sendiri.