Mengelola Komunikasi Krisis di Atas Piring Anak Sekolah
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan teknis pemenuhan nutrisi nasional, melainkan sebuah pertaruhan reputasi besar bagi pemerintahan baru. Sebagai lembaga yang baru seumur jagung, Badan Gizi Nasional (BGN) memikul beban initial trust atau kepercayaan awal yang sangat rapuh.
Dalam perspektif komunikasi publik, lembaga baru seringkali tidak memiliki "tabungan reputasi" yang cukup untuk menahan hantaman krisis. Setiap kotak makanan yang sampai ke tangan siswa di pelosok negeri membawa risiko legitimasi yang besar; jika ia membawa gizi, ia menjadi prestasi, tetapi jika ia membawa bakteri, ia menjadi amunisi politik yang mematikan.
Rentetan peristiwa keracunan yang terjadi sepanjang tahun 2025 dan 2026 memberikan gambaran betapa rentannya program ini di lapangan. Tragedi ini bukan lagi insiden tunggal, melainkan alarm sistemik yang berbunyi berulang kali. Puluhan pelajar di Kabupaten Anambas mengalami muntah dan pusing usai menyantap makanan MBG hingga harus dirawat di RSUD Palmatak pada Kamis (15/04/2026) kemarin seperti dikutip dari Batampos.
Sebelumnya kita mencatat bagaimana pada awal tahun 2026 hingga bulan April kejadian terus berulang. Sebelum kejadian di Jakarta awal April, puluhan siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah, harus dilarikan ke rumah sakit akibat olahan ayam yang tidak layak.
Tak lama berselang, krisis lebih masif pecah di Bogor yang melibatkan lebih dari 200 korban dengan temuan bakteri E. coli. Puncaknya, gelombang keracunan hebat melanda Bandung Barat dan Kepulauan Riau pada September 2025, di mana total korban akumulatif secara nasional menembus angka lebih dari 5.900 siswa. Fenomena ini menciptakan persepsi publik bahwa ada "titik buta" dalam pengawasan rantai pasok yang melibatkan ribuan vendor lokal dan UMKM.
Apabila kita membedah situasi ini menggunakan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh Coombs, W.T. (2007), krisis keracunan MBG masuk dalam kategori preventable crisis atau krisis yang seharusnya dapat dicegah.
Dalam kategori ini, publik cenderung memberikan atribusi tanggung jawab yang sangat besar kepada institusi BGN karena masalah dianggap muncul dari kelalaian manajemen atau lemahnya kontrol kualitas.
Ketika video viral memperlihatkan anak-anak sekolah yang lemas atau pingsan menyebar di media sosial lebih cepat daripada rilis resmi pemerintah, seperti yang biasa kita lihat di akun media sosial situs berita online, masyarakat tidak akan menyalahkan vendor lokal di desa terpencil.
Mereka akan menunjuk hidung Badan Gizi Nasional sebagai pemegang mandat tertinggi. Kegagalan menunjukkan tindakan korektif yang transparan pada tahap ini akan menghancurkan citra BGN sebelum lembaga ini benar-benar mampu berdiri tegak.
Perang Narasi dan Strategi Pemulihan Citra
Dalam pusaran krisis yang melibatkan nyawa anak-anak, BGN sering kali terjebak dalam dilema antara kepentingan politik untuk menjaga citra program unggulan presiden dengan kewajiban transparansi medis kepada publik. Mengacu pada Image Repair Theory dari William Benoit, respons BGN sejauh ini mulai menunjukkan upaya perbaikan, namun masih dibayangi oleh pola-pola lama birokrasi yang defensif.
Strategi corrective action atau tindakan perbaikan memang telah dilakukan, seperti pembentukan tim investigasi bersama BPOM dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, di sisi lain, sering muncul kecenderungan strategi evading responsibility atau pengalihan tanggung jawab dengan menyalahkan ketidaksiapan vendor lokal sebagai penyebab utama.
Pengalihan tanggung jawab ini merupakan langkah yang berisiko tinggi. Dalam perspektif Benoit, publik lebih menghargai strategi mortification atau permohonan maaf yang tulus disertai tanggung jawab penuh.
Sebagai pemilik program, BGN tidak bisa mendelegasikan tanggung jawab moralnya kepada pihak ketiga. Narasi yang dibangun seharusnya tidak hanya berkutat pada penjelasan teknis laboratorium tentang jenis bakteri, tetapi harus lebih mengedepankan empati terhadap korban dan rasa aman orang tua murid. Komunikasi krisis yang efektif harus mampu mengubah persepsi dari "pemerintah yang sedang membela diri" menjadi "pemerintah yang sedang melindungi rakyatnya".
Masalah komunikasi krisis di BGN juga diperumit oleh desentralisasi informasi. Sering kali, pernyataan antara pejabat di tingkat pusat dan petugas lapangan di daerah saling bertabrakan, yang justru memperkeruh suasana dan memberikan ruang bagi hoaks untuk tumbuh subur.
Untuk mengatasi hal ini, BGN perlu menerapkan model informasi publik yang lebih tertata dengan menetapkan satu pintu bicara atau juru bicara tunggal. Dalam pendekatan naratif, Konsistensi narasi adalah kunci (Walter, 1987). Tanpa konsistensi, audit teknis secanggih apa pun tidak akan mampu meredam keresahan publik yang telanjur merasa bahwa keamanan pangan anak-anak mereka sedang dipertaruhkan demi sebuah proyek ambisius.
Menuju Akuntabilitas yang Nyata dan Terbuka
Ke depan, tantangan BGN bukan lagi sekadar memastikan makanan terdistribusi, melainkan memastikan sistem pertahanan krisisnya bekerja secara otomatis. Transparansi tidak boleh hanya menjadi jargon di atas kertas kebijakan, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah mempublikasikan hasil audit vendor secara berkala. BGN harus berani menerapkan sistem daftar "Putih" (Whitelist) untuk menghargai vendor yang memiliki standar higienitas tinggi dan daftar "Hitam" (Blacklist) bagi mereka yang lalai dan membahayakan keselamatan siswa. Langkah ini akan memberikan tekanan positif bagi penyedia jasa sekaligus menumbuhkan kembali kepercayaan publik yang sempat luruh.
Selain itu, BGN harus mulai membangun protokol komunikasi krisis dari titik nol (zero-based crisis protocol) yang melibatkan koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM secara lebih cair. Penanganan krisis tidak boleh lagi dilakukan secara reaktif seperti memadamkan kebakaran, melainkan harus berbasis mitigasi risiko yang matang.
Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau kualitas makanan secara real-time di tingkat sekolah bisa menjadi solusi untuk memangkas waktu respons jika terjadi anomali pada kualitas makanan sebelum ia dikonsumsi oleh ribuan siswa.
Sebagai penutup, penting untuk disadari bahwa keberhasilan Badan Gizi Nasional tidak akan diukur dari kemampuan mereka menciptakan "nol kasus keracunan" karena secara statistik, dalam skala jutaan porsi setiap hari, risiko akan selalu ada. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada seberapa profesional, jujur, dan berintegritas mereka dalam menangani kasus tersebut saat terjadi.
Kemampuan BGN untuk mengakui kesalahan, memperbaiki sistem secara terbuka, dan tetap menempatkan keselamatan siswa di atas segala kepentingan politik adalah kunci agar program MBG tetap menjadi harapan bagi masa depan generasi bangsa, bukan justru menjadi sumber kecemasan baru di meja makan keluarga Indonesia.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google