Transisi Energi dan Pertanyaan tentang Kendali Negara

Transisi energi sering dibicarakan seolah merupakan proses teknis yang netral dan otomatis. Wacana publik dipenuhi istilah bauran energi, target emisi, kapasitas terpasang, dan kebutuhan investasi. Bahasa yang digunakan pun teknokratik, seakan transisi energi hanya soal optimasi teknologi dan pembiayaan.

Namun di balik itu semua, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara terbuka, yaitu siapa sebenarnya yang mengendalikan transisi energi, dan atas nama siapa keputusan itu dibuat?

Setiap kebijakan energi pada dasarnya adalah keputusan distribusi. Ia menentukan siapa yang menanggung biaya hari ini, siapa yang menikmati manfaat di masa depan, dan siapa yang menanggung risikonya.

Harga listrik, subsidi BBM, pembangunan pembangkit baru, atau penghentian pembangkit lama bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi pilihan politik yang membentuk relasi antara negara, pasar, dan masyarakat. Karena itu, transisi energi tidak pernah benar-benar netral, meskipun kerap dipresentasikan sebagai keniscayaan teknis.

Namun dalam praktiknya, transisi energi kerap dipisahkan dari dimensi kekuasaan. Ia dibingkai sebagai agenda bersama yang sudah disepakati, dengan asumsi arah kebijakan bersifat objektif dan tak perlu diperdebatkan.

Dalam kerangka seperti ini, perbedaan pandangan justru dianggap hambatan, bukan bagian sah dari proses demokratis. Akibatnya, ruang untuk mempertanyakan siapa yang menentukan arah dan bagaimana keputusan dibuat menjadi semakin sempit.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, isu ini memiliki bobot yang jauh lebih besar. Energi bukan sektor pinggiran, melainkan jantung dari stabilitas ekonomi, legitimasi politik, dan kepercayaan publik. Harga energi memengaruhi inflasi dan daya beli.

Keandalan listrik menentukan produktivitas industri dan kualitas layanan publik. Krisis energi bisa dengan cepat menjelma menjadi krisis kepercayaan. Karena itu, setiap perubahan kebijakan energi membawa konsekuensi politik yang luas, terlepas dari bagaimana ia dibingkai secara teknis.

Transisi energi menambah kompleksitas baru dalam relasi tersebut. Negara dituntut mengubah sistem yang selama puluhan tahun menopang pertumbuhan dan stabilitas, dengan janji manfaat jangka panjang seperti daya saing hijau dan keberlanjutan lingkungan.

Namun biaya transisi, baik fiskal maupun sosial, muncul lebih cepat dan terasa langsung. Dalam situasi ini, pertanyaan "siapa yang mengendalikan transisi energi" menjadi krusial. Apakah transisi ini dijalankan sebagai proyek kolektif yang dipahami bersama, atau sebagai agenda teknokratik yang berjalan dari atas ke bawah?

Banyak keputusan penting dalam transisi energi terjadi di ruang yang tidak kasat mata bagi publik. Penentuan skema pembiayaan, pembagian risiko antara negara dan swasta, jadwal penghentian pembangkit, atau prioritas investasi infrastruktur sering diputuskan melalui proses teknis dan negosiasi terbatas.

Ini memang tak sepenuhnya keliru, karena sistem energi memang kompleks. Namun ketika logika teknokrasi sepenuhnya mendominasi, dimensi sosial dan politik hilang dari perbincangan publik.

Di sinilah persoalan kepercayaan mulai muncul. Ketika masyarakat diminta menerima kenaikan harga, pengurangan subsidi, atau perubahan pola konsumsi tanpa merasa dilibatkan, transisi energi mudah dipersepsikan sebagai agenda elit. Bukan karena tujuannya keliru, tetapi karena prosesnya terasa jauh dan tidak transparan. Dalam konteks seperti ini, resistensi bukan lagi soal ekonomi, melainkan soal legitimasi.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan energi tanpa legitimasi publik sulit bertahan. Reformasi harga yang dirancang dengan baik bisa runtuh dalam hitungan minggu jika tidak dipercaya. Proyek infrastruktur strategis dapat terhambat oleh penolakan lokal bila manfaat dan risikonya tak dipahami secara adil.

Karena itu, pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan transisi energi bukanlah wacana normatif, tetapi persoalan praktis tentang keberlanjutan kebijakan.
Negara tetap memiliki peran sentral dalam transisi energi. Energi adalah sektor strategis yang tak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.

Namun peran negara seharusnya tidak hanya menjadi pengendali teknis, melainkan juga penjamin keadilan proses. Ketika negara bertindak terlalu tertutup, kepercayaan publik melemah. Ketika negara terlalu reaktif terhadap tekanan jangka pendek, konsistensi kebijakan hilang. Transisi energi menguji kemampuan negara menyeimbangkan kewenangan, akuntabilitas, dan ketahanan jangka panjang.

Peran BUMN dan pelaku usaha menambah dimensi baru dalam pengendalian. Mereka berada di garis depan investasi dan operasi sistem energi, tetapi posisinya kerap ambigu di mata publik. Di satu sisi, mereka dianggap perpanjangan tangan negara.

Di sisi lain, mereka beroperasi dengan logika komersial. Ketika batas antara mandat publik dan kepentingan bisnis kabur, keputusan bisnis mudah dibaca sebagai keputusan politik-dan sebaliknya. Ketidakjelasan ini memperumit pemahaman publik tentang siapa yang sesungguhnya memegang kendali.

Pada akhirnya, masyarakatlah yang paling merasakan dampak transisi energi. Namun peran publik sering direduksi menjadi penerima kebijakan, bukan bagian dari proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik kerap bersifat simbolik, terbatas pada sosialisasi setelah keputusan diambil. Dalam kondisi seperti ini, sulit mengharapkan rasa kepemilikan kolektif terhadap agenda transisi energi.

Padahal, transisi energi yang berhasil membutuhkan persetujuan sosial yang luas. Tidak berarti semua pihak harus setuju, tetapi masyarakat perlu memahami arah, risiko, dan konsekuensinya. Ketika publik mengetahui mengapa perubahan diperlukan, bagaimana biaya dibagi, dan perlindungan apa yang disiapkan, tingkat penerimaan meningkat. Tanpa hal itu, guncangan kecil-kenaikan harga atau gangguan pasokan-bisa menggoyahkan keseluruhan agenda.

Pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan transisi energi juga terkait dengan waktu. Sistem energi bekerja dalam horizon puluhan tahun, sementara politik bergerak dalam siklus yang jauh lebih pendek. Keputusan yang rasional untuk jangka panjang sering kali tidak populer dalam jangka pendek. Dalam ketegangan inilah kendali kebijakan kerap bergeser ke aktor yang memiliki daya tahan lebih lama-baik melalui institusi yang kuat maupun mekanisme yang kurang transparan.

Ketika institusi perencanaan dan regulasi lemah, kendali mudah berpindah ke pihak yang memiliki akses modal, informasi, atau pengaruh. Ini bukan tuduhan, melainkan konsekuensi struktural. Ketika negara tidak cukup kuat menegakkan arah, kekuasaan mengalir ke tempat lain. Transisi energi pun berisiko menjadi hasil agregasi kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik jangka panjang.

Karena itu, transisi energi harus dilihat sebagai ujian tata kelola negara. Negara yang mampu menjaga transparansi, memperkuat institusi, dan membuka ruang deliberasi publik memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan transisi secara sah dan berkelanjutan. Sebaliknya, negara yang gagal membangun kapasitas ini akan menyaksikan transisi berjalan secara fragmentaris, tanpa arah yang jelas.

Indonesia kini berada di titik krusial. Kebutuhan energi terus meningkat, tekanan global makin kuat, sementara ekspektasi publik terhadap negara tetap tinggi. Dalam situasi ini, pertanyaan "siapa yang mengendalikan transisi energi" tak lagi bisa dihindari. Jawabannya harus lahir bukan dari retorika, tetapi dari praktik kebijakan yang menunjukkan keterbukaan, konsistensi, dan keberpihakan pada kepentingan jangka panjang masyarakat.

Pada akhirnya, transisi energi bukan hanya soal mengganti sumber daya atau teknologi. Ia adalah proses mendefinisikan ulang hubungan antara negara, pasar, dan warga. Pemerintah memiliki peluang besar untuk menjadikan transisi energi sebagai proyek bersama bangsa-sebuah agenda yang dijalankan dengan transparansi, keadilan, dan keberanian untuk menyeimbangkan kepentingan hari ini dengan masa depan.