Rumah Baru Tanpa Kebebasan: Kritik untuk Trump soal Rekonstruksi Gaza

Khairi Fuady,  CNBC Indonesia
05 January 2026 10:10
Khairi Fuady
Khairi Fuady
Khairi Fuady merupakan pemerhati hubungan internasional yang juga Co Founder Indonesia South-South Foundation (ISSF). Ia juga merupakan Senior Advisor di PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM). Terbaru, Khairi mendapatkan amanah sebagai Anggota Komisi Hubungan Lu.. Selengkapnya
Anak-anak Palestina berlari di samping tumpukan puing dan bangunan yang rusak, saat hari hujan di Kota Gaza, 25 November 2025. (REUTERS/Mahmoud Issa)
Foto: Anak-anak Palestina berlari di samping tumpukan puing dan bangunan yang rusak di Kota Gaza, 25 November 2025. (REUTERS/Mahmoud Issa)

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di tengah kondisi di mana puing-puing reruntuhan Gaza masih mengepul asap perang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam "there'll be hell to pay" bagi Hamas jika tidak segera melucuti persenjataan (disarmament).

Ancaman itu bergema pada tanggal 29 Desember 2025, setelah pertemuannya dengan Benjamin Netanyahu di Mar-a-Lago. Dalam "imajinasi" Trump, Israel sudah memenuhi janjinya 100%, maka ia memberi Hamas "a very short period of time" untuk menyerah total.



"Hell to pay" nya Trump bagi masyarakat Palestina bukan sekadar permainan kata. Tapi bayangan mimpi buruk tentang eskalasi militer yang akan menelan lebih banyak nyawa, lebih banyak rumah yang rata, dan anak-anak yang kehilangan masa depan.

Sebagaimana reportase dari BBC, Trump menegaskan bahwa tanpa disarmament Hamas, rekonstruksi Gaza tak akan dimulai. Seolah-olah kehancuran yang ada belum cukup.

Pada September 2025, Trump mengumumkan inisiatif "Rencana 20 Poin" sebagai proposal blue print untuk ceasefire tahap 2. Rencana tersebut menjanjikan rekonstruksi yang megah sebagai "rumah baru" bagi Gaza.

Rumah baru yang akan dibangun dari dana miliaran dollar, ditopang pasukan stabilisasi global, dan pemerintahan transisi oleh teknokrat Palestina yang dianggap "apolitis". Sesuatu yang terdengar indah, bak mimpi oase di tengah padang tandus.

Namun di balik mimpi indah itu, ada harga yang harus dibayar mahal; Disarmament. Hamas harus melucuti senjatanya. Infrastruktur militer harus dibongkar, sebelum pasukan Israel mundur total, sebelum bantuan mengalir, dan sebelum rumah-rumah dibangun kembali. Hamas diberikan pilihan antara amnesti atau keluar dari Gaza.

Sebagaimana kritik tajam dari Al Jazeera, rencana tersebut di atas "completely biased to Israel". Memaksakan kondisi yang mustahil demi menghapus Hamas dari peta politik Israel-Palestina. Tak heran jika rakyat Palestina masih "wondering"; rekonstruksi ini sejatinya untuk siapa, jika kebebasan tetap direnggut?

Apakah perdamaian yang sejati bisa dibangun di atas penyerahan satu pihak saja sementara pihak lain di atas angin? Rumah baru tanpa kebebasan hanyalah penjara yang lebih nyaman.

Gaza bukan tanah kosong yang menunggu "rebuilt" atau dibangun kembali oleh kekuatan asing. Gaza adalah tanah leluhur dengan seluruh cerita penderitaannya. Proposal Trump dengan segala ambisi yang dibawa, melupakan prinsip bahwa kebebasan adalah napas jiwa sebuah bangsa.

Sudah saatnya dunia mendengar suara yang datang dari sudut batin rakyat Palestina, bukan sekadar memaksakan visi dari luar. Sebab neraka yang sesungguhnya bukanlah ancaman perang baru, tapi hilangnya martabat dan kebanggaan diri.


(miq/miq)