Konsolidasi Sipil-Militer dalam Ekonomi Politik Perang Global
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Industri persenjataan tetap menunjukkan relevansi yang kuat dalam politik global kontemporer meskipun dunia hidup di bawah bayang-bayang proliferasi senjata nuklir. Realitas ini menegaskan bahwa nuklir tidak pernah benar benar menggantikan peran persenjataan konvensional, baik sebagai instrumen pertahanan maupun sebagai komoditas strategis dalam ekonomi politik global.
Justru sebaliknya, keberadaan senjata nuklir sering kali berjalan beriringan dengan penguatan industri senjata konvensional, terutama ketika konflik bersenjata menjadi medium bagi negara hegemon dan elite global untuk mempertahankan pengaruh, mengelola stabilitas regional, serta mempengaruhi arah kebijakan dan harga di tingkat dunia.
Data empiris menunjukkan konflik bersenjata kontemporer masih menjadi motor utama pertumbuhan industri persenjataan. Laporan Stockholm International Peace Research Institute mencatat bahwa perang di Ukraina mendorong lonjakan impor senjata di Eropa hingga 155 persen pada periode 2020 sampai 2024, dengan Ukraina menjadi importir senjata terbesar dunia dalam rentang waktu tersebut setelah peningkatan hampir seratus kali lipat dibandingkan periode sebelumnya (SIPRI, 2025).
Angka ini menegaskan konflik tidak hanya menghasilkan instabilitas keamanan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang menguntungkan bagi negara produsen senjata. Pada konteks ini, perang tidak lagi semata dipahami sebagai kegagalan diplomasi, melainkan sebagai mekanisme yang terintegrasi dengan kepentingan industri dan kebijakan negara.
Dominasi negara hegemon dalam perdagangan senjata global memperlihatkan bagaimana bisnis persenjataan berfungsi sebagai instrumen kekuasaan. Amerika Serikat, misalnya, menguasai sekitar 43 persen ekspor senjata global pada periode 2020 sampai 2024, hampir menyamai gabungan delapan eksportir terbesar berikutnya (SIPRI, 2025).
Dominasi ini bukan sekadar capaian ekonomi, tetapi juga bentuk leverage politik. Penjualan senjata digunakan untuk memperkuat aliansi, mengamankan kepatuhan politik, dan membentuk arsitektur keamanan regional yang sejalan dengan kepentingan strategis AS. Maka, industri persenjataan menjadi perpanjangan tangan kebijakan luar negeri, bukan entitas ekonomi yang netral.
Logika serupa terlihat dalam dinamika konflik di Timur Tengah. Kawasan ini tetap menjadi salah satu pasar utama industri persenjataan global, seiring tingginya belanja militer negara negara Teluk dan Israel. Sekitar 59 persen aliran senjata global mengarah ke Asia dan Timur Tengah, sebuah indikasi bahwa konflik regional dan rivalitas geopolitik terus menciptakan permintaan struktural terhadap persenjataan (Wifitalents, 2025).
Perang di Gaza, ketegangan Iran dengan negara Teluk, serta konflik proxy yang berulang menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium geopolitik sekaligus pasar strategis bagi produsen senjata utama dunia.
Di Asia Timur, relevansi industri persenjataan diperkuat oleh ketegangan yang belum terselesaikan di Semenanjung Korea dan Selat Taiwan. Ancaman nuklir dan rudal balistik Korea Utara justru mendorong Korea Selatan dan Jepang untuk meningkatkan belanja militer serta mengembangkan industri pertahanan domestik.
Korea Selatan bahkan mulai memosisikan diri sebagai eksportir senjata yang kompetitif di pasar global, memanfaatkan persepsi ancaman regional sebagai justifikasi politik dan ekonomi (Responsible Statecraft, 2023).
Dalam kasus Taiwan, penjualan senjata dari Amerika Serikat tidak hanya dimaknai sebagai upaya pertahanan, tetapi juga sebagai sinyal politik terhadap China. Situasi ini menunjukkan proliferasi nuklir tidak mengurangi relevansi senjata konvensional, melainkan memperkuat argumen untuk mempertahankan dan memperluas industri persenjataan.
Perang di Ukraina juga memperlihatkan bagaimana konflik dapat mengubah peta kekuatan dalam industri senjata global. Ekspor senjata Rusia turun sekitar 64 persen akibat sanksi internasional dan kebutuhan domestik perang, sementara negara negara Eropa seperti Prancis mengalami peningkatan signifikan dalam ekspor persenjataan mereka (SIPRI, 2025).
Pergeseran ini menandakan konflik bersenjata tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga redistribusi kekuatan ekonomi dan politik di antara produsen senjata. Dalam konteks ini, industri persenjataan menjadi arena kompetisi antar negara besar yang saling memanfaatkan konflik sebagai peluang strategis.
Krisis politik dan keamanan di Venezuela menambah dimensi lain dalam relevansi industri persenjataan. Ketegangan domestik yang berkepanjangan, disertai rivalitas geopolitik antara kekuatan besar di Amerika Latin, serta invasi terbaru AS pada awal 2026 menunjukkan persenjataan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga atau menantang status quo politik.
Meskipun data kuantitatif mengenai aliran senjata ke Venezuela relatif terbatas, berbagai studi menunjukkan bahwa instabilitas politik cenderung mendorong peningkatan pembelian senjata baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi, sekaligus membuka ruang intervensi eksternal melalui dukungan militer dan keamanan (Sundial Press, 2025). Fenomena ini menegaskan konflik internal pun tidak terlepas dari dinamika industri persenjataan global.
Di atas semua itu, relevansi industri persenjataan juga berkaitan erat dengan dinamika relasi sipil militer. Konsolidasi sipil yang lemah sering kali membuka ruang bagi militer dan industri pertahanan untuk memperoleh pengaruh politik dan anggaran yang lebih besar, atau bahkan sebaliknya, sipil yang kuat dan menggunakan militer sebagai sarana menuju kepentingannya.
Pada banyak negara, legitimasi ancaman eksternal digunakan untuk membenarkan peningkatan belanja militer, meskipun mekanisme kontrol sipil belum sepenuhnya mapan. Sebaliknya, di negara dengan konsolidasi sipil yang relatif kuat, industri persenjataan tetap dipertahankan bukan hanya atas dasar keamanan, tetapi juga kepentingan ekonomi dan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan relasi sipil militer tidak selalu mengekang industri senjata, tetapi justru dapat menginstitusionalisasikannya dalam kerangka kebijakan negara yang sah.
Proliferasi senjata nuklir sendiri tidak menghilangkan kebutuhan akan persenjataan konvensional. Sembilan negara pemilik senjata nuklir, dengan Amerika Serikat dan Rusia menguasai sekitar 90 persen stok nuklir dunia, tetap menjadi aktor utama dalam pengembangan dan perdagangan senjata nonnuklir (DW, 2025).
Doktrin penangkalan nuklir memang membatasi penggunaan senjata tersebut secara langsung, tetapi tidak mencegah eskalasi konflik konvensional yang justru menjadi ladang subur bagi industri persenjataan. Dalam konteks ini, senjata nuklir berfungsi sebagai payung strategis, sementara perang konvensional tetap menjadi instrumen praktis dalam politik kekuasaan.
Oleh karena itu, industri persenjataan tetap relevan karena ia beroperasi di persimpangan antara kepentingan keamanan, ekonomi, dan politik. Konflik di Korea, Ukraina, Taiwan, Timur Tengah, dan Venezuela menunjukkan bahwa perang dan ketegangan bersenjata tidak hanya diproduksi oleh anarki sistem internasional, tetapi juga dipelihara oleh struktur ekonomi politik yang memberi insentif pada produksi dan perdagangan senjata.
Selama konsolidasi sipil tidak sepenuhnya mampu menantang logika ini dan selama negara hegemon terus memanfaatkan konflik sebagai instrumen pengaruh, industri persenjataan akan tetap menjadi aktor sentral dalam tatanan global.
(miq/miq)