Board of Peace untuk Gaza: Justice League atau Legion of Doom?
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Ketika Board of Peace diumumkan di World Economic Forum di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, lembaga ini hadir dengan diksi rekonstruksi dan kemakmuran. Namun di balik tampilan ini terdapat pertanyaan yang mengganggu yang menyentuh inti teori hubungan internasional, yakni apakah badan ini benar-benar dirancang untuk melayani kepentingan Palestina, ataukah hanya merupakan instrumen lain untuk mencapai kepentingan yang disembunyikan.
Jawabannya menjadi sangat jelas ketika kita memeriksa komposisi dan piagam badan ini melalui lensa soft power, konsep yang terkenal diartikulasikan oleh Joseph Nye sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik dan persuasi daripada serangan atau kekuatan fisik.
Board of Peace gagal dalam tes ini secara fenomenal, dapat dengan mudah diungkap bahwa badan ini bukan sebagai kendaraan untuk saling berdiplomasi dan kerjasama sukarela, tetapi sebagai struktur hierarkis yang secara sistematis mengecualikan Palestina dari pengambilan keputusan yang bermakna tentang wilayahnya sendiri sambil memusatkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke cakupan pengaruh Amerika Serikat secara utuh.
Kontradiksi paling mencolok dalam Board of Peace terletak pada desain fundamentalnya. Meskipun didirikan secara khusus untuk mengawal rekonstruksi Gaza setelah konflik yang menghancurkan yang merenggut lebih dari 70.000 nyawa Palestina menurut otoritas kesehatan Palestina (European Union Institute for Security Studies, 2025), badan ini tidak menyebutkan otoritas pemerintah Gaza sama sekali.
Penghilangan ini bukan hanya semantik. Seperti yang diamati oleh banyak akademisi dan pemerhati HI, badan menggambarkan dirinya sebagai entitas yang berusaha untuk "mengamankan perdamaian yang bertahan lama di daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik" tetapi tanpa sekalipun menyebutkan otoritas wilayah yang seharusnya diciptakan oleh legitimasi pemerintahnya sendiri.
Ketiadaan ini mencerminkan penghapusan yang lebih dalam, di mana kedaulatan Palestina tidak hanya ditunda tetapi dihilangkan secara linguistik dari dokumen-dokumen yang dimaksudkan untuk mengamankan masa depan mereka.
Pada istilah soft power, ini merupakan kegagalan dari rule of attraction. Di mana soft power berusaha membentuk preferensi melalui daya tarik dan nilai-nilai bersama, Board of Peace beroperasi melalui instrumen tumpul dari pengecualian dan pemerintahan yang dipaksakan.
Israel, bahkan memiliki kursi di meja ini. Di antara mereka yang diberi wewenang atas masa depan Gaza adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Jared Kushner, menantu laki-laki Trump, yang mempresentasikan visi "Gaza Baru" yang menampilkan menara kantor yang menjulang tinggi dan pantai yang penuh dengan turis (Al Jazeera, 2026). Hierarki struktural yang tertanam dalam Board of Peace mengungkapkan apa yang oleh kritikus Sharif Abdel Kouddous disebut sebagai "parodi dari para penjajah" (Democracy Now!, 2026).
Di puncak Board of Peace itu sendiri, diketuai oleh Trump tanpa batas masa jabatan dan otoritas tunggal untuk menominasikan penggantinya, mengundang negara-negara untuk bergabung, dan menyetujui semua visi badan ini (Times of Israel, 2026). Badan ini mengubah apa yang seharusnya menjadi upaya rekonstruksi kemanusiaan menjadi apa yang para ahli gambarkan seperti "pay-to-play club".
Kemudian, sebagai kontras, dinamika hubungan Korea Utara-Selatan sebagai gambaran dua negara dengan konflik berkepanjangan, dua negara ini mencoba kebijakan reunifikasi unilateralnya masing-masing, tetapi Seoul maupun Pyongyang memahami bahwa perdamaian yang berkelanjutan harus muncul dari dialog antar-Korea langsung bukan paksaan dari eksternal. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, yang menjabat pada Juni 2025, telah menjadikan pemulihan hubungan antar-Korea sebagai landasan kebijakan luar negerinya.
Pada pertemuan kabinet pertamanya pada 10 Juli 2025, Presiden Lee menyatakan bahwa kedua negara "harus berusaha untuk memulihkan hubungan antar-Korea yang terputus" karena "perdamaian dan koeksistensi antara kedua Korea adalah pilihan yang paling realistis dan praktis untuk keamanan kita" (Korea Economic Institute of America, 2025).
Pendekatan ini, meskipun menghadapi hambatan besar termasuk keengganan Korea Utara untuk terlibat dan kerja sama militernya yang semakin dalam dengan China dan Rusia, setidaknya mengakui prinsip fundamental bahwa perdamaian yang langgeng tidak dapat dibeli atau dipaksakan tetapi harus dikultivasi melalui diplomasi yang dilakukan secara sabar dan penuh pengakuan bersama.
Lantas apakah Board of Peace adalah Justice League atau Legion of Doom? Dari fakta yang diperiksa melalui lensa diplomasi soft power, menunjukkan lembaga berfungsi lebih sebagai Legion of Doom. Yakni, sebuah badan yang memusatkan kekuatan luar biasa di tangan seorang ketua tunggal (Lex Luthor) sambil secara sistematis anggota datang silih berganti dan tanpa keputusan kolektif dengan luaran yang koersif, menyerang Superman, Batman, dan penegak keadilan lain dalam Justice League.
Hal ini, seperti imitasi langsung dari karya fiktif DC Comics, karena Board of Peace ini tidak menawarkan diplomasi kooptif yang mungkin menjembatani perpecahan antara Israel dan Palestina, tidak ada nilai-nilai bersama yang mungkin menginspirasi kerjasama sukarela, dan tidak ada kebijakan yang menghormati agensi dan penentuan nasib sendiri Palestina. Sebaliknya, badan ini bergantung pada instrumen tumpul dari pengaruh ekonomi dan pemerintahan yang dipaksakan.
(miq/miq)