Membaca Arah Gerak Soekarno dan Prabowo dalam Narasi "PBB Tandingan"
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Sejarah diplomasi Indonesia sedang menempuh putaran balik yang ironis namun kalkulatif. Pada tahun 1965 silam, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia yang juga Presiden Pertama RI Soekarno mengguncang dunia dengan menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mendirikan Conference of the New Emerging Forces (CONEFO).
Pengunduran diri sebagai anggota PBB bisa dibaca prinsip ideologis Soekarno yang menolak sikap PBB ketika menerima Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan tidak tetap, Presiden Soekarno dengan tegas menarik Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965.
Indonesia kemudian mencoba membentuk kekuatan baru bernama Conference of New Emerging Forces atau "CONEFO" sebagai alternatif, yang menargetkan negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara sosialis Eropa. Langkah tersebut sebagai sebuah upaya heroik sekaligus berisiko untuk membangun tandingan bagi lembaga global yang ia anggap sebagai alat neo-kolonialisme.
Sejarawan sekaligus Komisi X DPR RI Bonnie Triyana dalam Dialetika di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/7/2025), mengatakan CONEFO merupakan lembaga perserikatan bangsa-bangsa bentukan Soekarno yang memiliki spirit untuk meredam neo-kolonialisme dan neo-imperialisme, terutama dari negara- negara Barat.
Menurutnya, CONEFO adalah sebuah gagasan yang penuh ambisi dan obsesi Soekarno di tengah kegalauan para pemimpin dunia kala itu. Keberanian Indonesia untuk memutuskan keluar dari PBB waktu itu adalah sebuah hal yang sangat mencolok, yang menunjukkan bahwa bangsa kita mempunyai wibawa, tidak sekedar hanya gertak.
Kini, di awal tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto melangkah ke panggung yang memiliki kemiripan peristiwa namun dengan nakhoda yang sangat berbeda. Prabowo kemudian menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Langkah itu memicu perdebatan sengit di tanah air. Apakah ini manifestasi dari politik luar negeri yang benar-benar "bebas aktif", ataukah Indonesia sedang terjebak dalam eksperimen transaksional yang berisiko menggadaikan prinsip kemerdekaan Palestina? Untuk menjawabnya, kita perlu membedah posisi Indonesia melalui kacamata sejarah, kritik pakar, dan proyeksi masa depan geopolitik kita.
Dari CONEFO ke BoP
Membaca gerakan Prabowo memerlukan pemahaman terhadap DNA politik luar negeri Indonesia yang bercita-cita menjadi "pemain utama", bukan sekadar penonton. Soekarno membangun CONEFO dengan ideologi perlawanan terhadap dominasi kekuatan besar (Nefos vs Oldefos).
Baginya, PBB adalah klub negara-negara mapan yang bias. Enam dekade kemudian, Trump menggunakan retorika yang hampir serupa dengan menyebut PBB sebagai lembaga yang "terlalu sering gagal" untuk meluncurkan BOP sebagai alternatif yang diklaim lebih lincah.
Namun, di sinilah letak perbedaan mendasar yang menjadi sorotan para ahli di Tanah Air. Soekarno membangun tandingan dari bawah (bottom-up), menggalang kekuatan negara-negara berkembang untuk melawan hegemoni Barat. Sementara itu, BOP adalah inisiatif top-down dari seorang pemimpin adidaya (Trump) yang secara terbuka ingin memusatkan otoritas perdamaian dunia di bawah kendalinya sendiri, melintasi struktur birokrasi multilateral yang ada.
Agung Nurwijoyo, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, memberikan catatan penting bahwa BOP memiliki mekanisme yang sangat berbeda dari PBB. Menurut Agung, keterlibatan Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar asalkan mampu mendorong inklusivitas.
Namun, ia mengingatkan risiko besar jika Indonesia hanya terseret arus tanpa agenda mandiri. "Jika tidak terlihat punya agenda setting, Indonesia berisiko hanya menjadi 'antek asing'," tegasnya. Tanpa tekanan untuk melibatkan pihak Palestina-yang saat ini absen dari dewan eksekutif-Indonesia berada di persimpangan antara menjadi penengah atau sekadar pemanis kebijakan Amerika.
Catatan Kritis Publik
Langkah Prabowo didasari pada keyakinan bahwa BOP adalah "peluang nyata" untuk perdamaian Gaza. Namun, di dalam negeri, suara kritis bermunculan dari berbagai lini. Praktisi hubungan internasional Dinna Prapto Raharja mempertanyakan apakah ini masih "bebas aktif" atau "aktif yang sebebas-bebasnya". Ia menilai keikutsertaan Indonesia berisiko mengaburkan makna prinsip tersebut jika terjebak pada sikap aktif yang bersifat transaksional.
Salah satu poin paling sensitif adalah syarat keanggotaan permanen sebesar US$1 miliar (Rp16,9 triliun). Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, secara tegas memperingatkan pemerintah untuk transparan mengenai hal ini.
Ia menekankan bahwa dukungan finansial sebesar itu harus dijelaskan sumbernya agar tidak membebani rakyat. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB. Meskipun Kemenlu RI menyatakan belum ada pembahasan pembayaran, publik tetap waspada terhadap potensi "biaya masuk" diplomasi tingkat tinggi ini.
Selain itu, Shofwan Al-Banna Choiruzzad, pakar HI dari UI, memberikan peringatan keras agar Indonesia tidak sekadar menjadi "satpam proyek real estate Trump di Gaza". Kritik ini merujuk pada kekhawatiran bahwa BOP bukan sekadar forum perdamaian, melainkan instrumen ekonomi-politik AS untuk menata ulang kawasan Timur Tengah sesuai kepentingan transaksional mereka, yang mungkin saja mengabaikan hak politik fundamental rakyat Palestina.
Nasib Indonesia ke Depan
Sikap Prabowo yang duduk berdampingan dengan Trump saat penandatanganan piagam di Davos menunjukkan kepercayaan diri diplomatik yang tinggi. Prabowo tampaknya ingin memosisikan Indonesia sebagai "jembatan" antara Barat dan aspirasi dunia Islam, mirip dengan ambisi kepemimpinan global era Soekarno namun dengan metode yang lebih pragmatis.
Nasib Indonesia ke depan sangat bergantung pada bagaimana kita memainkan kartu di dalam BoP. Jika Indonesia berhasil membentuk blok penyeimbang bersama Turki, Mesir, dan Qatar untuk mendesak keterlibatan Palestina di dewan eksekutif, maka Prabowo akan membentang ingatan sejarah dunia sebagai diplomat jenius yang mampu "menjinakkan" ambisi Trump.
Namun, jika Indonesia hanya menjadi pengikut, maka masa depan diplomasi kita akan suram, bangsa yang besar ini kehilangan legitimasi di mata Selatan Global (Global South) dan merusak hubungan dengan PBB.
Sebagai refleksi, kita telah punya sejarah yang mengendap dalam perjalanan bangsa, bahwa Soekarno meskipun dapat mengorkestrasi panggung politik global dengan taktikel yang cerdas berselimut ideologis yang tegas dan kokoh, tapi gagal dengan CONEFO-nya karena keterbatasan sumber daya dan isolasi internasional.
Sementara, Prabowo memiliki keunggulan berupa stabilitas ekonomi dan pengakuan internasional yang lebih luas. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga agar "persahabatan" dengan Trump tidak mengikis prinsip kemerdekaan yang diamanatkan UUD 1945. Indonesia harus memastikan BoP adalah sarana menuju kemerdekaan Palestina, bukan sekadar jalan pintas bagi Amerika untuk menghapus peran PBB dalam peta politik dunia.
Perjalanan dari era Soekarno ke era Prabowo menunjukkan evolusi cara Indonesia menghadapi kekuatan Amerika. Jika Soekarno melawan dengan konfrontasi terbuka, Prabowo mencoba masuk ke dalam sistem untuk memengaruhi kebijakan dari dalam. Tapi kita perlu ingat, ruang diplomasi tidak cukup hanya dengan jabat tangan erat dan pujian "tough guy" dari Trump.
Tanpa agenda yang jelas dan keberanian untuk menganulir skema yang merugikan Palestina, langkah ini hanya akan menjadi pengulangan sejarah yang pahit. Publik tentu menunggu langkah-langkah strategis-ideologis dalam babak pemerintahan Prabowo. Indonesia diharapkan tetap menjaga cahaya perdamaian dengan "hati nurani" di meja perundingan, dan dengan prinsip perdamaian yang dicapai adalah perdamaian yang berkeadilan, bukan perdamaian yang dibeli.
(miq/miq)