Ketika Pertumbuhan PNBP Atas Layanan Pemerintah Melandai

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara selain penerimaan perpajakan. PNBP menjadi penerimaan yang strategis mengingat masih banyak sumber PNBP yang masih bisa dioptimalkan pemungutannya.

Hal tersebut terlihat bahwa selama kurun 2015 hingga 2022, realisasi PNBP tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan perpajakan. Jika realisasi penerimaan perpajakan pada periode waktu tersebut meningkat 64%, maka PNBP dari layanan pemerintah meningkat sebesar 140% untuk tempo yang sama.

Baca: Jadi Tulang Punggung Penerimaan Negara, Pemerintah Pamer PNBP di ESDM

Menurut obyeknya, PNBP terbagi ke dalam enam kelompok besar, yaitu Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, serta Hak Negara Lainnya.

Apakah tren peningkatan PNBP akan terus terjadi di masa yang akan datang? Di sinilah perlunya kewaspadaan pemerintah. PNBP dari obyek pelayanan akan segera mencapai titik maturity dan akan mulai melandai pertumbuhannya. Faktor penyebabnya adalah jumlah masyarakat sebagai pengguna layanan telah mencapai tahap maksimal.

Mengapa hal tersebut terjadi? Sebagian layanan pemerintah yang memungut PNBP merupakan layanan-layanan yang diberikan sekali dalam setiap periode waktu dan layanan tersebut tidak bisa ditingkatkan lagi frekuensinya. Apa contohnya? Layanan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan termasuk di dalamnya dokumen paspor atau surat izin mengemudi.

Kewaspadaan mengenai keberlanjutan PNBP atas layanan tersebut dipicu dari fakta mengenai laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus mengalami perlandaian. Menurut data dari BPS, laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2023 tercatat hanya 1,13% atau terendah dalam periode delapan tahun terakhir.

Pertumbuhan penduduk yang mengecil tersebut berdampak pada berkurangnya pengguna layanan pemerintah di masa akan datang. Layanan pemerintah yang terdampak pertama kali atas menurunnya laju pertumbuhan penduduk adalah layanan pencatatan pernikahan.

Layanan pencatatan pernikahan adalah indikator awal untuk memperkirakan pertumbuhan generasi penerus bangsa ini. Ketika jumlah layanan yang diberikan menurun, maka dapat diproyeksikan nantinya bahwa pengguna layanan pemerintah pasti akan mengalami penurunan.

Menurunnya PNBP dari layanan pencatatan pernikahan ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh atas ketidaktercapaian target PNBP untuk layanan tersebut. Dua faktor dominan yang mempengaruhinya adalah pertambahan usia rata-rata generasi muda yang melangsungkan pernikahan serta fenomena pesta pernikahan minimalis yang menjamur di kalangan anak muda.

Saat ini, usia rata-rata pemuda yang melakukan pernikahan mulai bergeser. Tidak lagi mengumpul di awal usia 20-an tapi berubah ke akhir usia 20-an. Hasil survei yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa persentase pemuda yang telah menikah pada tahun 2023 hanya berjumlah 30,61% dari populasi, turun drastis dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 42,64%.

Pertambahan usia rata-rata tersebut mendorong penyusutan angka pencatatan pernikahan setiap tahunnya. Akibatnya jumlah pencatatan pernikahan pada 2023 mencapai angka terendah selama beberapa tahun terakhir. Tercatat bahwa pada 2023 hanya terdapat 1,58 juta pencatatan pernikahan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang sempat menembus di atas angka 2 jutaan per tahun.

Dari format penyelenggaraan peta pernikahan pun telah berubah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Jika generasi sebelumnya cenderung lebih mengarah ke pesta yang berbiaya mahal, generasi saat ini memilihi format pesta yang lebih minimalis.

Tak hanya dari sisi biaya pesta, biaya administratif pun menjadi sorotan untuk ditekan semurah mungkin. Adanya format syukuran pernikahan yang serba minim ternyata menjadi pemicu menurunnya PNBP atas jasa pencatatan pernikahan.

Biaya administratif berkaitan dengan pencatatan pernikahan bisa ditekan seminimal mungkin bahkan gratis dengan kondisi tertentu. Mengundang petugas pencatat nikah di luar kantor memerlukan biaya yang lumayan bagi generasi sekarang.

Namun melakukan pencatatan pernikahan di kantor dan saat jam kerja adalah gratis tanpa biaya. Inilah yang sekarang menjadi mode bagi kawula muda namun menjadi ancaman bagi pemerintah atas capaian PNBP.

Generasi sekarang menganggap layanan administratif tersebut tidak ada perbedaannya baik dilakukan di dalam kantor maupun di luar kantor. Sehingga dengan melakukan pencatatan pernikahan di kantor, telah tercapai dua target sekaligus, yaitu efisiensi biaya sekaligus pemenuhan hak sebagai masyarakat.

Apa dampaknya bagi pemerintah atas beberapa faktor di atas? Laporan realisasi anggaran atas pungutan jasa pencatatan pernikahan pada tahun 2022 pun tidak tercapai target. Jika pada tahun 2022 target PNBP atas layanan tersebut sebesar Rp891,86 miliar maka realisasinya hanyalah sebesar Rp781,90 miliar atau 87,66%.

Untuk tahun 2023 capaian belum dapat diketahui mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sedang dalam proses penyusunan. Namun sangat terbuka kemungkinan bahwa target juga tidak tercapai.

Melesetnya target PNBP tentu saja berdampak bagi kegiatan yang pendanaannya bersumber dari PNBP. Beberapa kegiatan akan mengalami penundaan bahkan pembatalan karena tidak tersedia dananya. Memang dapat disiasati dengan realokasi dari sumber pendanaan lain selain PNBP, namun kembali lagi ke masalah prioritas atas kegiatan tersebut.

Melihat realita tersebut, pemerintah perlu melakukan pemetaan dan penyiapan strategi atas potensi permasalahan serupa mungkin terjadi. Apakah diperlukan penyiapan sumber pendanaan lain ataukah menyusun strategi baru dalam memenuhi target PNBP termasuk menggali penerimaan dari obyek PNBP yang lain.

Berdasarkan data kependudukan seharusnya membuat pemerintah menyusun berbagai langkah antisipatif sebelum landainya capaian PNBP terjadi. Yang pasti, alternatif untuk menaikkan tarif atas layanan yang diberikan merupakan pilihan yang paling akhir untuk dipilih.

(miq/miq)