Arif Gunawan
Arif Gunawan

Seorang jurnalis yang tengah mengejar gelar Magister Teknik (prodi Energi Terbarukan) di Universitas Darma Persada. Mengawali proses jurnalistik di LPM Hayamwuruk, Penulis berkarir di Bisnis Indonesia, Bloomberg TV Indonesia, The Jakarta Post dan kini bersama CNBC Indonesia sebagai Lead Researcher.

Profil Selengkapnya

Sampai Kapan Indonesia Tertinggal Revolusi Industri?

Opini - Arif Gunawan, CNBC Indonesia 20 March 2018 17:55
Sampai Kapan Indonesia Tertinggal Revolusi Industri?
Dalam tiga gelombang revolusi industri, Indonesia selalu tertinggal dan tidak turut andil di fase-fase penting pengubah ekonomi dunia tersebut. Kali ini, mampukah Indonesia--yang menghadapi persoalan pelik deindustrialisasi--mampu mengambil peran di gelombang revolusi industri 4.0?

Sekilas, mungkin terdengar muskil bagi Indonesia untuk bisa memanfaatkan atau bahkan melompat ke revolusi industri digital, yang berbasiskan artificial intelligence (AI), internet atas segala hal (internet of thing/ IoI), realitas tertambah (augmented reality), pembelajaran mesin (machine learning), dan pembelajaran dalam (deep learning).

Alasannya, sektor manufaktur saat ini tengah terpukul dan mencatatkan penurunan kontribusi ke perekonomian (deindustrialisasi). Pertumbuhan sektor manufaktur, yang menyumbang 20,16% ekonomi nasional, saat ini berada dalam tren melambat, ke bawah 5%. Industri batu bara dan pengolahan migas melambat ke 4,46% (dari 4,85%), sedangkan industri non migas melambat dari 5,46% ke 5,14%.


Karenanya, wajar saja muncul kekhawatiran bahwa Indonesia lagi-lagi akan tertinggal dalam revolusi industri 4.0, sama seperti di tiga revolusi industri sebelumnya di mana negeri ini masih terlambat bersama negara-negara berkembang lainnya, sementara negara maju menjadi mesin pendorong revolusi tersebut.

Ketika revolusi industri pertama pecah pada era 1700-an, Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan berbasis agrikultur (negara agraris), dengan perekonomian sederhana. Pada saat itu pabrik yang beroperasi dikendalikan oleh pengusaha-pengusaha Belanda.

Demikian juga ketika pecah revolusi industri kedua di tahun 1800-an, Indonesia masih dalam status quo dengan sektor manufaktur yang terbatas dan dikontrol oleh penjajah Belanda. Pembangunan jaringan listrik dan rel kereta hanya dilakukan di kota-kota besar di Indonesia.

Selang 25 tahun setelah merdeka, ketika negara maju sudah menginisiasi penggunaan komputer di era revolusi industri ketiga pada era 1970-an, Indonesia masih dalam transisi awal menuju negara industri. Jangankan merintis pengembangan komputer dan menerapkannya di sektor manufkatur, Indonesia bahkan baru memulai program listrik nasional pada 1972.

Kini, apakah Indonesia berpeluang tertinggal seperti halnya negara-negara berkembang lain? Meski berposisi sebagai pasar sosial media terbesar di Asia Tenggara dengan 50 juta orang menggunakan ponsel pintar, tapi industrinya berjalan dengan teknologi yang terbatas.

Firma konsultansi AT Kearney menyebutkan belanja nasional di bidang teknologi komunikasi dan informasi pada 2016 masih sangat terbatas yakni hanya 1,3% terhadap PDB, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Singapura (6,6%), Malaysia (4,5%), dan Thailand (2,4%).

Hal ini berujung pada lambatnya pertumbuhan produktivitas manufaktur di Indonesia, yang hanya naik 50% dari tahun 2000 hingga kini, jauh dari India yang naik dua kali lipat dan China yang naik tiga kali.

Peluang Masih Terbuka
Namun, hal ini bukan berarti pintu bagi Indonesia untuk bisa bergabung dalam revolusi industri keempat telah sepenuhnya tertutup. Ada perbedaan kondisi revolusi industri kali ini dibandingkan dengan tiga gelombang revolusi industri di masa lalu.

Perbedaan itu terletak pada: kesetaraan titik mula dan modal dasar. Jika pada revolusi pertama dan kedua, Indonesia dan negara berkembang lainnya berada di posisi tertinggal karena masih berjuang melawan kolonialisme, kali ini titik mulanya relatif setara. Semua negara berkembang telah terkoneksi dengan internet, dalam kampung digital global.

Dari sisi modal dasar, seluruh negara di dunia saat ini memiliki aksesibilitas teknologi digital yang relatif sama. Tidak seperti di era revolusi industri pertama, di mana negara maju dalam hal ini Inggris dan Amerika Serikat (AS), lebih unggul membangun rekayasa permesinan karena situasi politik ekonomi yang lebih kondusif dan tidak sedang dijajah negara lain.

Kini, di era revolusi industri 4.0, semua negara memiliki titik mula dan modal dasar yang relatif sama. Secara umum, negara di dunia menghadapi problem ekonomi global yang sama dan tidak terkungkung kolonialisme seperti di masa lalu. Situasi ini membuka peluang sama bagi seluruh negara itu membangun infrastruktur digital di negara masing-masing untuk pengembangan AI, IoI, realitas tertambah, dan big data.

Sementara itu, kesamaan modal dasar tercipta karena masyarakat negara maju dan berkembang sama-sama menikmati infrastruktur internet broadband yang menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat. Akses atas teknologi digital tidak hanya ada di negara maju, tapi juga di negara berkembang terlihat dari bermunculannya startup di seluruh negara, bukan hanya di negara maju.

Faktor pembeda dalam persaingan di era revolusi industri kali ini terletak pada kekuatan agent of technology, atau kemampuan sumber daya manusia (SDM) masing-masing negara. Semakin efektif sebuah negara menciptakan inkubasi pengembangan teknologi internet dan kecerdasan buatan, makin terbuka pula peluang dia memimpin.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencanangkan Indonesia sebagai negara berekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020, bersaing dengan emerging market lain seperti China yang mengumumkan visi sebagai pusat inovasi AI pada 2030, dan India yang berambisi jadi kekuatan sains global pada 2020.

Lalu bagaimana Indonesia yang hanya membelanjakan 0,3% dari produk domestik bruto (PDB) untuk riset dan pengembangan (R&D), bisa bersaing dengan negara lain di revolusi industri keempat ini?

Jawabannya, menurut Hisashi Hayashi, Associate Professor di Advanced Institute of Industrial Technology terletak pada kemauan politik untuk menciptakan habitat ekonomi yang mendukung inovasi AI dan teknologi digital paling kontemporer. Jepang, misalnya, membangun itu lewat program 'Society 5.0'. Keunggulan teknologi tinggi (high tech) bukan menjadi faktor penentu dan satu-satunya, karena kini semua orang bisa mengakses open source untuk mempelajari bahasa pemrograman. 

Terpisah, Direktur Machine Learning SP Jain School of Global Management Debashis Guha memberi contoh China sebagai negara emerging market yang berpenduduk besar tetapi sukses membangun inovasi teknologi canggih terdepan. "Banyak pengetahuan yang sekarang bisa diakses semua orang dari riset dan piranti lunak yang bersifat open source," tuturnya.

Pada akhirnya, revolusi industri berjalan di atas transformasi kualitas tidak hanya proses produksi, tapi juga kualitas pelaku proses tersebut, sebagaimana diingatkan oleh sejarawan AS Charles A. Beard tujuh dasawarsa yang lalu: "The industrial revolution has two phases: one material, the other social. One concerning the making of things, the other concerning the making of men."

Inilah yang harus diperhatikan pemerintah, untuk membangun habitat dan memberikan insentif terhadap pelaku riset teknologi agar bisa mendukung efisiensi dan kualitas industri manufaktur, jika tidak ingin kembali tertinggal di revolusi industri keempat ini. *** (ags)
Opini Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading