Kemendag Bongkar 96 Importir Bermasalah, 27 Wajib Musnahkan Barang!
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan 96 pelaku usaha yang memerlukan tindak lanjut dalam pengawasan barang impor sepanjang Januari-Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 pelaku usaha telah dikenai surat perintah penarikan dan pemusnahan barang.
Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan impor post-border yang dilakukan Kemendag melalui pendekatan berbasis risiko. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan barang impor yang beredar memenuhi ketentuan sekaligus melindungi konsumen dan industri dalam negeri.
Berdasarkan data Kemendag, terdapat 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang tercatat dalam pelaksanaan pengawasan post-border selama Januari-Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 67.790 PIB atau 39,75% teridentifikasi sebagai PIB Siap Inspeksi. Kemendag kemudian melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap 28.441 PIB dan pemeriksaan khusus terhadap 733 PIB yang menjangkau 169 pelaku usaha.
Hasilnya, sebanyak 73 pelaku usaha atau 43,20% dinyatakan memenuhi ketentuan. Sementara itu, 96 pelaku usaha lainnya memerlukan tindak lanjut.
Dari 96 pelaku usaha tersebut, sebanyak 51 masih dalam proses klarifikasi, 27 dikenai surat perintah penarikan dan pemusnahan barang, serta 18 diberikan surat peringatan.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang menegaskan, pengawasan post-border harus mampu menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang impor dan perlindungan pasar dalam negeri.
"Pengawasan harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Bagi importir yang patuh, pengawasan harus memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebaliknya, terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan, pemerintah akan melakukan tindak lanjut secara tegas dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat, pengawasan memastikan barang impor yang beredar telah memenuhi ketentuan sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang semestinya," ujar Moga dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).
Plt. Direktur Tertib Niaga Sukoco mengatakan, hasil pengawasan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan strategi pengawasan ke depan.
"Data hasil pengawasan memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan serta karakteristik risiko pelaku usaha dan komoditas. Informasi ini menjadi modal penting bagi kami untuk menyusun profil risiko yang lebih akurat, menentukan prioritas pengawasan secara lebih tepat, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang memerlukan pembinaan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan," jelas Sukoco.
Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya diukur dari banyaknya pemeriksaan atau tindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga dari kemampuannya mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
Kemendag juga memperkuat pengawasan melalui integrasi data perizinan, kepabeanan, realisasi impor, hingga riwayat kepatuhan pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan Indonesia Single Risk Management (ISRM) yang dikelola melalui Lembaga National Single Window (LNSW).
Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW Purnomo menjelaskan, integrasi data tersebut diperlukan agar pengawasan lebih tepat sasaran dan menghindari pemeriksaan berulang terhadap importir yang sama.
"Pengawasan post-border berbasis risiko perlu didukung pemanfaatan data yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan profil risiko pelaku usaha dan karakteristik barang atau komoditas. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi juga perlu dipertukarkan dan dimanfaatkan untuk memperbarui profil risiko secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan menghindari pemeriksaan berulang terhadap pelaku usaha yang sama," jelas Purnomo.
(wur)