70% Hasil Tambang Diminta Buat Negara, Ramai Pengusaha Buka Suara
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku usaha pertambangan ramai-ramai buka suara ihwal pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta 70% hasil tambang dinikmati oleh negara, bahkan jika perlu negara menguasai saham perusahaan tambang tersebut.
Ketua Komite Pertambangan Minerba Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia menilai manfaat yang didapat oleh negara dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara cukup banyak, terdiri atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Perorangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), hingga royalti.
Memang belum terdapat studi yang memperhitungkan tarif pajak efektif dibandingkan total laba atau pendapatan sebelum pajak. Tapi Hendra menilai porsi yang diterima negara lebih besar dibandingkan perusahaan.
"Tapi sepertinya porsi yang diterima oleh negara bisa jadi lebih besar dibandingkan perusahaan. Tarif royalti untuk beberapa komoditas termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan beberapa negara-negara produsen komoditas sejenis," kata Hendra kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (17/11/2026).
Dia menegaskan perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak kecil dari tahap eksplorasi, operasi produksi, reklamasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, hingga pascatambang.
Kendati begitu, dia tak menampik terdapat sejumlah perusahaan pertambangan yang mengabaikan kewajiban ke negara, termasuk dalam membayar royalti atau menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
"Termasuk porsi penerimaan negara dari berbagai pajak non-pajak dan pungutan yang diterima oleh negara dari kegiatan pertambangan bisa dikatakan relatif cukup besar," paparnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo meyakini porsi penerimaan negara dari usaha pertambangan telah melebihi besaran 70%, jika memperhitungkan berbagai setoran dan kewajiban penambang ke negara.
Sementara jika nantinya negara harus memiliki sekitar 70% saham usaha pertambangan, hal tersebut bisa saja dilakukan namun secara perhitungan keekonomian tambang perlu dihitung secara cermat.
Singgih bilang, dengan porsi kepemilikan negara lebih dari 51% dalam perusahan pertambangan maka besaran investasi, teknologi yang dimanfaatkan, hingga kewajiban hilirisasi bakal menjadi tanggung jawab negara.
"Saya yakin, bisa jadi yang diberikan dengan rezim saat ini, bisa jauh lebih besar dari 70 persen. Jadi jangan sebatas melalui pengukuran buku perusahaan di akhir tahun, namun harus melihat kontribusi selama tambang dioperasikan, termasuk multiplier effect yang terbangun," ujar Singgih kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/11/2026).
"Harus diakui, Indonesia bukan sebagai satu-satunya negara yang memiliki SDA, jadi memperhitungan dampak kebijakan pada investor tambang semestinya harus dilihat dengan lebih detail, sekaligus membandingkan dengan negara lain dalam mengelola industri pertambanagan," tuturnya.
Hasil tambang yang didapat negara
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai porsi pemerintah dari hasil pertambangan sebenarnya sudah cukup besar yang berasal dari kewajiban perpajakan dan PNBP.
Dia menerangkan, sejumlah pajak yang dikenakan ke sektor pertambangan adalah; PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 19, PPH Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat 2; PPn, dan PBB.
Sementara untuk PNBP, Sudirman menyatakan negara mendapatkan pungutan dari Iuran Tetap atau deadrent, yakni; pungutan hasil produksi seperti royalti dan dana hasil produksi batu bara (DHPB), iuran eksplorasi, jasa kepelabuhanan, dan bagi hasil keuntungan untuk Pemerintah pusat sebesar 4% dari laba bersih.
"Dari beberapa informasi dan data yang kami dapatkan dari sejumlah Perusahaan pertambangan khususnya pada komoditas batu bara, sebenarnya penerimaan negara dari Pajak dan PNBP jauh lebih besar dibandingkan Keuntungan yang didapatkan perusahaan pertambangan itu sendiri," kata Sudirman kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Dia memperkirakan total persentase penerimaan negara dari industri pertambangan batu bara bisa mencapai 32% dari pendapatan hasil penjualan, yang terdiri atas PNBP sebesar 26% dan pajak sebesar 6% dari pendapatan.
"Sementara Keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan itu hanya di kisaran kurang dari 10% saja dari total Revenue. Artinya sebenarnya total penerimaan negara dari penjualan hasil industri pertambangan batubara tsb sudah sekitar 3 kali lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan perusahaan," tandasnya.
(pgr/pgr)