Pengamat Sebut Pengelolaan Mineral Kritis Butuh Modal Besar
Jakarta, CNBC Indonesia - Memiliki cadangan mineral melimpah belum cukup untuk memenangkan persaingan rantai pasok global. Negara juga harus mampu membiayai eksplorasi, membangun fasilitas pengolahan, dan memastikan proyek-proyek tersebut layak secara ekonomi. Di tengah kebutuhan mineral kritis yang terus berkembang, akses terhadap modal menjadi faktor yang semakin menentukan.
Tembaga, nikel, lithium, kobalt, dan logam tanah jarang dibutuhkan untuk berbagai industri, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga jaringan listrik. Namun, pengembangan tambang dan fasilitas pemurnian membutuhkan investasi besar, sementara hasilnya baru dapat dinikmati setelah bertahun-tahun. Ketidakpastian harga komoditas dan permintaan pasar membuat pendanaan proyek-proyek ini semakin menantang.
Bagi Indonesia, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan agenda hilirisasi. Setelah mengembangkan industri pengolahan nikel, pemerintah kini mendorong investasi pada komoditas lain, termasuk tembaga dan bauksit. Keberlanjutan agenda itu tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan baku, tetapi juga pada kemampuan memperoleh pembiayaan yang mendukung pengembangan industri.
Pengamat tambang sekaligus direktur eksekutif Indonesia Mining Energy Watch, Ferdy Hasiman menilai Indonesia dapat belajar dari China dan Korea Selatan mengenai pentingnya modal dalam pengelolaan mineral kritis.
"Pertama, perlu ada keinginan politik dan penegakan hukum yang baik dari pemerintah sendiri, karena daya saing rantai pasok kita bergantung pada kemampuan pemerintah menghimpun modal," ujar Ferdy dikutip Selasa (20/10/2026).
Ia juga mencontohkan Vietnam yang belakangan menjadi perhatian investor karena pengelolaan mineral kritisnya.
"Artinya, pengelolaan yang profesional itu perlu untuk menghasilkan kepercayaan pasar, yang akan menjamin transfer premium dan pemetaan mineral kritis yang berkelanjutan," tambahnya.
Kebutuhan Investasi Besar, Pendanaan Terbatas
Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan kebutuhan investasi pertambangan baru mencapai sekitar US$500 miliar hingga 2040 dalam Stated Policies Scenario. Angka itu dapat meningkat menjadi sekitar US$600 miliar jika permintaan mineral tumbuh lebih cepat.
Namun, investasi justru melemah. Pada 2025, investasi sektor mineral kritis turun 9%, sedangkan belanja untuk logam bahan baku baterai merosot lebih dari 20%.
Karakter industri pertambangan menjadi salah satu penyebabnya. Perusahaan harus mengeluarkan biaya eksplorasi sebelum mengetahui apakah cadangan yang ditemukan layak ditambang. Setelah itu, pembangunan tambang, smelter, dan fasilitas pemurnian membutuhkan modal tambahan dalam jumlah besar. Pendapatan baru mengalir setelah proyek selesai dan mulai beroperasi.
Risiko tersebut tidak berhenti pada tahap pembangunan. Perubahan harga komoditas, biaya energi, perizinan, dan permintaan industri dapat memengaruhi kelayakan proyek. Bagi bank maupun investor, kebutuhan modal yang besar dan masa pengembalian investasi yang panjang membuat keputusan pembiayaan tidak sederhana.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan kesenjangan pembiayaan proyek mineral kritis mencapai US$180-US$270 miliar selama periode 2022-2030. Tembaga menyumbang sekitar 36% dari kesenjangan tersebut, sementara nikel sekitar 16%.
Kesenjangan ini menjadi persoalan bagi negara yang ingin memperluas produksi. Cadangan mineral bisa tersedia dan permintaan pasar bisa tumbuh, tetapi proyek tetap sulit berjalan jika perusahaan tidak mendapatkan pendanaan yang diperlukan.
Modal Negara Kembali Berperan
Sejumlah pemerintah mulai mengambil peran lebih besar untuk mengatasi hambatan pembiayaan tersebut. Menurut IEA, komitmen pembiayaan publik di negara-negara maju mencapai sekitar US$65 miliar pada 2025, lebih dari empat kali lipat dibandingkan 2023.
Dukungan itu diberikan melalui berbagai instrumen, termasuk investasi ekuitas, pinjaman berbunga lunak, jaminan kredit, dan asuransi risiko politik. Pemerintah juga dapat membantu proyek mendapatkan kepastian pembeli melalui perjanjian pembelian hasil produksi (offtake agreement).
Bagi proyek dengan risiko tinggi, dukungan publik dapat menjadi penentu masuknya investor swasta. Jaminan pemerintah, misalnya, dapat mengurangi risiko yang harus ditanggung pemberi pinjaman. Sementara itu, kontrak pembelian jangka panjang membantu memberikan kepastian pasar bagi produk yang dihasilkan.
Model ini juga menunjukkan bahwa persaingan mineral kritis tidak hanya berlangsung di tambang. Negara yang mampu menyediakan pembiayaan, mengembangkan fasilitas pemurnian, dan membangun hubungan dengan produsen manufaktur memiliki peluang lebih besar untuk menguasai bagian penting dari rantai pasok.
China telah memanfaatkan pendekatan tersebut untuk memperkuat posisinya di industri mineral global.
China Memperkuat Posisi Lewat Pembiayaan
IEA memperkirakan pembiayaan China mendukung proyek senilai hampir US$57 miliar di hampir 20 negara berkembang dan negara dengan perekonomian yang sedang tumbuh selama periode 2000-2021. Proyek-proyek itu mencakup tembaga, nikel, lithium, kobalt, dan logam tanah jarang.
Pembiayaan tersebut melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), bank kebijakan, dan lembaga keuangan komersial China. Investasi di luar negeri membantu mengamankan akses terhadap bahan baku, sekaligus menghubungkan sumber daya tersebut dengan industri pemurnian dan manufaktur China.
Keunggulan ini penting karena mineral yang sudah ditambang belum tentu siap digunakan oleh industri. Bijih dan konsentrat masih harus melalui proses pengolahan untuk menjadi bahan yang memenuhi spesifikasi industri. Negara yang memiliki kapasitas pemurnian besar dapat memperoleh posisi tawar lebih kuat, terutama ketika pilihan fasilitas pengolahan di negara lain masih terbatas.
China juga dapat memperluas pengaruhnya melalui pembiayaan perusahaan dan aset strategis. Modal tidak harus masuk langsung dari BUMN atau lembaga negara. Dana yang melibatkan investor negara dapat disalurkan melalui perusahaan investasi swasta, termasuk private equity, yang kemudian mengambil saham di perusahaan pemilik aset mineral.
Struktur seperti ini membuat hubungan antara sumber dana dan perusahaan penerima investasi perlu ditelusuri lebih jauh. Kepemilikan langsung bukan satu-satunya sumber pengaruh. Hak suara, komposisi pemegang saham, dan kesepakatan investasi juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan.
Korea Zinc dan Persoalan Kendali atas Aset Strategis
Kasus Korea Zinc di Korea Selatan memperlihatkan bagaimana kepentingan pemegang saham dapat bersinggungan dengan strategi industri dan geopolitik.
MBK Partners bersama Young Poong, pemegang saham terbesar Korea Zinc, berupaya memperbesar pengaruhnya terhadap produsen seng tersebut. Fund VI milik MBK mencakup China Investment Corporation (CIC), dana kekayaan negara China. MBK menyatakan modal asal China menyumbang sekitar 5% dari total dana tersebut, sehingga CIC menjadi salah satu investornya yang terbesar.
Pada saat yang sama, Korea Zinc mengembangkan Project Crucible, fasilitas pengolahan mineral kritis senilai US$7,4 miliar yang direncanakan berlokasi di Tennessee, Amerika Serikat. Proyek tersebut mendapat dukungan pembiayaan dan partisipasi pemerintah AS karena dipandang penting bagi upaya membangun rantai pasok mineral kritis di luar dominasi China.
MBK dan Young Poong menentang proyek tersebut. Dalam rapat dewan pada Desember 2025, keduanya menolak kelima agenda terkait Project Crucible. Mereka juga mengajukan permohonan putusan sela untuk memblokir kesepakatan terkait proyek itu.
Status terbaru Project Crucible perlu dikonfirmasi sebelum artikel diterbitkan
Perselisihan tersebut menempatkan keputusan investasi perusahaan dalam konteks yang lebih luas. Proyek pengolahan mineral bukan hanya soal prospek keuntungan, tetapi juga berkaitan dengan pasokan bahan baku, kepentingan pemegang saham, dan strategi pemerintah.
Kasus ini sekaligus memperlihatkan mengapa asal modal perlu menjadi bagian dari penilaian investasi. Investor yang masuk melalui dana atau perusahaan perantara tetap dapat memiliki kepentingan dalam keputusan perusahaan, bergantung pada struktur kepemilikan dan hak yang dimilikinya. Karena itu, besarnya investasi tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran ketika perusahaan mengelola aset yang dianggap strategis.
Indonesia Mencari Sumber Pembiayaan
Indonesia menghadapi kebutuhan serupa dalam mengembangkan industri hilir. Pembangunan smelter, fasilitas pemurnian, dan industri pengolahan lanjutan membutuhkan investasi besar, sementara setiap proyek memiliki karakteristik risiko dan kebutuhan pendanaan yang berbeda.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada Oktober 2025 menyatakan pemerintah menargetkan investasi lebih dari Rp3.800 triliun atau sekitar US$230 miliar selama lima tahun untuk 15 komoditas prioritas.
Upaya mencari sumber pendanaan juga mulai diarahkan ke lembaga investasi negara. Pada Februari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sedang memetakan proyek nikel, bauksit, dan tembaga yang berpotensi memperoleh pembiayaan dari Danantara.
Pada Juli 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Danantara membahas kerja sama dengan US International Development Finance Corporation (DFC) untuk membiayai berbagai bagian ekosistem mineral kritis Indonesia.
Ahmad Redi, pengamat hukum batu bara dan pertambangan, menilai kemampuan menghimpun modal dalam skala besar kini menjadi faktor penentu dalam pengelolaan industri mineral dan batu bara. Menurut dia, Danantara dapat mengambil peran strategis dengan mengonsolidasikan aset negara dan menyediakan ekuitas awal untuk proyek-proyek yang membutuhkan investasi besar.
"BPI Danantara, misalnya, sangat strategis untuk konsolidasi aset negara dan penyedia ekuitas awal. Kehadirannya menaikkan bankability proyek dan menurunkan profil risiko di mata kreditur, tanpa harus membebani APBN secara langsung," ujar Ahmad.
Keterlibatan Danantara juga perlu diikuti perhatian terhadap standar yang ditetapkan investor global dan lembaga keuangan. Kepatuhan lingkungan, tata kelola, serta jaminan pasokan menjadi pertimbangan dalam keputusan pembiayaan. Karena itu, konsistensi regulasi diperlukan agar proyek Indonesia dapat memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang kompetitif.
Ahmad mengingatkan bahwa keterbatasan modal dapat menghambat ambisi hilirisasi untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
"Tanpa agregasi modal yang solid lewat Danantara dan investor strategis, hilirisasi kita rawan terjebak hanya di produk setengah jadi, bukan produk akhir bernilai tinggi," jelasnya.
Kebutuhan pendanaan tersebut terlihat pada tingkat perusahaan. Vale Indonesia menyatakan pada 2025 akan mencari pembiayaan sebesar US$1 miliar hingga US$1,2 miliar untuk periode 2026-2027 guna mendukung pengembangan tambang dan fasilitas peleburan dengan teknologi high-pressure acid leaching (HPAL).
Besarnya kebutuhan dana menunjukkan bahwa pengembangan mineral kritis memerlukan kombinasi berbagai sumber modal. Pembiayaan dari pemerintah dapat membantu menanggung sebagian risiko awal, sedangkan investor swasta dan lembaga keuangan dapat mendukung pembangunan serta pengembangan kapasitas produksi.
Namun, ketersediaan dana saja tidak menjamin keberhasilan. Proyek tetap membutuhkan kepastian hukum, tata kelola yang baik, perhitungan keekonomian yang masuk akal, serta kejelasan pembagian risiko di antara para pemodal. Dukungan negara tidak dengan sendirinya membuat sebuah proyek layak secara komersial.
Di sinilah persoalan tata kelola menjadi penting. Potensi cadangan mineral dapat menarik perhatian investor, tetapi keputusan untuk menanamkan modal dalam jangka panjang juga dipengaruhi kepastian perizinan, penegakan hukum, dan konsistensi kebijakan.
Bukan Hanya Soal Cadangan
Indonesia memiliki sumber daya mineral yang dibutuhkan pasar global. Tantangannya adalah mengubah keunggulan tersebut menjadi industri pengolahan yang kompetitif dan mampu bertahan menghadapi perubahan harga maupun permintaan.
Pengalaman China memperlihatkan peran pembiayaan dalam mengamankan bahan baku dan memperkuat industri pemurnian. Kasus Korea Zinc menunjukkan bahwa struktur pendanaan dan kepentingan pemegang saham juga dapat memengaruhi keputusan atas proyek strategis.
Bagi Indonesia, mencari investor merupakan satu bagian dari pekerjaan. Pemerintah juga perlu memahami siapa yang menyediakan modal, bagaimana risiko dibagi, serta hak apa yang diberikan kepada pemodal. Keputusan tersebut akan memengaruhi bukan hanya kelangsungan proyek, tetapi juga kendali atas aset dan arah pengembangan industri.
Pada akhirnya, cadangan mineral tetap menjadi modal awal. Namun, kemampuan membiayai tambang, membangun fasilitas pemurnian, dan menjaga kepercayaan investor akan ikut menentukan seberapa besar nilai tambah yang dapat dipertahankan Indonesia di dalam negeri.
(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]