Heboh Soal Dana Cadangan Pesangon, Apa Itu?
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan Dana Cadangan Pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan informasi yang tidak benar. Hingga saat ini, Pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Putri dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).
Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Putri menjelaskan, proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.
Putri menambahkan, peraturan pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, antara lain mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.
Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi Pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.
Sebagai informasi, kewajiban penyediaan dan pembayaran Dana Cadangan Pesangon oleh pengusaha diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 dimana mulai berlaku paling lambat satu tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan, yakni 28 Oktober 2027.
Sementara itu, pelaksanaannya diatur dalam pasal 253 dimana pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan Pekerja/Buruh belum diikutsertakan dalam program pensiun. Namun, kewajiban ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.
"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja," bunyi Pasal 253 ayat (1) beleid tersebut.
Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah. Pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
d. pencabutan perizinan berusaha.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah," tulis Beleid tersebut.
(wur/wur)