Tiba-Tiba Menteri Tito Pelototi Wilayah RI Ini, Rawan Demo Besar
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti sejumlah daerah yang selama ini kerap mengalami dinamika dalam pembahasan upah minimum. Hal ini menjadi perhatian pemerintah menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum 2027.
Tito menyebut, pembahasan upah minimum setiap tahun sering kali memunculkan polemik dan pro kontra antara pekerja dengan pengusaha. Bahkan, persoalan tersebut tidak jarang berujung pada aksi demonstrasi dalam skala besar.
Beberapa wilayah yang menjadi sorotan karena memiliki dinamika pengupahan cukup tinggi di antaranya Jawa Barat, Batam di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Dan, tak ketinggalan Jakarta.
"Dalam beberapa tahun yang lalu, upah minimum regional ini selalu menjadi bahan polemik dan pro kontra, kemudian bahkan terjadi demo yang cukup besar. Terutama di Jawa Barat, kemudian di Batam biasanya Kepulauan Riau, kemudian di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur, di Jawa Tengah. Itu yang menjadi hotspot daerah-daerah yang relatif cukup ada dinamika. Dan ujungnya ke Jakarta," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kemendagri, Senin (16/11/2026).
Karena itu, Tito meminta pemerintah daerah, khususnya gubernur, untuk mempersiapkan proses penetapan upah minimum dengan mengikuti pedoman dari pemerintah pusat. Menurutnya, gubernur memiliki peran penting karena menjadi pihak yang nantinya mengambil keputusan penetapan upah minimum di wilayah masing-masing.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti pedoman yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan dengan berkoordinasi bersama para gubernur.
Setelah pedoman tersebut diterima, pemerintah daerah diharapkan segera menggelar pembicaraan tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha melalui Apindo maupun Kadin.
"Setelah nanti sudah ada guidelines yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, maka kita akan lihat daerah-daerah ini nanti dia melakukan pembicaraan tripartit ya, terutama dengan selain pemerintah, dengan para buruh, serikat buruh daerah masing-masing, dengan para pengusaha, Apindo atau Kadin," ujarnya.
Tito berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan formula pengupahan yang bisa diterima oleh sebagian besar pihak. Dengan demikian, penetapan upah minimum tidak kembali memicu polemik berkepanjangan maupun mengganggu stabilitas daerah.
"Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win, artinya menyenangkan semua pihak. Nggak semua akan senang, tapi majority," tutur dia.
Menurut Tito, penetapan upah minimum perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Hal ini penting agar kebijakan pengupahan tetap mendukung kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan perekonomian daerah.
"Sehingga isu masalah upah minimum tidak menjadi isu yang panas, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan, dan itu tetap mengundang investasi, mendukung iklim ekonomi," tegas Tito.
Selain itu, Tito meminta jajaran Kemendagri menyiapkan surat edaran yang lebih terperinci mengenai langkah-langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti penetapan upah minimum, termasuk proses pemantauan dan pengawasannya.
Ia berharap seluruh proses penetapan upah minimum di daerah dapat diselesaikan pada Desember 2026 dalam kondisi kondusif.
"Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai. Dan mudah-mudahan selesai dalam keadaan baik-baik semua," pungkasnya.
(dce)