MARKET DATA

Pengumuman! UMP & UMK Tahun 2027 Bakal Diketok Tanggal Ini

Martyasari Rizky,  CNBC Indonesia
16 November 2026 11:30
Ilustrasi Upah (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ilustrasi Upah (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan upah minimum 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, upah minimum provinsi (UMP) 2027 ditargetkan sudah ditetapkan paling lambat pada 21 November 2026.

Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026.

Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah pada Senin (16/11/2026).

"Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026. Dan sesudah UMP itu ditetapkan, 5 hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi," kata Yassierli dalam rapat.

Adapun untuk daerah yang juga menetapkan upah minimum kabupaten/kota, batas waktunya adalah 25 November 2026. Setelah itu, penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota dilakukan lima hari setelahnya.

"Kalau Bapak dan Ibu pimpinan daerah juga akan menetapkan upah minimum kota/kabupaten, maka batasnya adalah 25 November 2026, dan 5 hari sesudahnya adalah upah minimum sektoral kota dan kabupaten," ujarnya.

Yassierli menjelaskan, sebelum menggelar sosialisasi kepada para gubernur, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah lebih dahulu melakukan rapat koordinasi teknis dengan seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan dewan pengupahan daerah pada 13 November 2026.

Pemerintah juga akan menerbitkan surat edaran yang berisi rincian lebih lanjut mengenai penetapan upah minimum, termasuk lampiran data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah.

"Kami juga akan mengeluarkan surat edaran rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS," jelas dia.

Dalam penetapan upah minimum 2027, Yassierli menyebut gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dapat dilakukan sesuai kebijakan masing-masing daerah.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 137 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Pasal 137 ayat 2: Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral. Sedangkan untuk kota/kabupaten sifatnya adalah Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota, dan upah minimum sektoral kabupaten dan kota," papar Yassierli.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempersiapkan proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Menurutnya, pembahasan upah minimum selama ini kerap memunculkan polemik hingga aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

Tito menyebut beberapa wilayah yang selama ini memiliki dinamika pengupahan cukup tinggi, yakni Jawa Barat, Batam di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.

Ia meminta pemerintah daerah menindaklanjuti pedoman dari pemerintah pusat dengan melibatkan pekerja dan pengusaha dalam pembahasan di daerah.

"Setelah nanti sudah ada guidelines yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli), maka kita akan lihat daerah-daerah ini nanti dia akan melakukan pembicaraan tripartit ya, terutama dengan selain pemerintah, dengan para buruh, serikat buruh daerah masing-masing, dengan para pengusaha, Apindo atau Kadin," kata Tito dalam kesempatan yang sama.

Tito berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak sehingga penetapan upah minimum tidak memicu gejolak di daerah.

"Sehingga kita harapkan dengan adanya, kita mendengar nanti guidelines dari beliau, nanti kami dari Kemendagri, kami akan memfollow up," pungkasnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Kenaikan UMP 2027 Jakarta Belum Dibahas, Kapan Diputuskan?


Most Popular
Features