Bea Cukai Gagalkan Ekspor Emas Ilegal 21,8 Kg Rp 50 M ke Malaysia
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan upaya penyelundupan ekspor emas ilegal ke Malaysia melalui bandar udara internasional Syamsyudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan petugas bea cukai di bandra berhasil menggagalkan penyelundupan emas dari dua kegiatan dalam satu minggu di bandara itu. Emas ilegal yang berhasil dicegah keluar RI itu sebesar 21,8 kilogram dengan nilai lebih dari Rp50 miliar.
"Pencegahan ini adalah tidak lepas dari analisis intelijen yang dilakukan secara matang terhadap gerak-gerik penumpang yang akan melewati Bandara Internasional Syamsudin Noor dengan tujuan ke Malaysia," ujar Djaka saat konferensi pers, Senin (16/11/2026).
Adapun penindakan pertama terjadi pada Kamis, 5 November 2026 sekitar pukul 10.00 WITA di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.
Petugas Bea Cukai mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh empat Warga Negara Indonesia (WNI). Ditemukan emas dalam bentuk kalung dan gelang yang digunakan sebagai perhiasan. Namun, perhiasan tersebut tidak dilengkapi dokumen kepabeanan atau izin ekspor.
Adapun barang bukti yang ditemukan berupa 16 logam atau perhiasan emas dengan total berat 4,23 kilogram.
Selanjutnya, penindakan kedua terjadi pada Kamis, 12 November 2020, sekitar pukul 9.45 WITA di lokasi yang sama.
Petugas Bea Cukai mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh tiga WNI. Ditemukan 17 batang emas dengan kadar yang tinggi yang disembunyikan dalam celana pendek dan kaos dalam. Berat barang bukti mencapai 17,58 kilogram.
Modus yang digunakan adalah body concealment atau disembunyikan di dalam pakaian untuk mengelabui petugas.
Djaka menjelaskan dari upaya ekspor ilegel tersebut, ada potensi kerugian negara yang tidak terpunggut, di mana kewajiban dalam ekspor emas keluar itu adalah beberapa nilai pungutan yang harus dipenuhi, yaitu bea keluar yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Terhadap kasus penindakan pertama masih dalam penelitian lebih lanjut di Bea Cukai Banjarmasin. Sementara terhadap kasus penindakan yang kedua, tiga penumpang telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses penyidikan kepabeanan karena diduga melanggar Pasal 102A Huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan.
Barang bukti tersebut pun telah diamankan oleh Bea Cukai Banjarmasin untuk dilakukan penelitian kepabeanan dan uji laboratorium.
"Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa penyelundupan adalah tindakan yang melukai bangsa sendiri dan membunuh ekonomi nasional," tegas Djaka.
"Oleh karena itu, Dijen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan berkomitmen penuh untuk bersikap tidak abai terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi berkurangnya penerimaan negara."
(arj/arj)