Singapura dan RI Bakal Tukar Data, Bidik Modus Manipulasi Pajak
Bogor, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan Indonesia dan Singapura tengah mengkaji bentuk kerja sama dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak seperti transfer pricing hingga manipulasi faktur (misinvoicing).
Salah satu bentuk kerja sama yang dibahas adalah pertukaran data untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura. Namun, langkah ini juga dilengkapi dengan reformasi tata kelola ekspor di Indonesia. Bimo mencontohkan Indonesia membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
"Danantara Sumber Daya Indonesia, di situ juga ada hub dan platform untuk merekonsiliasi semua data yang terkait dengan ekspor-impor dari komoditas Indonesia, ekspor khususnya," ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak, Bogor, dikutip Jumat (13/11/2026).
"Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing. Termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," ujarnya.
Menurutnya, kerja sama ini nantinya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain Direktorat Jenderal Pajak, kerja sama ini juga melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan di Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Bimo menyebut Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong telah menunjukkan komitmen untuk membahas penyelesaian persoalan transfer pricing dan misinvoicing yang selama ini menjadi perhatian dalam hubungan perpajakan kedua negara.
Menurut Bimo, aktivitas ekonomi kini tidak lagi terbatas pada satu wilayah atau negara. Karena itu, persoalan perpajakan yang melibatkan transaksi lintas batas juga perlu ditangani melalui kerja sama antarnegara
"Ada niat baik dari Perdana Menteri Singapura untuk membahas tiga hal. Yang pertama penyelesaian bersama terkait kebakaran hutan dan lahan, yang kedua transfer pricing, yang ketiga misinvoicing. Jadi ini sudah menjadi isu antarnegara, untuk bahasanya untuk keadilan pemajakan," ujar Bimo dalam agenda Desentralisasi Pengadilan Pajak: Menuju Pengadilan yang Independen dan Aksesibel, dikutip Jumat (6/11/2026).
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]