Tindak Pidana Pajak Tak Masuk RUU Perampasan Aset, Kenapa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Tindak pidana di bidang perpajakan tidak masuk dalam enam jenis tindak pidana lainnya yang disepakati DPR RI dan pemerintah untuk menjadi sasaran perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Padahal, pada awal pembahasan, tindak pidana perpajakan sempat masuk dalam daftar 13 kriteria tindak pidana lainnya di luar korupsi yang diusulkan untuk dicakup dalam RUU tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah kini sepakat menyederhanakan cakupan tindak pidana lainnya menjadi enam jenis. Langkah ini diambil untuk membatasi ruang lingkup penerapan perampasan aset agar tidak terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan aparat penegak hukum.
"Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa ke mana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," kata Habiburokhman dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, dikutip dari pernyataan resmi, Jumat (13/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, sejumlah tindak pidana yang semula masuk dalam pembahasan awal antara lain tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup.
Namun, cakupan yang terlalu luas dikhawatirkan menimbulkan persepsi bahwa RUU Perampasan Aset dapat menyasar masyarakat sipil. Karena itu, DPR dan pemerintah memilih memfokuskan aturan pada tindak pidana korupsi serta tindak pidana lain yang memiliki karakteristik khusus dan dampak ekonomi luas.
Pembatasan tersebut juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur mekanisme perampasan aset dalam konteks pemberantasan korupsi.
Adapun enam jenis tindak pidana lainnya yang disepakati untuk masuk dalam RUU Perampasan Aset meliputi:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Khusus kategori keenam, penjelasan pasal mencakup sejumlah kejahatan seperti perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto. Artinya, ketentuan tersebut tidak otomatis mencakup seluruh tindak pidana penipuan maupun penggelapan.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy menjelaskan, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam rumusan tersebut merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat menjangkau berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi.
Ia mencontohkan, di sektor perbankan terdapat berbagai tindak pidana, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan. Sementara itu, praktik insider trading di pasar modal juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.
"Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," ujar Prof Eddy.
Meski tindak pidana perpajakan tidak masuk dalam enam kategori tindak pidana lainnya tersebut, tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama RUU Perampasan Aset. Dengan demikian, penyederhanaan dari 13 menjadi enam jenis tindak pidana tidak menghapus cakupan tindak pidana korupsi.
Selain membatasi ruang lingkup, RUU Perampasan Aset juga diharapkan dapat memperkuat pemulihan hak korban kejahatan. Habiburokhman mengatakan, masyarakat, khususnya korban investasi bodong, berharap aset hasil kejahatan yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada korban dan tidak selalu masuk ke kas negara.
Dengan pembatasan tersebut, DPR dan pemerintah berharap mekanisme perampasan aset dapat berjalan lebih terukur, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Daftar 13 tindak pidana yang sebelumnya diusulkan masuk ke dalam RUU Perampasan Aset:
- Tindak pidana korupsi;
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika;
- Tindak pidana terorisme;
- Tindak pidana penyelundupan manusia;
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya;
- Tindak pidana di bidang kehutanan;
- Tindak pidana di bidang lingkungan hidup,
- Tindak pidana di bidang perpajakan;
- Tindak pidana di bidang perbankan;
- Tindak pidana di bidang perasuransian;
- Tindak pidana di bidang pertambangan;
- Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
- Tindak pidana perdagangan orang.