475 Ribu Wajib Pajak Ketahuan DJP Hapus Bukti Potong, Nilainya Rp2 T!

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mendapati 475.698 wajib pajak menghapus bukti potong pajak di akun sistem Coretax nya, supaya status kurang bayar menjadi nihil.

Nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 itu terindikasi potensinya sekitar Rp2,01 triliun.

Akhirnya, Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan pesan pengingat menggunakan pendekatan behavioral. Misalnya, mereka mengirimkan pesan yang menyebutkan bahwa tindakan yang tidak melaporkan pajak secara utuh akan sangat memengaruhi kualitas pembangunan, seperti pendidikan.

"Jadi dibangkitkan kesadarannya bahwa manfaat yang terkandung dari kewajiban yang tidak dilakukan itu akan menggerus hak dari anak bangsa," ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak, Bogor, dikutip Jumat (13/11/2026).

Sebetulnya, Bimo mengatakan, ada 1,9 juta wajib pajak yang tercatat menghapus bukti potong. Namun, yang dikirimi email pengingat hanya 475.698 wajib pajak atas 3,72 juta bukti pemotongan.

Wajib pajak yang disurati secara elektronik itu kriterianya adalah bukti pemotongan dengan status valid dan sudah dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan pada SPT Masa PPh Pasal 21, serta bukti pemotongan atas jenis pajak non-final.

Selanjutnya, jumlah nilai PPh pada seluruh bukti pemotongan yang dihapus lebih dari atau sama dengan Rp100.000, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada bukti pemotongan yang dihapus sama dengan NPWP pada SPT Tahunan tahun pajak 2025.

"Dari sebarannya ada 312.546 wajib pajak berada pada kelompok nilai antara Rp100.000 sampai Rp1 juta. Pada sisi lain ada 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar," ujarnya.

"Di sisi nilai PPh, kelompok terbesarnya adalah Rp10 juta hingga Rp100 juta yaitu sekitar Rp0,72 triliun dari 26.760 wajib pajak. Jadi kami betul-betul kawal sampai detail," tegas Bimo.