Tak Semua Pajak Gaji Pekerja Ditanggung Pemerintah 2027, Ini Syaratnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk rencana perpanjangan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh DTP pada 2027.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Inge Diana Rismawanti mengatakan penghitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan ini masih dalam proses pembahasan dan belum terdapat keputusan final.

"Dapat kami sampaikan bahwa saat ini penghitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum terdapat keputusan final," ujar Inge kepada CNBC Indonesia, Rabu (11/11/2026).

Sekadar catatan, pemerintah memang berencana untuk melakukan perpanjangan insentif PPh DTP pasal 21 atau pajak penghasilan karyawan untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2027.

Syarat penerimanya ialah pekerja di seluruh sektor usaha dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sampai dengan Rp10 juta per bulan.

"Bagi pekerja di seluruh sektor usaha dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sampai dengan Rp10.000.000 per bulan," kata Inge.

Namun, Inge mengatakan pembahasan kebijakan dimaksud dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.

Selain melanjutkan kebijakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah, ada dua insentif perpajakan lainnya yang akan digelontorkan pemerintah pada 2027. Pertama, kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak, yang akan diubah dari level saat ini Rp54 juta per tahun.

Pemerintah juga menetapkan emas kadar 99,9% bebas pungut pajak pertambahan nilai (PPN). Sebelumnya, hanya kadar 99,99% yang bebas pungut PPN, termasuk perak. Insentif ini diberikan untuk industri perhiasan dan konsumen logam mulia.