Kuota Solar Subsidi Meledak di 30 Provinsi, Rata-Rata Daerah Tambang!

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat ada sebanyak 30 Provinsi di Indonesia yang mengalami over kuota, khususnya untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT). Rata-rata konsumsi yang berlebihan berada di daerah operasional pertambangan.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan realisasi kuota subsidi JBT Solar per 31 Oktober 2026 telah mencapai 88,02%, padahal berdasarkan proyeksi konsumsi normal kuota Solar Subsidi seharusnya terealisasi 83% per akhir Oktober 2026.

Wahyudi menekankan, kenaikan realisasi konsumsi Solar Subsidi terjadi karena terdapat peralihan konsumsi dari solar nonsubsidi yang mengalami kenaikan harga.

"Per provinsi ini untuk Solar ini 30 Provinsi itu over kuota semua dan jumlahnya signifikan, dan rata-rata daerah tambang. Ini mohon maaf sama perkebunan ya kondisinya demikian," kata Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD, dikutip Selasa (10/11/2026).

"Solar 30 provinsi, ini berbanding terbalik jadi volumenya cukup besar sekian kondisi ini," tegas Wahyudi.

Tambahan Kuota

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan kuota JBT Solar 2026 resmi ditambah sebesar 7,8% dari alokasi awal 18,64 juta kiloliter (KL) menjadi 20,27 juta KL.

Dia mengungkapkan konsumsi Solar Subsidi awalnya berada di sekitar 50.000 KL per hari, tetapi saat ini naik hingga 59.000 KL per hari.

"Jadi ada tambahan konsumsinya dan semula 18, 64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter. Ini artinya pemerintah sudah menyetujui melalui dari Menteri ESDM dan kemudian Menko yang telah ditetapkan," tuturnya.

Wahyudi menambahkan, BPH Migas atas arahan Kementerian ESDM siap melakukan penyesuaian alokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari wilayah yang realisasinya rendah ke wilayah yang realisasinya tinggi.

"Intinya sebenarnya di sana, tetapi BPH terus di-support dari Kementerian ESDM untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian alokasi apabila memang alokasi negara sampai dengan saat ini ada potensi kurang dari yang ditetapkan APBN," ucap Wahyudi.