MARKET DATA

Konsumsi BBM Solar Subsidi Sudah Melebihi 50% per Juni 2026

Firda Dwi Muliawati,  CNBC Indonesia
16 July 2026 18:10
Warga mengisi bensin di Kawasan SPBU Kuningan Rasuna Said, Jakarta, Selasa, 28/Juni/2022. PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) sepert
Foto: Warga mengisi bensin di Kawasan SPBU Kuningan Rasuna Said, Jakarta, Selasa, 28/Juni/2022. PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite dan juga BBM Solar Subsidi. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membeberkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis Solar Subsidi sudah tersalur hingga 50,85% dari kuota yang telah ditetapkan tahun ini. Konsumsi Solar Subsidi tercatat meningkat pasca kenaikan harga solar non subsidi pada Juni 2026 lalu.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas merinci realisasi penyaluran Solar Subsidi per 30 Juni 2026 mencapai 9,48 juta kilo liter (KL) dari kuota yang ditetapkan tahun ini 18,64 juta KL.

Ia menekankan bahwa lonjakan konsumsi tersebut terjadi pasca pemerintah melakukan penyesuaian harga pada jenis bahan bakar umum (JBU) seperti Pertamax dan Dex Series beberapa waktu lalu.

"Di mana untuk penyaluran distribusi Minyak Solar itu realisasinya mencapai 9,48 juta KL atau naik posisinya adalah tersalur 50,85% dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah 18,64 juta KL," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Selain solar, konsumsi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite per 30 Juni 2026 juga menunjukkan tren peningkatan. Tercatat, penyaluran Pertalite tercatat telah menyentuh angka 13,96 juta KL atau setara 47,68% dari total kuota APBN yang dipatok sebesar 29,27 juta KL.

"Sementara untuk JBKP jenis Pertalite RON 90, realisasi penyaluran mencapai 13,96 juta KL atau setara 47,68% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 29,27 juta KL," bebernya.

"Posisi kenaikan saat ini memang di sektor Solar, ini pasca kenaikan jenis bahan bakar umum baik itu Dex series dan kemudian Pertamax dan lain-lain, itu terjadi kenaikan di mana masyarakat cenderung yang semula menggunakan BBM non-subsidi beralih menjadi subsidi," lanjutnya.

Untuk mengantisipasi kuota yang menipis, BPH Migas saat ini memperkuat kerja sama pengawasan dengan pemerintah provinsi melalui 25 perjanjian kerja sama (PKS). Pihaknya juga telah memblokir ratusan ribu identitas digital yang terindikasi melakukan penyalahgunaan guna menjaga keberlanjutan stok hingga akhir tahun.

"Kita juga terus melakukan optimalisasi agar supaya distribusi BBM subsidi tepat sasaran, itu kita melakukan pemblokiran hampir 307.107 QR Code. Dan ini kontinu terus bergerak dan naik karena adanya QR Code yang diproduksi dari ilegal," tandasnya.

(pgr/pgr) Add logo_svg as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Petani Merauke Ngeluh Kesulitan BBM Solar, Amran Malah Ngaku Bahagia


Most Popular
Features