Menkeu Pastikan Orang Miskin Tak Bayar Pajak, Ini Penjelasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan masyarakat yang penghasilannya di bawah Rp54 juta per tahun tidak membayar pajak penghasilan (PPh). Hal ini disampaikan Suahasil untuk menanggapi pertanyaan dari salah satu siswa di sela program Kemenkeu Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta di Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (9/11/2026).

Mulanya, siswa tersebut bertanya ke Bendahara Negara mengenai pengenaan pajak terhadap keluarga yang tidak mampu. Menanggapi hal tersebut, dia mengatakan bahwa masyarakat yang tidak memiliki pendapatan maka tidak akan membayar pajak. Bahkan, masyarakat yang penghasilannya di bawah Rp54 juta per tahun, tidak membayar pajak.

"Jadi kalau tidak punya uang, ya memang tidak bayar pajak. Bahkan punya penghasilan sampai dengan Rp54 juta setahun, tidak bayar pajak. Tidak bayar pajak," ujar Suahasil di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Bila penghasilan wajib pajak mencapai Rp100 juta dalam setahun, maka akan terlebih dahulu dikurangkan dengan batas tidak kena pajak Rp54 juta. Sehingga, kewajiban pajak hanya dihitung berdasarkan Rp46 juta yang merupakan penghasilan kena pajak.

Bendahara Negara juga mengatakan terdapat pelaku usaha mikro yang pendapatannya di bawah Rp500 juta dalam setahun tidak akan dikenakan pajak. Ini berlaku untuk pelaku usaha seperti warung, pedagang gerobak hingga yang berjualan di pasar.

"Jadi yang namanya pajak baru diambil kalau ada penghasilan dan transaksi. Kalau tidak, kalau penghasilannya tidak cukup, tidak bayar pajak. Kalau perusahaannya rugi, tidak bayar pajak. Kalau perusahaannya untung, baru bayar pajak," ujarnya

"Jadi pajak harus kita buat sedekat mungkin supaya ada rasa adil. Yang pendapatannya lebih besar berarti bayar pajak lebih tinggi. Yang tidak punya pendapatan atau pendapatannya lebih kecil, bayar pajak lebih rendah. Yang tidak punya pendapatan ya tidak bayar pajak," tambahnya.

Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penerimaan pajak pada 2026 hanya akan tumbuh sekitar 20,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan asumsi pertumbuhan hanya 20,5%, realisasi penerimaan pajak diperkirakan berada di kisaran Rp2.310,7 triliun atau masih di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah. Target penerimaan pajak mencapai Rp2.357,7 triliun. Realisasi hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.035,7 triliun atau 43,9% dari target.