Menkeu Suahasil Kenalkan APBN Rp3.800 T ke Siswa Sekolah Rakyat
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyelenggarakan program Kemenkeu Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta di Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (9/11/2026). Bendahara Negara mengatakan ada 7.800 pegawai Kementerian Keuangan yang pada hari ini tersebar di sekolah untuk memimpin kegiatan ini.
Suahasil mengatakan angka ini setara dengan 10% dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang saat ini jumlahnya hampir 77.000. Menurutnya, tujuan dari program yang sudah berjalan hingga 11 tahun ini adalah menyampaikan dan memberikan informasi mengenai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
"Kami Kementerian Keuangan 7.800 orang pergi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jakarta. Di Medan, di Bandung, di Manokwari, di Manado, dan di seluruh Indonesia. Tujuannya kita ingin menyampaikan apa pekerjaan Kementerian Keuangan," ujar Suahasil di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Dalam kaitan itu, Suahasil menyampaikan informasi mengenai rupiah, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga aset negara. Awalnya, Suahasil menjelaskan bahwa rupiah bisa digunakan karena pemerintah telah menyatakannya sebagai alat pembayaran yang sah. Saat ini, ada dua institusi yang memiliki tugas untuk menjaga rupiah, yakni Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Kementerian Keuangan menjaga uang negara supaya masyarakat percaya pada pemerintah yang mengeluarkan rupiah. Lalu, Bank Indonesia bertugas menjaga nilai rupiah. Menurutnya, nilai tukar rupiah terus mengalami perubahan setiap waktu. Misalnya, kemampuan dan daya beli uang Rp10.000 pada hari ini bisa berbeda dibandingkan dengan 5-10 tahun yang lalu.
"Yang menjaga nilai itu adalah Bank Indonesia, yang menjaga kepercayaan kepada rupiah itu Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bank Indonesia," ujarnya.
Suahasil kemudian melanjutkan pembahasan dengan pengelolaan APBN. Pada APBN 2026, pemerintah menetapkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Ini terdiri dari hibah sebesar Rp0,7 triliun; kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun; penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp459,2 triliun; dan pajak Rp2.357,7 triliun.
Lalu, uang ini akan dikeluarkan dalam bentuk belanja negara yang mencapai Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Bendahara Negara mengatakan belanja harus bisa berperan untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Dalam hal menumbuhkan ekonomi, kata Suahasil, belanja negara itu artinya disalurkan sebagian kepada usaha mikro dan kecil; menumbuhkan usaha masyarakat; membangun infrastruktur dan lain sebagainya.
Di sisi lain, APBN juga harus bisa melindungi masyarakat ketika terjadi guncangan. Misalnya, ketika harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax naik, pemerintah tetap menahan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite pada level Rp10.000 per liter.
"APBN dengan jumlah yang sedemikian besar Rp3.800 triliun lebih tentu harus dilihat oleh berbagai macam pihak. Jadi selain Bank Indonesia juga ada Kementerian Keuangan, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada pemerintah daerah, ada Badan Pemeriksa Keuangan, dan kemudian kita jalankan," ujarnya.
Suahasil menggambarkan siklus pengelolaan APBN sama dengan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Misalnya, ada rapat kerja anggaran membahas program yang akan diselenggarakan, kemudian dibicarakan bersama yang mana yang mau disetujui. Setelah itu disampaikan kepada guru pembina, dan dikonsultasikan mana yang disetujui. Lalu, kemudian setiap pengeluaran dicatat.
Hal yang sama juga terjadi dengan pengelolaan APBN. Misanya, pemerintah melalui kementerian/lembaga menyusun berbagai program, membahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian ditetapkan anggarannya, dilaporkan dan diaudit.
Kalau seluruh penerimaan APBN sudah dikumpulkan, kata dia, maka sebagiannya akan dipakai untuk membuat aset. Misalnya, gedung sekolah hingga asrama. Nantinya, pembangunan aset itu akan dicatat oleh negara.