Wamendag Dyah Roro: Kerja Sama D-8 Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia berupaya memperluas pasar ekspor ke negara-negara anggota Developing-8 Organization for Economic Cooperation (D-8) dengan mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan preferensial serta memperkuat kerja sama antarpelaku usaha.
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus Indonesia selama memegang keketuaan D-8 periode 2026-2027. Pemerintah ingin memastikan kerja sama antarnegara tidak hanya berhenti pada kesepakatan kebijakan, tetapi juga menghasilkan transaksi perdagangan dan investasi yang nyata.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri saat bertemu Sekretaris Jenderal D-8, Sohail Mahmood, di sela-sela Sesi Menteri ke-42 Komite Tetap Kerja Sama Ekonomi dan Komersial Organisasi Kerja Sama Islam (COMCEC) di Istanbul, Turki, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pelaksanaan agenda keketuaan Indonesia, peningkatan perdagangan antarnegara anggota, serta sejumlah program strategis yang akan dijalankan hingga 2027.
Roro mengatakan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara D-8 memiliki potensi yang masih dapat dikembangkan.
Sepanjang 2025, total perdagangan Indonesia dengan negara anggota D-8 mencapai US$40,95 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia tercatat sebesar US$25,73 miliar atau meningkat 13,4% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, impor Indonesia dari negara-negara D-8 mencapai US$15,22 miliar. Dengan demikian, Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar US$10,52 miliar.
"Capaian perdagangan ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi di antara negara-negara anggota D-8. Melalui keketuaan Indonesia, kami ingin mendorong agar potensi tersebut dapat berkembang menjadi perdagangan yang semakin produktif, diversifikasi produk, serta kemitraan bisnis dan rantai pasok yang memberikan nilai tambah bagi negara anggota," ujar Roro dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (5/11/2026).
Indonesia mengusung tema Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity dalam keketuaannya. Tema tersebut menekankan penguatan solidaritas dan kerja sama ekonomi di tengah perubahan kondisi global.
Terdapat lima prioritas yang akan didorong, yakni integrasi ekonomi dan perdagangan, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru dan transisi hijau, konektivitas serta kerja sama digital, dan penguatan kelembagaan D-8.
 Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti Widya Putri. (Dok. Wamendag) |
Dorong Pemanfaatan Perjanjian Dagang D-8
Salah satu agenda utama pemerintah adalah mengoptimalkan D-8 Preferential Trade Agreement (D-8 PTA), yakni perjanjian perdagangan yang memberikan fasilitas preferensi bagi produk negara-negara anggota.
Indonesia juga mendorong perluasan cakupan perjanjian tersebut agar semakin banyak komoditas dan pelaku usaha dapat memanfaatkan kemudahan akses pasar.
Sejak D-8 PTA mulai diterapkan Indonesia pada 1 Juni 2024 hingga Mei 2026, pemerintah telah menerbitkan 716 Surat Keterangan Asal (SKA) D-8 PTA dengan nilai ekspor mencapai US$40,26 juta ke sejumlah negara anggota.
Capaian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi fasilitas perdagangan, memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur pemanfaatannya, serta memperbaiki koordinasi implementasi perjanjian antarnegara.
Dalam proses perluasan D-8 PTA, Indonesia tetap menjalankan peran sebagai Wakil Ketua Expert Working Group (EWG) bersama Bangladesh, dengan Mesir sebagai ketua.
Roro berharap Sekretariat D-8 dapat mendukung penyelesaian kajian perluasan perjanjian, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga penelitian perdagangan internasional agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar analisis yang kuat.
Selain penguatan perjanjian perdagangan, pemerintah juga ingin meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam kerja sama D-8.
Indonesia mengusulkan pembentukan forum bisnis yang mempertemukan kamar dagang, asosiasi industri, dan pelaku usaha dari berbagai negara anggota. Forum tersebut diharapkan dapat membuka peluang kemitraan berdasarkan sektor usaha maupun pasar tujuan.
Untuk merealisasikannya, pemerintah berencana melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia beserta jaringan asosiasi dan komite yang menangani kerja sama dengan berbagai negara.
Koordinasi dengan KADIN akan dilanjutkan untuk membahas format penyelenggaraan serta potensi kerja sama bisnis yang dapat dikembangkan melalui forum tersebut.
"Kami ingin memastikan bahwa dunia usaha memiliki ruang untuk bertemu, membangun kemitraan, dan mengidentifikasi peluang perdagangan. Perjanjian perdagangan merupakan salah satu aspek penting, tetapi keterlibatan aktif pelaku usaha juga diperlukan agar kerja sama tersebut dapat menghasilkan kemajuan nyata," kata Roro.
Menurutnya, sejumlah negara anggota D-8 telah menunjukkan ketertarikan untuk meningkatkan hubungan langsung antarpelaku usaha. Karena itu, forum bisnis diharapkan menjadi salah satu hasil konkret dari keketuaan Indonesia.
Indonesia Siapkan Agenda Dagang dan Industri Halal
Sebagai bagian dari program keketuaan, Indonesia juga berencana menjadi tuan rumah Pertemuan ke-10 Supervisory Committee D-8 PTA dan Pertemuan ke-5 Dewan Menteri Perdagangan D-8 atau Trade Ministers Council (TMC).
Kedua agenda tersebut ditargetkan berlangsung pada paruh kedua 2027, dengan perkiraan jadwal antara September dan Oktober. Namun, waktu pelaksanaannya masih akan dikoordinasikan dengan Sekretariat D-8 serta kementerian terkait.
Pemerintah juga membuka peluang kembali menyelenggarakan D-8 Halal Expo Indonesia bersamaan dengan rangkaian pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Indonesia telah menggelar D-8 Halal Expo Indonesia pada 8-12 Juli 2026 di Jakarta untuk memperkenalkan produk dan jasa halal sekaligus memperluas kerja sama bisnis antarnegara anggota.
Roro menilai industri halal memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan perdagangan D-8. Promosi bersama dan pertemuan bisnis diharapkan dapat memperluas pengenalan produk halal sekaligus membuka akses ke pasar baru.
"Kami berharap dukungan penuh Sekretariat D-8 dalam menyukseskan berbagai agenda keketuaan Indonesia. Kerja sama yang dibangun perlu menghasilkan program konkret yang dapat meningkatkan perdagangan, mempertemukan pelaku usaha, dan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat negara anggota," tegas Roro.
Melalui berbagai agenda tersebut, Indonesia menargetkan penguatan perdagangan antarnegara D-8 sekaligus memperluas peluang ekspor produk nasional. Pemanfaatan perjanjian dagang, peningkatan kemitraan dunia usaha, dan pengembangan industri halal menjadi sejumlah langkah yang didorong selama masa keketuaan Indonesia hingga 2027.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]