Demo Serbu Pemerintah, Konvoi 1.000 Kendaraan Siap Kepung Ibu Kota
Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan pengunjuk rasa dari wilayah selatan Thailand berencana menggelar konvoi dengan 1.000 kendaraan menuju Gedung Pemerintah di Bangkok pada hari Kamis mendatang. Aksi besar-besaran ini dipicu oleh keluhan akan kesulitan ekonomi yang kian mencekik imbas kenaikan harga bahan bakar dan minimnya upah pekerja.
Mengutip Bangkok Post, Senin (2/11/2026), rencana protes tersebut diumumkan secara langsung oleh Kepala Tambon Krabi Noi, Mano Khrueakaeo. Konvoi ini dijadwalkan akan berangkat dari persimpangan Khuan Nong Hong di Distrik Cha Uat, Nakhon Si Thammarat.
Mano menjelaskan bahwa aksi protes ini merupakan jalan utama agar suara masyarakat terkait penderitaan ekonomi dapat benar-benar didengar oleh pemerintah pusat. Kelompok demonstran ini juga berencana untuk berkampanye dan melakukan serangkaian pemberhentian di sepanjang rute perjalanan menuju ibu kota.
Hingga hari Minggu lalu, jumlah donasi yang terkumpul untuk mendanai aksi konvoi tersebut dilaporkan telah mencapai 570.000 baht (Rp 306.090.000). Aktivis politik kenamaan Sondhi Limthongkul bahkan telah menyatakan komitmennya untuk menyumbangkan dana sebesar 100.000 baht (Rp 53.700.000) guna menambal keperluan pembelian bahan bakar.
Rekam jejak Mano dalam dunia protes sudah tidak asing lagi, mengingat ia sebelumnya pernah turun ke jalan menentang proyek mega land bridge Kra Isthmus di kawasan selatan. Merespons rencana konvoi besar-besaran ini, Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa khawatir.
Pria tersebut menyampaikan ketenangannya saat berada di Provinsi Nong Khai pada hari Senin ini. Ia mengklaim tidak akan gentar menghadapi aksi demonstrasi yang mungkin bermotif politik karena merasa pemerintahannya terus bekerja keras demi kepentingan publik.
"Pemerintah terbuka untuk mendengarkan suara para demonstran," tuturnya.
"Asalkan mereka tidak menyalahgunakan hak konstitusional orang lain," tegas Anutin.
Pada penutupnya, Anutin kembali mengingatkan bahwa jajaran polisi dan pejabat administratif di lapangan memiliki kewajiban mutlak. Mereka dituntut untuk mampu menciptakan dan menjalin pemahaman yang baik dengan para demonstran yang hadir.