Pengusaha AS Respons Aturan DHE dan OECD, Katakan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Perwakilan pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council (US-ABC) memberikan pandangannya terhadap aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Hal krusial tersebut dibahas secara terbuka karena diyakini memiliki dampak langsung terhadap stabilitas iklim investasi jangka panjang dan ambisi aksesi RI pada Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)

CEO US-ABC, Ambassador Brian McFeeters, menegaskan bahwa pihaknya terus mengikuti dengan saksama upaya Indonesia untuk bergabung dengan organisasi negara maju tersebut. Ia menyebut langkah strategis itu adalah prioritas pemerintah yang sangat didukung oleh para pengusaha AS.

"Pemerintah memiliki kebijakan yang mungkin tidak ideal bagi perusahaan kami, dan mereka berusaha menyelesaikannya," tutur McFeeters.

Dalam menghadapi hambatan regulasi atau pembatasan modal seperti DHE, perusahaan multinasional disebut tidak akan menyerah dan pergi begitu saja dari Indonesia. Mereka justru akan terus berupaya mencari proses solusi alternatif atau pengecualian secara bersama-sama dengan pihak pemerintah.

Country Head Indonesia US-ABC, Bhredipta Socarana, turut menambahkan bahwa proses keanggotaan OECD dipastikan tidak akan terjadi dalam semalam. Indonesia secara bertahap harus bersiap memasuki lingkungan organisasi internasional yang sangat mengedepankan daya saing dan pergerakan ekonomi.

"Pemerintah perlu merespons masalah-masalah yang ada saat ini, dan banyak diskusi serta penyesuaian yang akan tetap terjadi selama proses aksesi Indonesia," paparnya.

Terkait kebijakan wajib menahan DHE dari sektor Sumber Daya Alam (SDA), Socarana sangat menyadari bahwa pemerintah Indonesia berkeinginan kuat untuk mengatur hasil bumi mereka. US-ABC mengakui dengan tangan terbuka bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan hak mutlak bagi negara Indonesia.

Aturan DHE SDA sendiri tercatat telah direvisi sebanyak tiga kali oleh pemerintah sejak Maret 2025 lalu. Beruntungnya, para pelaku industri mengaku selalu diundang secara khusus untuk berdiskusi setiap kali ada potensi perubahan aturan tersebut.

"Ruang diskusi ini sangat penting bagi para pelaku industri, dan cara Pemerintah Indonesia merespons serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri merupakan sinyal yang sangat positif," pungkas Socarana.