RI Kalah dari Kamboja soal Penerimaan Negara, Ternyata Ini Sebabnya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dinilai masih tertinggal dari Kamboja dalam mengumpulkan penerimaan negara. Hal ini diungkap oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo dalam Rapimnas Kadin, Kamis (29/10/2026).

Ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia baru sekitar 12% dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan Kamboja mencapai 18%.

Hashim menilai kesenjangan tersebut menunjukkan besarnya potensi penerimaan negara yang belum tergali. Jika Indonesia mampu mencapai rasio penerimaan seperti Kamboja, tambahan penerimaan negara diperkirakan bisa mencapai Rp1.500 triliun per tahun.

Menurut Hashim, persoalan Indonesia bukan semata-mata keterbatasan kemampuan ekonomi, melainkan lemahnya pemungutan penerimaan negara, baik yang berasal dari aktivitas ekonomi tercatat maupun yang belum tercatat.

"Indonesia mampu kalau transaksi ekonomi dipungut pajak yang seharusnya sesuai dengan undang-undang," ujarnya dalam pidato yang membahas kondisi penerimaan negara.

Hashim membandingkan rasio penerimaan negara Indonesia dengan sejumlah negara lain. Selain Kamboja yang mencapai 18%, India disebut memiliki rasio 20%, sementara sebuah negara di Afrika yang tidak disebutkan namanya mencapai 16%.

"Kalau kita bandingkan dengan Cambodia, negara lebih miskin dari Indonesia. Selisihnya antara 18% dan 12%, itu adalah 6%," kata Hashim.

Ia kemudian memperkirakan selisih rasio tersebut setara dengan potensi tambahan penerimaan sekitar Rp1.500 triliun setiap tahun.

Hashim menilai tambahan penerimaan itu dapat memperkuat kemampuan pemerintah membiayai berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Ia juga menyoroti defisit APBN yang menurutnya berada di kisaran Rp500 triliun-Rp600 triliun. Dengan pemungutan pajak dan bea cukai yang lebih optimal, Hashim menilai kondisi fiskal Indonesia berpotensi menjadi jauh lebih kuat.

"Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Cambodia kita surplus tahun ini," ujarnya.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Hashim mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah perbaikan, termasuk pemanfaatan sistem elektronik, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam pemungutan pajak atas transaksi ekonomi.

Ia menyebut target pemerintah adalah membawa rasio penerimaan negara Indonesia menuju level Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

"Indonesia tidak lemah, yang lemah aparatnya," tegas Hashim.