Wamenkeu Ungkap 3 Bahaya AI, Pegawai Kemenkeu Wajib Waspada

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari memburu potensi penerimaan pajak hingga mengawasi efektivitas belanja pemerintah.

Namun, di balik potensi tersebut, pegawai Kemenkeu juga diingatkan untuk mewaspadai tiga risiko utama penggunaan AI, yakni tertipu manipulasi digital, terlena akibat ketergantungan teknologi, hingga tersebarnya informasi rahasia.

Peringatan itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman dalam seminar Artificial Intelligence bertema "Living Side by Side with AI: The Good and The Bad" dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-80 di Jakarta, dikutip Kamis (26/10/2026).

Nurkholisoh menilai AI berpotensi meningkatkan produktivitas pegawai sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas Kemenkeu di seluruh siklus APBN, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan negara.

Dari sisi penerimaan, AI dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi sumber penerimaan pajak baru dan mendeteksi indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Teknologi ini diharapkan membantu otoritas memperoleh informasi yang lebih luas untuk mendukung pengawasan perpajakan.

Sementara dari sisi belanja, AI dapat membantu pemerintah menganalisis manfaat anggaran yang diterima masyarakat dari berbagai program, termasuk bantuan sosial, belanja pemerintah daerah, serta belanja kementerian dan lembaga.

Dengan analisis yang lebih menyeluruh, Kemenkeu diharapkan dapat menilai apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Di sisi belanja, AI bisa membantu memastikan bahwa setiap rupiah yang kita alokasikan, yang kita anggarkan itu berhasil benar-benar bermanfaat," jelas Nurkholisoh.

Adapun pada sisi pembiayaan, AI dapat membantu mengidentifikasi dan memprediksi risiko pembiayaan negara. Pemanfaatan teknologi ini dinilai dapat mendukung pengelolaan pembiayaan yang lebih adaptif di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global.

Meski menawarkan berbagai manfaat, Nurkholisoh mengingatkan pegawai Kemenkeu agar tidak menggunakan AI secara sembarangan. Ia menyoroti tiga risiko yang perlu diantisipasi.

Pertama adalah risiko tertipu, yakni perkembangan teknologi deepfake memungkinkan gambar, video, maupun suara dimanipulasi sehingga menyerupai kondisi atau pernyataan asli. Hal ini dapat meningkatkan risiko seseorang mempercayai informasi palsu yang tampak meyakinkan.

Kedua, risiko terlena, yakni ketergantungan berlebihan terhadap AI berisiko mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis, mengingat, dan memahami informasi secara mandiri.

Ketiga, tersebar. Adapun, risiko ini berkaitan dengan kebocoran informasi ketika pengguna memasukkan data rahasia ke aplikasi AI yang tidak memiliki perlindungan atau otorisasi sesuai kebutuhan organisasi.

Peringatan mengenai kebocoran data menjadi penting bagi lingkungan Kemenkeu yang mengelola informasi strategis negara, termasuk data perpajakan dan keuangan pemerintah.

Karena itu, pemanfaatan AI perlu diiringi kehati-hatian dalam memilih aplikasi, menjaga kerahasiaan informasi, serta memeriksa kembali hasil yang dihasilkan teknologi tersebut.

Nurkholisoh menegaskan bahwa risiko penggunaan AI bukan alasan bagi pegawai untuk menolak perkembangan teknologi. Sebaliknya, AI perlu dimanfaatkan sebagai alat bantu dengan tetap mempertahankan peran manusia dalam menilai informasi dan mengambil keputusan.