Swasembada 8 Komoditas Tercapai, Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan
Jakarta, CNBC Indonesia - Swasembada pangan merupakan tonggak fundamental bagi kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa dan negara. Hal tersebut berkali-kali ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai forum sejak mengucap sumpah jabatan presiden pada tanggal 20 Oktober 2024.
"Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain," ujarnya saat menghadiri panen raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo secara resmi juga mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional tahun 2025.
Prabowo lantas mengingatkan pengalaman Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, Indonesia, yang membutuhkan pasokan beras, mengalami kesulitan lantaran sejumlah negara produsen beras menahan ekspor demi kepentingan domestik masing-masing. Situasi tersebut, menjadi peringatan keras bagi Indonesia agar tidak lengah dan terus bergantung pada pihak lain, terutama dalam urusan pangan dan energi.
Prabowo juga mengungkapkan, saat dilantik sebagai presiden, dirinya menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu empat tahun. Namun, berkat kerja keras dan kekompakan seluruh elemen pertanian nasional, target tersebut berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun.
Sepanjang pemerintahannya, Prabowo telah menerbitkan instruksi presiden (inpres) dan peraturan presiden (perpres) yang berkaitan dengan sektor pangan dan pertanian, sehingga mendukung swasembada pangan. Salah satunya membuat harga pupuk lebih terjangkau, melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola dan mempercepat akses petani terhadap pupuk.
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Untuk 2026, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan sasaran penerima lebih dari 16 juta petani.
Keputusan terkait pangan dipastikan memberikan dampak nyata pada petani, hingga memperkuat kemampuan produksi, karena tidak hanya berhenti pada regulasi. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, mempercepat rehabilitasi irigasi, memperluas penggunaan teknologi pertanian, memperkuat penyerapan gabah dan beras, serta menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Setelah berjalannya dua tahun kebijakan-kebijakan ini, Prabowo kembali menyinggung keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan. Hal itu diungkapkan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).
"Di tengah kita lihat dunia penuh tantangan, kita masih bersyukur, masih bersyukur bahwa kita relatif dalam keadaan baik. Pangan kita terkendali, prestasi kita yang paling utama antara lain kita swasembada pangan," kata Prabowo.
Swasembada pangan menjadi salah satu capaian utama pemerintah karena pangan memiliki peran strategis, terutama ketika situasi krisis dapat membatasi kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dari luar negeri.
"Karena sekarang pangan bisa menjadi senjata. Dalam keadaan krisis kita punya uang pun mungkin kita tidak bisa beli beras dari negara lain," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan keberhasilan Indonesia menjaga swasembada pangan di tengah kondisi cuaca yang sulit, termasuk kekeringan panjang pada tahun 2025-2026. Kepala negara mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi fenomena iklim, baik El Niño maupun La Niña, sehingga ketahanan pangan nasional dapat terus dijaga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, swasembada delapan komoditas pangan telah tercapai. Menurut Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, capaian swasembada tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam penguatan kemandirian pangan nasional.
"Pangan kita sudah berhasil swasembada di delapan komoditas. Beras sudah penuh swasembada," kata Zulhas seperti ditulis, Sabtu (24/10/2026).
Capaian tersebut tercermin dari neraca produksi sejumlah komoditas strategis yang menunjukkan pasokan dalam negeri telah mampu memenuhi, bahkan melampaui, kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan, memperkuat stabilitas pasokan, serta mengantisipasi gejolak harga.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) tentang proyeksi neraca pangan 2026, delapan komoditas yang telah mencapai swasembada meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Secara keseluruhan, produksi kedelapan komoditas itu diproyeksikan mencapai 72,91 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada di angka 68,22 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus agregat sekitar 4,69 juta ton.
Pada komoditas jagung, misalnya, produksi diproyeksikan mencapai 18 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sebesar 16,44 juta ton. Selisih tersebut menghasilkan surplus sekitar 1,56 juta ton. Sementara itu, produksi gula konsumsi diperkirakan mencapai 3,04 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan nasional sebesar 2,84 juta ton. Dengan surplus sekitar 207 ribu ton, produksi gula domestik juga berada di atas kebutuhan dalam negeri.
Kemandirian pasokan turut terlihat pada komoditas peternakan. Produksi daging ayam ras diproyeksikan mencapai 4,90 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 4,02 juta ton, sehingga menghasilkan surplus sekitar 876 ribu ton. Adapun produksi telur ayam ras mencapai sekitar 6,99 juta ton, dibandingkan kebutuhan sebesar 6,47 juta ton, dengan surplus sekitar 516 ribu ton.
Untuk komoditas hortikultura, produksi cabai besar diproyeksikan mencapai 1,52 juta ton, sementara kebutuhan nasional sebesar 929 ribu ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 588 ribu ton. Cabai rawit juga mencatatkan produksi sekitar 1,51 juta ton, jauh di atas kebutuhan sebesar 914 ribu ton, atau surplus sekitar 595 ribu ton. Adapun produksi bawang merah diperkirakan mencapai 1,32 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 1,25 juta ton. Neraca komoditas ini mencatatkan surplus sekitar 63 ribu ton.
Khusus untuk beras, terjadi peningkatan pengadaan cadangan beras pemerintah oleh Perum BULOG. Pada era pemerintahan Prabowo-Gibran, realisasi pengadaan beras tersebut menembus rekor tertinggi sejak perusahaan pelat merah tersebut berdiri. Hingga 11 Oktober 2026, realisasi pengadaan melalui skema Public Service Obligation (PSO) mencapai 4.131.492 ton setara beras. Angka tersebut setara dengan 103,29 persen dari target penugasan pemerintah sebesar empat juta ton, sekaligus menunjukkan target pengadaan telah terlampaui sebelum tahun 2026 berakhir.
Realisasi tersebut meningkat dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Angkanya juga melampaui rekor pengadaan sebelumnya pada 2012, ketika BULOG berhasil menyerap sekitar 3,65 juta ton beras.
Tingginya realisasi pengadaan turut memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Per 11 Oktober 2026, stok CBP tercatat menembus 4,6 juta ton, memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras dan mengantisipasi kebutuhan pangan nasional.
Tantangan Distribusi dan Keterjangkauan Pangan
Capaian swasembada delapan komoditas pangan menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan ancaman gangguan pasokan global. Namun demikian, peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian mengungkapkan masih ada pekerjaan rumah dari sisi keterjangkauan dan resiliensi.
"Klaim swasembada ini perlu dibaca secara lebih hati-hati. Selama ini komoditas cabai, telur, daging ayam, jagung, dan bawang merah memang secara agregat tahunan hampir selalu surplus produksinya. Beras juga surplus, meski tipis. Jika dilihat dari indikator produksi nasional semata, Indonesia sebenarnya sudah swasembada pada komoditas-komoditas tersebut," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (23/10/2026).
Ia menuturkan, persoalan yang belum benar-benar dibenahi justru berada di hilir dan di sepanjang rantai pasok seperti ketersediaan yang tidak merata sepanjang tahun, fluktuasi harga yang tajam, disparitas harga antardaerah yang lebar, kehilangan hasil panen (post-harvest loss) yang masih tinggi, serta asimetris informasi antara petani, pedagang, dan konsumen. Surplus agregat tidak otomatis menjadi ketersediaan yang stabil dan harga yang terjangkau di seluruh wilayah.
Tidak berhenti di situ, menurut Eliza, NTP yang terus membaik setelah harga gabah kering panen (GKP) dinaikkan menjadi Rp6.500 per kg menjadi sinyal positif dari sisi rasio harga. Karena selama dua dekade sebelumnya, NTP pangan rendah, nyaris di garis BEP (break even point) bahkan tak jarang NTP pangan di bawah 100 alias merugi.
"Namun, keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen masih lemah. Harga beras medium nasional masih berada di kisaran Rp14.600-15.000 per kilogram, dengan kenaikan di lebih dari seratus kabupaten/kota. Surplus produksi secara agregat tidak otomatis menurunkan harga di daerah defisit karena bottleneck distribusi antarpulau dan rantai pasok yang panjang," kata Eliza.
Oleh karena itu, menurut dia, memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, prioritas kebijakan pangan perlu bergeser. Fokus utama sebaiknya pada penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, peningkatan produktivitas secara berkelanjutan, efisiensi rantai pasok, pengurangan kehilangan hasil panen, perbaikan asimetris informasi, dan pengelolaan cadangan yang lebih sesuai kebutuhan daerah.
"Serta upaya lebih sistematis untuk menyeimbangkan peran negara dan swasta agar penggilingan kecil tetap punya ruang dan harga konsumen tidak terus tertekan oleh persaingan bahan baku di hulu," ujar Eliza.
"Tanpa pembenahan pada ketersediaan, fluktuasi, dan disparitas harga, surplus produksi nasional akan tetap bersifat agregat dan tidak sepenuhnya dirasakan sebagai keterjangkauan oleh sebagian besar masyarakat," lanjutnya.
Meski delapan komoditas telah dinyatakan swasembada, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama ketergantungan impor pangan tertentu, perubahan iklim, dan distribusi. Mengutip situs resmi Kementerian Pertanian, Selasa (20/10/2026), kedelai, bawang putih, dan daging sapi masih membutuhkan penguatan produksi domestik. Sementara itu, pemerintah juga menetapkan kebutuhan impor gula bahan baku industri sebesar 3,12 juta ton pada 2026, meskipun gula konsumsi telah dinyatakan swasembada.
"Tidak boleh ada rasa puas diri. Beras dan jagung harus terus diperkuat, sementara kedelai, bawang putih, dan daging sapi menjadi pekerjaan lanjutan. Target kita bukan hanya swasembada sesaat, tetapi kemandirian pangan yang berkelanjutan," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Tantangan lainnya datang dari perubahan iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan 437 zona musim, mencakup 48,77% luas daratan Indonesia, berpotensi mengalami kemarau lebih panjang pada 2026.
Selain itu, Kementan mengakui bahwa stok pangan yang memadai belum otomatis menjamin harga terjangkau apabila masih terdapat kendala distribusi, tingginya biaya logistik, dan ketimpangan pasokan antardaerah. Dengan demikian, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan surplus produksi, tetapi juga memastikan pasokan tetap stabil dan harga pangan terjangkau bagi masyarakat.
(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]